Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,83% di akhir sesi II.
  • 15:01 WIB. BUMN - Ekonom menilai perombakan direksi BUMN tidak lazim.
  • 13:44 WIB. Impor - Jepang minta penghapusan pembatasan impor saat pertemuan WTO 
  • 13:48 WIB. Jepang - Unicorn Mercari rugi sebesar US$110 juta
  • 14:01 WIB. Iran - Iran menyita kapal tanker asing yang diduga selundupkan bahan bakar 
  • 14:03 WIB. Perancis - Pajak perusahaan digital jadi fokus bahasan Menteri Keuangan Negara G7
  • 14:03 WIB. Jepang - 33 orang tewas terbakar di Studi Anime Kyoto
  • 13:43 WIB. Ebola - WHO umumkan darurat ebola di Republik Demokratik Kongo
  • 13:27 WIB. Drone - Pemerintah Iran membantah drone-nya ditembak AL AS.
  • 12:51 WIB. Tembakau - PBNU mendukung produk tembakau alternatif.
  • 11:53 WIB. Anambas - Menteri Susi ingin Anambas jadi pioneer industri perikanan dan pariwisata.

Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Kartu Tani

Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Kartu Tani - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan kebijakan transformasi subsidi pupuk menjadi subsidi langsung untuk petani. Program subsidi langsung ini melalui Kartu Tani dan bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran kepada petani.

"Penggunaan Kartu Tani dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan pupuk. Selain itu, melalui kartu, penyerapan dan distribusi pupuk dapat terpantau," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Pembahasan Tentang Perkembangan Kartu Tani dalam Rangka Subsidi Pupuk di Jakarta, kemarin (11/10/2017). 

Adapun progres Kartu Tani di Pulau Jawa per akhir September 2017 sudah mencapai 97%. Untuk bank penerbit kartu tani terdiri dari tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur.

"Akan segera disiapkan inpres dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait payung hukum Kartu Tani," tambah Darmin.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bentuk implementasi yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian adalah pendistribusian Kartu Tani sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Ciamis.

"Ke depan kita akan mengintegrasikan Kartu Tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian," tambah Rini.

Implementasi Kartu Tani diharapkan dapat memperbaiki database petani agar menjadi lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu juga untuk mengetahui informasi luas lahan pertanian per wilayah dan menetapkan kebijakan berdasarkan perkiraan hasil panen.

Sementara itu, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan Kartu Tani, yaitu payung hukum, penyuluhan pertanian, perluasan kartu tani, koordinasi antarbank pelaksana, dan phase out subsidi pupuk.

Tag: Kartu Tani, Darmin Nasution, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6403.294 8.685 652
2 Agriculture 1359.779 -0.916 21
3 Mining 1655.430 15.724 49
4 Basic Industry and Chemicals 816.021 16.130 72
5 Miscellanous Industry 1264.885 5.069 49
6 Consumer Goods 2385.818 14.333 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.521 0.306 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1233.628 3.292 74
9 Finance 1316.824 -9.517 91
10 Trade & Service 816.856 -0.632 163
No Code Prev Close Change %
1 HRME 545 680 135 24.77
2 POLU 1,010 1,260 250 24.75
3 ARKA 830 1,035 205 24.70
4 PICO 390 486 96 24.62
5 GLOB 406 505 99 24.38
6 PAMG 362 416 54 14.92
7 SAPX 655 745 90 13.74
8 MINA 1,250 1,400 150 12.00
9 INPP 720 800 80 11.11
10 SOTS 270 300 30 11.11
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 480 372 -108 -22.50
2 BRAM 14,000 11,200 -2,800 -20.00
3 PCAR 2,430 2,010 -420 -17.28
4 TMAS 210 174 -36 -17.14
5 AKSI 338 284 -54 -15.98
6 ARTA 400 342 -58 -14.50
7 POSA 242 214 -28 -11.57
8 BTEK 83 74 -9 -10.84
9 SKBM 440 400 -40 -9.09
10 OASA 290 264 -26 -8.97
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 350 6 1.74
2 IPTV 244 242 -2 -0.82
3 MNCN 1,420 1,365 -55 -3.87
4 POSA 242 214 -28 -11.57
5 ANTM 900 950 50 5.56
6 BBRI 4,520 4,450 -70 -1.55
7 INKP 7,900 8,475 575 7.28
8 INCO 3,130 3,180 50 1.60
9 BKSL 134 142 8 5.97
10 INOV 422 442 20 4.74