Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:09 WIB. Perang Dagang - Tiongkok ajukan keluhan ke WTO soal kebijakan perdagangan AS.
  • 16:07 WIB. Kenya - Eks Presiden AS, Barack Obama, kunjungi Kenya.
  • 16:07 WIB. Afrika Selatan - Kebakaran tambang tembaga Afrika Selatan tewaskan 6 orang.
  • 16:06 WIB. Irak - Irak buka Bandara Kirkuk untuk penerbangan sipil pada Agustus.
  • 16:05 WIB. Haji - Indonesia lepas kloter pertama jemaah haji.
  • 16:04 WIB. Utang - Utang luar negeri Indonesia hingga Mei USD358 miliar.
  • 16:03 WIB. Pengungsi - Kanada akan gelar pertemuan darurat bahas pengungsi ilegal.
  • 16:03 WIB. Kuwait - Kuwait kirim bantuan USD56 juta untuk anak-anak korban perang Yaman.
  • 16:02 WIB. Yaman - 35.000 keluarga mengungsi dari Al Hudaydah, Yaman.
  • 16:01 WIB. Alibaba - BI: UMKM Indonesia berpotensi lampaui Alibaba.
  • 15:23 WIB. BNI - BNI turut biayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung sebesar maksimum Rp623,56 miliar. 
  • 15:02 WIB. BPJSTK - Sebanyak 5.317 perusahaan di Batam daftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJSTK.
  • 15:00 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan Pontianak sebut kepesertaan dari badan usaha di wilayah kerjanya capai 2.500 perusahaan.
  • 14:59 WIB. BPJSTK - Sebanyak 144 perusahaan di Gresik belum daftarkan pegawainya dalam program jaminan pensiun ke BPJSTK setempat.
  • 14:57 WIB. Pertamina - Pertamina MOR I tingkatkan pasokan Avtur hingga 93,8% di Bandara Internasional Minangkabau.

Untuk Reklamasi Jangan Ada Kompromi, Warga di Belakang Anies-Sandi

Foto Berita Untuk Reklamasi Jangan Ada Kompromi, Warga di Belakang Anies-Sandi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Salah satu alasan mayoritas warga Jakarta memilih Pasangan Anies-Baswaden dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah ketegasan pasangan ini menolak dilanjutkannya proyek reklamasi 17 pulau di Pesisir Utara Jakarta. Selain penuh kontroversi dan oleh KPK sudah ditasbihkan ada indikasi "grand corruption" dalam proses pembangunannya, reklamasi sama sekali tidak dibutuhkan warga Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional, dan dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum.

“Kemenangan telak hingga dua digit pada pilkada kemarin karena mayoritas warga Jakarta menolak reklamasi. Untuk reklamasi jangan ada kompromi, warga Jakarta ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi. Mereka boleh punya kuasa, wewenang, dan uang, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘tolak reklamasi’ kekuatan apapun harus tunduk,” tegas Senator Jakarta Fahira Idris, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/10/2017)

Fahira mengungkapkan, keputusan Pemerintah Pusat mencabut moratorium reklamasi 17 Pulau di Pesisir Utara Jakarta yang telah dihentikan sejak 2016 lalu menjadi ujian, bukan hanya bagi Anies-Sandi tetapi juga bagi mayoritas warga Jakarta yang sudah begitu jengah menyaksikan atas nama pembangunan berbagai pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja.

Salah satu alasan penghentian sementara reklamasi pada 2016 lalu, lanjut Fahira, karena ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum, tetapi hingga saat ini publik belum mendengar para pengembang yang melanggar ini diberi sanksi hukum. Sementara itu, menjelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, keluar keputusan reklamasi dilanjutkan.

“Saya juga mendapat laporan banyak pihak tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan saluran untuk menyampaikan keberatan reklamasi dilanjutkan tidak dibuka secara luas. Saya sekedar ingatkan Pemerintah Pusat bahwa semakin kesini kesadaran warga Jakarta menolak reklamasi semakin tinggi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pembiaran pelanggaran hukum yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujar Ketua Komite III DPD ini.

Fahira mengungkapkan, sejak awal sudah ada pengabaikan hak warga Jakarta untuk mengetahui secara komprehensif informasi mengenai proyek reklamasi yang nantinya akan menghasilkan 17 pulau dan di atasnya akan dibangun pusat bisnis dan hunian ini. Misalnya informasi apakah sudah ada studi dari berbagai bidang kajian (regulasi; sosial, ekonomi, budaya, teknis, dan terutama analisis dampak lingkungan) terhadap proyek reklamasi ini. Atau bagaimana rencana jalan raya, jaringan listrik, atau jika ada jalur kereta api, apartemen, atau kawasan pelabuhan. Pertanyaan penting, apakah benar bila reklamasi dilakukan akan menimpa pipa kabel di bawah laut Jakarta, juga belum dijawab secara rinci.

“Publik hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan katanya solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta. Seakan publik diarahkan reklamasi sebuah keharusan dan tindakan mulia. Padahal, kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka,” pungkas Fahira. 

Tag: Fahira Fahmi Idris, Reklamasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88