Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:51 WIB. Politik - Sandiaga janji akan temui Ahok di Mako Brimob.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PDIP: Tak perlu ada paripurna untuk Anies-Sandi.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PBNU doakan Anies bisa majukan ibu kota.
  • 22:49 WIB. Politik - Prabowo sebut nilai Demokrasi di Indonesia dalam titik rawan.
  • 22:48 WIB. Pilgub Jatim - PAN belum ambil keputusan soal Pilgub Jatim.
  • 21:47 WIB. LPDB - LPBD mendorong pelaku usaha di sektor riil untuk memanfaatkan pinjaman lunak dengan bunga 4,5%.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina MOR I mengajak mahasiswa di Medan untuk mempelajari sejarah dan potensi energi saat ini.
  • 21:45 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga meminta perbankan memperbanyak mesin transaksi otomatis nontunai di lintasan tol.
  • 21:43 WIB. SML - Sinar Mas Land bekerja sama dengan Ikatan Aristek Indonesia mengadakan sayembara arsitektur.
  • 21:43 WIB. BUMD - Jaya Real Property mulai merambah wilayah Serpong, Tangerang Selatan.
  • 21:42 WIB. China - Pemerintah China akan menerbitkan peraturan untuk mengarahkan investasi swasta ke sektor yang berpotensi besar.
  • 21:41 WIB. China - Pemerintah China optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini.
  • 21:40 WIB. Mazda - Eurokars Motor Indonesia mulai menjual mobil sport dua pintu MX-5 RF.
  • 21:15 WIB. Garut - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah memperhatikan industri batu akik di Garut.
  • 21:13 WIB. Jerman - Seorang pria melakukan penyerangan terhadap empat orang dengan sebilah pisau di Jerman.

Ini Langkah OJK untuk Mitigasi Fraud di Industri Asuransi

Foto Berita Ini Langkah OJK untuk Mitigasi Fraud di Industri Asuransi
Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, Bali -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus kecurangan (fraud) dalam industri asuransi harus menjadi perhatian penting dan dihadapi secara serius agar kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi tetap terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, isu fraud pada industri asuransi telah menjadi perhatian industri asuransi secara global. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kerugian pada industri asuransi akibat meningkatnya fraud.

"Misalnya, hasil dari survei tahun 2016 oleh European Federation of Insurance Companies memperkirakan bahwa biaya fraud telah mencapai 10% dari total klaim yang dibayarkan industri asuransi. Fraud juga telah diklasifikasikan sebagai salah satu dari 10 risiko utama dalam Global Risk Report pada tahun 2016 dan 2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum," ujar Riswinandi dalam acara 23 th Indonesia Rendezvous yang digagas Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/10/2017).

Selain itu, lanjutnya, lebih dari 200 otoritas yang merupakan regulator dan pengawas asuransi di lebih dari 140 negara yang tergabung dalam International Association of Insurance Supervisors (IAIS), telah memasukan "countering fraud" sebagai salah satu Insurance Core Principles (ICP).

ICP adalah prinsip pengawasan yang merupakan best practices dan telah menjadi standar pengaturan bagi pengawas asuransi secara global. Terkait dengan fraud, ICP menyatakan bahwa pengawas mewajibkan perusahaan asuransi dan intermediaries untuk menyusun langkah-langkah yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti penanganan fraud dalam perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan global tersebut, Riswinandi mengatakan, OJK selaku pengawas industri asuransi telah menerapkan beberapa langkah dalam memitigasi risiko fraud.

"Pengawasan yang kami lakukan dalam memitigasi risiko tersebut tidak hanya dilakukan melalui pengawasan on-site dan off-site. Tetapi, telah kami terapkan sejak dilakukannya proses perizinan oleh Perusahaan Asuransi kepada OJK," ungkapnya. 

Dari perspektif regulasi, OJK juga telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dimana pada Bab VIII secara khusus mengatur mengenai fraud.

Pedoman yang lebih rinci mengenai penganan fraud selanjutnya diatur melalui Surat Edaran OJK nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah. 

Inti dari surat edaran tersebut, jelas Riswinandi, adalah menekankan pentingnya peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menangani fraud. Dimana manajemen perusahaan diminta untuk melakukan pengawasan aktif untuk mengendalikan fraud, membentuk unit kerja atau fungsi khusus yang bertugas menangani pengendalian fraud dan melakukan edukasi serta pelatihan antifraud.

"Kemudian pengimplementasian strategi antifraud yang memuat mekanisme pencegahan, deteksi, dan investigasi serta sistem pelaporan, sanksi, evaluasi dan tindak lanjut, serta penyampaian laporan strategi antifraud secara berkala dan laporan setiap fraud yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan," tegasnya.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Riswinandi Idris, Indonesia Rendezvous (IR), finansial, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51