Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketua MPR: Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Menurun

Ketua MPR: Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Menurun Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Makassar -
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyatakan permasalahan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat mesti menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Dua tahun tersisa masa kepemimpinan Kabinet Kerja harus dioptimalkan guna mengatasi permasalahan tersebut.?
Dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, Zulkifli mengungkapkan sebenarnya banyak capaian keberhasilan yang ditorehkan. Salah satu yang cukup fenomenal yakni infrastruktur. Namun, sambung dia, ada beberapa catatan permasalahan krusial yang mesti mendapatkan atensi yakni lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku kerap menerima aspirasi mengenai dua permasalahan tersebut. "Saya datang ke daerah-daerah, banyak sekali lulusan perguruan tinggi maupun lulusan SMA yang belum mendapat pekerjaan. Artinya (ada permasalahan) lapangan pekerjaan," kata Ketua MPR RI di Kampus Unhas Makassar, Selasa, (10/11/2017).
"Kesejahteraan masyarakat menurun, kenapa? Dulu ada (duit) lembur, sekarang nggak ada lagi. Dulu ada penghasilan tambahan, sekarang mulai berkurang," sambung Zulkifli.
Zulkifli menyebut masyarakat banyak yang mengeluh karena penghasilannya menurun, sementara pengeluarannya membengkak. Itu juga dipengaruhi merangkaknya harga kebutuhan pokok dan sejumlah komoditas lain. "Harga sembako dan lain-lainnya meningkat. Juga harga listrik, harga gas, itu juga meningkat. Sehingga banyak keluhan, penghasilan menurun tapi pengeluaran naik."
Khusus permasalahan lapangan pekerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Bambang Satrio Lelono, sebelumnya mengakui banyaknya lulusan SMK atau pendidikan vokasi yang menganggur. Merujuk data BPS, tercatat hampir 10 persen alumnus SMK yang nganggur.
"Kalau dilihat data angka pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, mayoritas itu lulusan SMK, lalu disusul lulusan SMA dan politeknik. Ini unik karena SMK didesain untuk menghasilkan lulusan siap pakai di dunia kerja. Tapi ternyata mayoritas lulusannya harus ke BLK (Balai Latihan Kerja) dulu. Nah, kami juga bertanya-tanya soal ini," kata Bambang.
Bambang menjelaskan angka pengangguran SMK sebesar 9,27 persen merupakan yang tertinggi secara persentase, tapi bukan untuk kuantitas. Merujuk data BPS periode Februari 2017, dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran.?

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: