Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:01 WIB. Nokia - Nokia 5.1 Plus sudah bisa dipesan di Indonesia, harga Rp2,6 juta.
  • 23:00 WIB. ReCharge - Startup ReCharge sediakan 200 lokasi sewa Powerbank di Jabodetabek.
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah bangun 256 Puskesmas di daerah tertinggal-perbatasan tahun ini
  • 21:18 WIB. Nasional - Pemerintah salurkan Rp187 triliun dana desa dalam empat tahun.
  • 21:18 WIB. Megapolitan - 41.869 TKI di wilayah Jakarta sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
  • 21:17 WIB. Nasional - Indonesian Institute soroti defisit Rp16,5 T BPJS Kesehatan.
  • 21:17 WIB. Hukum - Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pegunungan Arfak Papua Barat.
  • 21:17 WIB. Nasional - Mendagri minta pemilik KTP-E ganda proaktif melapor.
  • 21:17 WIB. Politik - Ketua MPR ingatkan pemilu ajang memilih pemimpin terbaik.
  • 21:16 WIB. Hukum - Musisi Ahmad Dhani dicegah ke luar negeri enam bulan.
  • 20:31 WIB. Audi - Audi tunda penjualan SUV listrik perdananya, e-tron.
  • 20:30 WIB. Jeff Tran - Mantan Bos Microsoft, Jeff Tran dituduh menggelapkan uang senilai Rp22,7 miliar.
  • 20:28 WIB. Line - AI milik Line bisa dinikmati di mobil-mobil Toyota tahun depan.
  • 20:27 WIB. Suzuki - Produksi Suzuki tembus 2,5 juta unit.
  • 20:26 WIB. Uber - Uber disebut akan pakai drone untuk antar makanan pada 2021.

BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan

Foto Berita BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) disinyalir telah menyalahgunakan penggunaan dana pungutan hasil penjualan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukkan.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan mayoritas dana BPDP hanya digunakan untuk subsidi biodiesel.

"Pada tahun 2016, BPDPKS menghabiskan Rp10,6 trilliun hanya untuk memberikan subsidi biodiesel. Dana tersebut setara dengan 91% dari total dana yang terkumpul oleh BPDPKS di tahun yang sama. Padahal sesuai peraturan pemerintah subsidi biodiesel bukan merupakan tujuan dan tugas utama BPDPKS," tegas Darto di Jakarta.

BPDPKS, lanjut dia, diberikan mandat untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit dan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta membangun sarana dan prasarana perkebunan.

"Jadi, BPDPKS melanggar Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014," tegasnya.

Selain itu, SPKS juga mengkritisi skema pendanaan bagi petani kelapa sawit atau masyarakat dalam program-program peremajaan kelapa sawit. BPDPKS memberikan hibah dana sebesar Rp25 juta per hektare (ha). Hal tersebut dengan catatan petani memiliki dana Rp35 juta per ha dikarenakan estimasi peremajaan sawit menghabiskan dana sebesar Rp60 juta per ha.

Hal tersebut dianggap Darto mempersulit petani. Darto bilang untuk peremajaan kebun sawit cukup dengan menggunakan dana sebesar Rp25 juta per ha. Akses yang sulit itu membuat petani enggan mengambil dana hibah tersebut. Petani sawit cenderung menggunakan dana pribadi untuk melakukan peremajaan tanaman.

"Selama ini peremajaan dilakukan oleh petani dengan dana sendiri," pungkas dia.

Tag: Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72