Walhi Minta Pemerintah Stop Proyek Listrik 35.000 MW

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Break Free from Coal?mendesak agar pembangkit listrik tenaga uap dari energi batu bara (PLTU-B) dihentikan dari proyek penyediaan listrik 35.000 megawatt (MW).?Koalisi gabungan dari empat organisasi nirlaba, yakni Walhi, Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, dan 350.org Indonesia, tersebut menilai PLTU Batu bara berdampak pada kesehatan dengan potensi biaya mencapai Rp351 triliun.

"Biaya dari dampak kesehatan yang diakibatkan oleh PLTU-B yang apabila beroperasi dengan total 45.365 MW adalah 26,7 miliar dolar AS atau setara dengan Rp351 trilliun untuk setiap tahun operasi PLTU-B," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace lndonesia Hindun Mulaika pada konferensi pers di Jakarta, Senin.

Hindun menjelaskan pihaknya menyambut keputusan Presiden Joko Widodo untuk memangkas target 35.000 mw pada 2019, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target dan mengakibatkan kurangnya permintaan pasokan listrik.?Namun, koalisi mendesak agar proyek listrik 35.000 mw direvisi total dengan menghapus proyek-proyek PLTU-B karena selain membahayakan keuangan negara, juga berdampak pada lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam studi periset Universitas Harvard, tingkat kematian tambahan orang Indonesia berusia 30 tahun diperkirakan naik signifikan apabila proyeksi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas terpasang PLTU batu bara pada 2030 dilaksanakan.?Riset itu menunjukkan polusi dari pembakaran batu bara akan menyebabkan sekitar 24.000 kematian dini pada orang dewasa per tahun di Indonesia.

Data tersebut mayoritas berasal dari stroke dan penyakit jantung iskemik yang merupakan dampak pada tingkat yang lebih rendah dari kanker paru-paru dan tenggorokan, penyakit paru dan penyakit kardiovaskular lainnya.?Pemanfaatan batu bara melalui PLTU-B juga akan meningkatkan perluasan pembongkaran batubara melalui penambangan dengan kebutuhan sekitar 166,2 juta ton batu bara untuk memenuhi 57 persen dari kebutuhan proyek 35.000 megawatt.

Oleh karena itu, Koalisi Break Free from Coal secara khusus meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Kementerian ESDM dan PLN untuk mendorong opsi-opsi energi terbarukan, seperti tenaga surya fotovoltaik, air, angin, panas bumi serta biomassa.

Energi terbarukan bersifat modular dan dapat diwujudkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan PLTU-B. Selain itu, biaya teknologi energi terbarukan secara global menurun dengan pesat, sedangkan biaya PLTU-B akan meningkat terus mengingat harga bahan bakar batu bara yang terus meningkat. (Ant)