Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:41 WIB. TAM - Toyota Astra Motor mencatat penjualan dari pabrik ke diler pada Oktober 2017 turun 28,91% menjadi 28.797 unit.
  • 15:40 WIB. BI - BI menyiapkan uang kartal sebanyak Rp886 miliar di wilayah Sumatra Barat selama natal dan tahun baru 2018.
  • 15:39 WIB. DKI Jakarta - Wagub Sandi mengimbau perusahaan-perusahaan menengah untuk terus berinvestasi pada 2018.
  • 15:37 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor merekondisi 110 unit mobil pelanggan setia dari seluruh Indonesia.
  • 15:36 WIB. Kementan - Kementan mengembangkan sapi Belgian Blue dalam rangka introduksi jenis sapi baru di Indonesia.
  • 14:56 WIB. Difteri - IDI menyatakan kasus difteri kian meluas sampai di 28 provinsi di Indonesia yang terjadi di 142 kabupaten dan kota.
  • 11:43 WIB. Ookla - Indonesia berada di urutan ke-7 dalam peningkatan kecepatan unduh mobile broadband dan ke-5 fixed broadband.
  • 11:41 WIB. Ookla - Singapura jadi negara dengan kecepatan internet fixed broadband terkencang, 158,85 Mbps.
  • 11:40 WIB. Ookla - Norwegia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet mobile terkencang, 62,66 Mbps.
  • 11:38 WIB. Ookla - Sebanyak 185 negara punya kecepatan fixed broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:37 WIB. Ookla - Sebanyak 71 negara punya kecepatan fixed broadband di atas rata-rata global.
  • 11:35 WIB. Ookla - Sebanyak 119 negara mengalami peningkatan kecepatan mobile broadband di atas rata-rata global.
  • 11:34 WIB. Ookla - Kecepatan fixed broadband lebih ngebut 97,8% dibanding mobile broadband.

Ini Langkah OJK untuk Mitigasi Fraud di Industri Asuransi

Foto Berita Ini Langkah OJK untuk Mitigasi Fraud di Industri Asuransi
Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, Bali -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus kecurangan (fraud) dalam industri asuransi harus menjadi perhatian penting dan dihadapi secara serius agar kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi tetap terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, isu fraud pada industri asuransi telah menjadi perhatian industri asuransi secara global. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kerugian pada industri asuransi akibat meningkatnya fraud.

"Misalnya, hasil dari survei tahun 2016 oleh European Federation of Insurance Companies memperkirakan bahwa biaya fraud telah mencapai 10% dari total klaim yang dibayarkan industri asuransi. Fraud juga telah diklasifikasikan sebagai salah satu dari 10 risiko utama dalam Global Risk Report pada tahun 2016 dan 2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum," ujar Riswinandi dalam acara 23 th Indonesia Rendezvous yang digagas Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/10/2017).

Selain itu, lanjutnya, lebih dari 200 otoritas yang merupakan regulator dan pengawas asuransi di lebih dari 140 negara yang tergabung dalam International Association of Insurance Supervisors (IAIS), telah memasukan "countering fraud" sebagai salah satu Insurance Core Principles (ICP).

ICP adalah prinsip pengawasan yang merupakan best practices dan telah menjadi standar pengaturan bagi pengawas asuransi secara global. Terkait dengan fraud, ICP menyatakan bahwa pengawas mewajibkan perusahaan asuransi dan intermediaries untuk menyusun langkah-langkah yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti penanganan fraud dalam perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan global tersebut, Riswinandi mengatakan, OJK selaku pengawas industri asuransi telah menerapkan beberapa langkah dalam memitigasi risiko fraud.

"Pengawasan yang kami lakukan dalam memitigasi risiko tersebut tidak hanya dilakukan melalui pengawasan on-site dan off-site. Tetapi, telah kami terapkan sejak dilakukannya proses perizinan oleh Perusahaan Asuransi kepada OJK," ungkapnya. 

Dari perspektif regulasi, OJK juga telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dimana pada Bab VIII secara khusus mengatur mengenai fraud.

Pedoman yang lebih rinci mengenai penganan fraud selanjutnya diatur melalui Surat Edaran OJK nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah. 

Inti dari surat edaran tersebut, jelas Riswinandi, adalah menekankan pentingnya peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menangani fraud. Dimana manajemen perusahaan diminta untuk melakukan pengawasan aktif untuk mengendalikan fraud, membentuk unit kerja atau fungsi khusus yang bertugas menangani pengendalian fraud dan melakukan edukasi serta pelatihan antifraud.

"Kemudian pengimplementasian strategi antifraud yang memuat mekanisme pencegahan, deteksi, dan investigasi serta sistem pelaporan, sanksi, evaluasi dan tindak lanjut, serta penyampaian laporan strategi antifraud secara berkala dan laporan setiap fraud yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan," tegasnya.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Riswinandi Idris, Indonesia Rendezvous (IR), finansial, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17