OJK Dorong Perbankan Optimalkan Penyaluran Kredit

Warta Ekonomi, Tabanan -

Otoritas Jasa Perbankan (OJK) mendorong perbankan di Provinsi Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit karena realisasinya yang masih rendah sedangkan penghimpunan dana masyarakat cenderung lebih gesit.

"Perbankan belum mampu melakukan fungsi intermediasi dalam bentuk kredit dengan optimal," kata Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Rohman Pamungkas dalam pemaparan kinerja bank di Tabanan, Bali, Jumat.

OJK mencatat dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan umum dan BPR di Bali hingga Agustus 2017 mencapai Rp95,3 triliun atau tumbuh 8,5 persen jika dibandingkan posisi Desember 2016.

Namun pertumbuhan realisasi kredit atau pembiayaan kepada masyarakat hingga Agustus 2017 mencapai 3,98 persen dengan jumlah total kredit bank umum dan BPR yang disalurkan mencapai Rp81 triliun.

Rohman menyebutkan belum optimalnya realisasi kredit disebabkan karena perbankan selektif menyalurkan kredit karena rasio kredit bermasalah hingga macet atau NPL makin meningkat.

"Ini menuntut bank berkonsentrasi lebih fokus bagaimana NPL tidak semakin besar. Mereka terpecah konsentrasinya antara menyalurkan kredit dan menjaga NPL," imbuhnya.

Pihaknya mencatat NPL di Bali hingga Agustus 2017 mencapai 3,6 persen terdiri dari NPL bank umum mencapai 3,02 persen atau meningkatkan dibandingkan posisi Desember 2016 yang mencapai 2,11 persen.

Sedangkan NPL BPR mencapai 7,63 persen atau melonjak dibandingkan posisi akhir tahun 2016 mencapai 4,91 persen.

OJK mencatat rasio NPL di Bali paling besar dari sektor perikanan dengan rasio mencapai 19,5 persen, pertambangan dan penggalian 14,6 persen serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 10,4 persen.

Untuk itu pihaknya mengimbau perbankan untuk mencari sektor-sektor yang potensial dibiayai dan tidak berisiko tinggi menimbulkan NPL seperti di antaranya sektor pertanian, industri pengolahan dan bukan lapangan usaha yang mencapai rasio NPL di bawah tiga persen.

"Mereka harus mencari usaha yang bisa dibiayai yang tidak berisiko atau berisiko tetapi masih bisa dimitigasi. Itu sektor yang harus dikaji sebisa mungkin oleh perbankan," ucapnya.