Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:41 WIB. TAM - Toyota Astra Motor mencatat penjualan dari pabrik ke diler pada Oktober 2017 turun 28,91% menjadi 28.797 unit.
  • 15:40 WIB. BI - BI menyiapkan uang kartal sebanyak Rp886 miliar di wilayah Sumatra Barat selama natal dan tahun baru 2018.
  • 15:39 WIB. DKI Jakarta - Wagub Sandi mengimbau perusahaan-perusahaan menengah untuk terus berinvestasi pada 2018.
  • 15:37 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor merekondisi 110 unit mobil pelanggan setia dari seluruh Indonesia.
  • 15:36 WIB. Kementan - Kementan mengembangkan sapi Belgian Blue dalam rangka introduksi jenis sapi baru di Indonesia.
  • 14:56 WIB. Difteri - IDI menyatakan kasus difteri kian meluas sampai di 28 provinsi di Indonesia yang terjadi di 142 kabupaten dan kota.
  • 11:43 WIB. Ookla - Indonesia berada di urutan ke-7 dalam peningkatan kecepatan unduh mobile broadband dan ke-5 fixed broadband.
  • 11:41 WIB. Ookla - Singapura jadi negara dengan kecepatan internet fixed broadband terkencang, 158,85 Mbps.
  • 11:40 WIB. Ookla - Norwegia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet mobile terkencang, 62,66 Mbps.
  • 11:38 WIB. Ookla - Sebanyak 185 negara punya kecepatan fixed broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:37 WIB. Ookla - Sebanyak 71 negara punya kecepatan fixed broadband di atas rata-rata global.
  • 11:35 WIB. Ookla - Sebanyak 119 negara mengalami peningkatan kecepatan mobile broadband di atas rata-rata global.
  • 11:34 WIB. Ookla - Kecepatan fixed broadband lebih ngebut 97,8% dibanding mobile broadband.
  • 11:32 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh fixed broadband naik 31,6% dan unggah naik 25,9%.

Untuk Reklamasi Jangan Ada Kompromi, Warga di Belakang Anies-Sandi

Foto Berita Untuk Reklamasi Jangan Ada Kompromi, Warga di Belakang Anies-Sandi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Salah satu alasan mayoritas warga Jakarta memilih Pasangan Anies-Baswaden dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah ketegasan pasangan ini menolak dilanjutkannya proyek reklamasi 17 pulau di Pesisir Utara Jakarta. Selain penuh kontroversi dan oleh KPK sudah ditasbihkan ada indikasi "grand corruption" dalam proses pembangunannya, reklamasi sama sekali tidak dibutuhkan warga Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional, dan dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum.

“Kemenangan telak hingga dua digit pada pilkada kemarin karena mayoritas warga Jakarta menolak reklamasi. Untuk reklamasi jangan ada kompromi, warga Jakarta ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi. Mereka boleh punya kuasa, wewenang, dan uang, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘tolak reklamasi’ kekuatan apapun harus tunduk,” tegas Senator Jakarta Fahira Idris, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/10/2017)

Fahira mengungkapkan, keputusan Pemerintah Pusat mencabut moratorium reklamasi 17 Pulau di Pesisir Utara Jakarta yang telah dihentikan sejak 2016 lalu menjadi ujian, bukan hanya bagi Anies-Sandi tetapi juga bagi mayoritas warga Jakarta yang sudah begitu jengah menyaksikan atas nama pembangunan berbagai pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja.

Salah satu alasan penghentian sementara reklamasi pada 2016 lalu, lanjut Fahira, karena ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum, tetapi hingga saat ini publik belum mendengar para pengembang yang melanggar ini diberi sanksi hukum. Sementara itu, menjelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, keluar keputusan reklamasi dilanjutkan.

“Saya juga mendapat laporan banyak pihak tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan saluran untuk menyampaikan keberatan reklamasi dilanjutkan tidak dibuka secara luas. Saya sekedar ingatkan Pemerintah Pusat bahwa semakin kesini kesadaran warga Jakarta menolak reklamasi semakin tinggi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pembiaran pelanggaran hukum yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujar Ketua Komite III DPD ini.

Fahira mengungkapkan, sejak awal sudah ada pengabaikan hak warga Jakarta untuk mengetahui secara komprehensif informasi mengenai proyek reklamasi yang nantinya akan menghasilkan 17 pulau dan di atasnya akan dibangun pusat bisnis dan hunian ini. Misalnya informasi apakah sudah ada studi dari berbagai bidang kajian (regulasi; sosial, ekonomi, budaya, teknis, dan terutama analisis dampak lingkungan) terhadap proyek reklamasi ini. Atau bagaimana rencana jalan raya, jaringan listrik, atau jika ada jalur kereta api, apartemen, atau kawasan pelabuhan. Pertanyaan penting, apakah benar bila reklamasi dilakukan akan menimpa pipa kabel di bawah laut Jakarta, juga belum dijawab secara rinci.

“Publik hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan katanya solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta. Seakan publik diarahkan reklamasi sebuah keharusan dan tindakan mulia. Padahal, kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka,” pungkas Fahira. 

Tag: Fahira Fahmi Idris, Reklamasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17