Portal Berita Ekonomi Senin, 15 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. Israel - Israel akan bangun pemukiman baru di Hebron.
  • 18:51 WIB. Palestina - Israel tangkap 4 aktivis di kampung Badui Palestina.
  • 18:50 WIB. Impor - BPS: Impor Indonesia capai USD14,6 miliar pada September.
  • 18:49 WIB. Iran - Rouhani: AS berupaya ubah rezim di Iran.
  • 18:49 WIB. Israel - Liga Arab: Pembangunan pemukiman Israel semakin cepat.
  • 18:48 WIB. PBB - Organisasi pangan PBB berjanji untuk akhiri kelaparan.
  • 18:46 WIB. Afrika - Pakar: Pinjaman China mungkin jebakan utang bagi Afrika.
  • 18:42 WIB. Jepang - Indonesia dan Jepang tandatangani amandemen Bilateral Swap Arrangement.
  • 18:39 WIB. Palestina - Presiden Jokowi terima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina.
       
  • 18:34 WIB. Sulawesi - Indonesia akan bangun hunian baru untuk warga Palu.
  • 18:33 WIB. Turki - Ketua parlemen Turki: Teror global tak punya batasan.
  • 18:33 WIB. China - PBOC: China dalam jalur penuhi target pertumbuhan 6,5%.
  • 18:30 WIB. Arab Saudi - Media boikot acara 'Davos in the Desert' di Riyadh.
  • 18:28 WIB. Jepang - Jepang pertimbangkan untuk melarang penggunaan plastik.
  • 17:58 WIB. AP II - Konsep aerocity AP II bisa dimanfaatkan investor untuk membangun pusat perawatan pesawat.

BPK: WTP Bukan Berarti Tidak Ada Korupsi

Foto Berita BPK: WTP Bukan Berarti Tidak Ada Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan akan meningkatkan aktivitas tim khusus investigasi agar dapat memberikan hasil yang nyata kepada publik. Demikian salah satu butir pembahasan dalam acara diskusi pimpinan BPK dengan para pimpinan media nasional (termasuk wartaekonomi.co.id) pada Selasa (11/10/2017) di Jakarta. Menurut Agus Joko Pramono, Anggota II BPK, tim yang dibentuk pada tahun 2016 ini dimotori oleh auditor-auditor BPK eselon I. "Dengan adanya tim ini, diharapkan visi BPK ‘untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat’ dapat tercapai," tambahnya.

Selama ini, lanjut Agus, memang banyak ketidaksinkronan antara masyarakat dengan BPK dalam menyikapi laporan-laporan yang dikeluarkan BPK. "Misalnya, ketika BPK mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), itu belum berarti di lembaga tersebut tidak ada korupsi,” lanjut Agus. Menurut dia, WTP hanya menunjukan bahwa secara administratif, laporan keuangannya sudah dijalankan secara tertib. "Korupsi masih bisa terjadi, misalnya, apabila antara oknum lembaga yang bersangkutan bekerjasama dengan para suplier-nya," ujar Agus. Agus mencontohkan, apabila ada lembaga yang melakukan pembelian barang fiktif, pihaknya akan mengecek ke toko yang bersangkutan. Apabila toko yang bersangkutan menyatakan catatan itu benar maka langkah pertama sudah dianggap betul. 

Tak heran kalau dalam kasus e-KTP banyak pihak juga yang bingung akibat opini BPK. Dalam persidangan kasus e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun, misalnya, mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, audit BPK terhadap proyek e-KTP selalu bagus. Walaupun ada gugatan karena dianggap sekongkol dalam proses tender, tuduhan itu tidak terbukti. Oleh karena itu, dia melanjutkan proyek e-KTP. Tiga tahun diperiksa BPK, tidak pernah BPK katakan kerugian negara," ujar Gamawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, pada Maret lalu, sebagaimana ditulis Kompas.com.

Dalam kesempatan lain, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan menyebutkan, sekitar tahun 2011-2012, BPK sebenarnya telah melihat adanya indikasi pelanggaran terkait anggaran proyek e-KTP. Namun, setelah ada transaksi pengadaan e-KTP, selanjutnya dianggap tidak ada masalah. "Kalau BPK sejak awal sudah mewaspadai ini dan kemudian tegas, ya enggak akan jadi korupsi jumbo seperti sekarang. Ini kan multiyears," ujar Adnan dalam Kompas.com.

Agar di masa depan BPK dapat lebih berkontribusi, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan akan menerima lebih banyak masukan dan melakukan komunikasi publik yang lebih baik. "Kendati ada berbagai kasus, selama 12 tahun ini kondisi keuangan negara berangsur-angsur membaik," ujar Moermahadi. "Dari kasus-kasus yang terindikasi ada tindakan pidana, sebanyak 97% ditindaklanjuti oleh aparat hukum," tegasnya.

 

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, E-KTP, Gamawan Fauzi, Moermahadi Soerja Djanegara

Penulis: Muhamad Ihsan

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54