Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:09 WIB. Perang Dagang - Tiongkok ajukan keluhan ke WTO soal kebijakan perdagangan AS.
  • 16:07 WIB. Kenya - Eks Presiden AS, Barack Obama, kunjungi Kenya.
  • 16:07 WIB. Afrika Selatan - Kebakaran tambang tembaga Afrika Selatan tewaskan 6 orang.
  • 16:06 WIB. Irak - Irak buka Bandara Kirkuk untuk penerbangan sipil pada Agustus.
  • 16:05 WIB. Haji - Indonesia lepas kloter pertama jemaah haji.
  • 16:04 WIB. Utang - Utang luar negeri Indonesia hingga Mei USD358 miliar.
  • 16:03 WIB. Pengungsi - Kanada akan gelar pertemuan darurat bahas pengungsi ilegal.
  • 16:03 WIB. Kuwait - Kuwait kirim bantuan USD56 juta untuk anak-anak korban perang Yaman.
  • 16:02 WIB. Yaman - 35.000 keluarga mengungsi dari Al Hudaydah, Yaman.
  • 16:01 WIB. Alibaba - BI: UMKM Indonesia berpotensi lampaui Alibaba.
  • 15:23 WIB. BNI - BNI turut biayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung sebesar maksimum Rp623,56 miliar. 
  • 15:02 WIB. BPJSTK - Sebanyak 5.317 perusahaan di Batam daftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJSTK.
  • 15:00 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan Pontianak sebut kepesertaan dari badan usaha di wilayah kerjanya capai 2.500 perusahaan.
  • 14:59 WIB. BPJSTK - Sebanyak 144 perusahaan di Gresik belum daftarkan pegawainya dalam program jaminan pensiun ke BPJSTK setempat.
  • 14:57 WIB. Pertamina - Pertamina MOR I tingkatkan pasokan Avtur hingga 93,8% di Bandara Internasional Minangkabau.

Ini Langkah OJK untuk Mitigasi Fraud di Industri Asuransi

Foto Berita Ini Langkah OJK untuk Mitigasi Fraud di Industri Asuransi
Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, Bali -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus kecurangan (fraud) dalam industri asuransi harus menjadi perhatian penting dan dihadapi secara serius agar kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi tetap terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, isu fraud pada industri asuransi telah menjadi perhatian industri asuransi secara global. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kerugian pada industri asuransi akibat meningkatnya fraud.

"Misalnya, hasil dari survei tahun 2016 oleh European Federation of Insurance Companies memperkirakan bahwa biaya fraud telah mencapai 10% dari total klaim yang dibayarkan industri asuransi. Fraud juga telah diklasifikasikan sebagai salah satu dari 10 risiko utama dalam Global Risk Report pada tahun 2016 dan 2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum," ujar Riswinandi dalam acara 23 th Indonesia Rendezvous yang digagas Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/10/2017).

Selain itu, lanjutnya, lebih dari 200 otoritas yang merupakan regulator dan pengawas asuransi di lebih dari 140 negara yang tergabung dalam International Association of Insurance Supervisors (IAIS), telah memasukan "countering fraud" sebagai salah satu Insurance Core Principles (ICP).

ICP adalah prinsip pengawasan yang merupakan best practices dan telah menjadi standar pengaturan bagi pengawas asuransi secara global. Terkait dengan fraud, ICP menyatakan bahwa pengawas mewajibkan perusahaan asuransi dan intermediaries untuk menyusun langkah-langkah yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti penanganan fraud dalam perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan global tersebut, Riswinandi mengatakan, OJK selaku pengawas industri asuransi telah menerapkan beberapa langkah dalam memitigasi risiko fraud.

"Pengawasan yang kami lakukan dalam memitigasi risiko tersebut tidak hanya dilakukan melalui pengawasan on-site dan off-site. Tetapi, telah kami terapkan sejak dilakukannya proses perizinan oleh Perusahaan Asuransi kepada OJK," ungkapnya. 

Dari perspektif regulasi, OJK juga telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dimana pada Bab VIII secara khusus mengatur mengenai fraud.

Pedoman yang lebih rinci mengenai penganan fraud selanjutnya diatur melalui Surat Edaran OJK nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah. 

Inti dari surat edaran tersebut, jelas Riswinandi, adalah menekankan pentingnya peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menangani fraud. Dimana manajemen perusahaan diminta untuk melakukan pengawasan aktif untuk mengendalikan fraud, membentuk unit kerja atau fungsi khusus yang bertugas menangani pengendalian fraud dan melakukan edukasi serta pelatihan antifraud.

"Kemudian pengimplementasian strategi antifraud yang memuat mekanisme pencegahan, deteksi, dan investigasi serta sistem pelaporan, sanksi, evaluasi dan tindak lanjut, serta penyampaian laporan strategi antifraud secara berkala dan laporan setiap fraud yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan," tegasnya.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Riswinandi Idris, Indonesia Rendezvous (IR), finansial, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88