Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:07 WIB. Piala Dunia - Pelatih Swedia geram dengan selebrasi kemenangan Jerman.
  • 21:06 WIB. Piala Dunia - Argentina terpuruk, Maradona bela Lionel Messi dan salahkan federasi bola Argentina.
  • 21:05 WIB. Piala Dunia - Bicara kasar ke rekan satu tim, Neymar dikritik.
  • 21:03 WIB. Makedonia - Ribuan rakyat Makedonia protes perubahan nama negara.
  • 21:01 WIB. Migran - AS berupaya kembalikan 2.053 anak imigran kepada keluarganya.
  • 21:00 WIB. Piala Dunia - VAR jadi penyebab banyaknya penalti di Piala Dunia 2018.
  • 20:59 WIB. Piala Dunia - 11 warga Meksiko ditembak mati saat menonton Piala Dunia.
  • 20:57 WIB. Turki - Menteri Kehakiman Turki: Pemungutan suara berlangsung lancar.
  • 20:57 WIB. Afrika - Indonesia incar pasar Afrika Utara.
  • 20:56 WIB. Jurnalis - Lebih dari 600 jurnalis internasional liput Pemilu di Turki.
  • 20:01 WIB. Askrindo - Askrindo siap jamin pembiayaan kredit tiga perusahaan fintech.
  • 20:00 WIB. BRI - BRI sebut relaksasi LTV baik untuk debitur rumah pertama.
  • 19:55 WIB. BTN - BTN sebut undisburshed loan lebih disebabkan oleh industri properti yang masih lesu. 
  • 19:51 WIB. BTN - BTN catat undisburshed loan sebesar Rp18,54 triliun.
  • 19:50 WIB. BNI - Merespons kebijakan relaksasi LTV, BNI akan kaji revisi target KPR.

BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan

Foto Berita BPDPKS Disinyalir Melanggar UU Perkebunan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) disinyalir telah menyalahgunakan penggunaan dana pungutan hasil penjualan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukkan.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengungkapkan mayoritas dana BPDP hanya digunakan untuk subsidi biodiesel.

"Pada tahun 2016, BPDPKS menghabiskan Rp10,6 trilliun hanya untuk memberikan subsidi biodiesel. Dana tersebut setara dengan 91% dari total dana yang terkumpul oleh BPDPKS di tahun yang sama. Padahal sesuai peraturan pemerintah subsidi biodiesel bukan merupakan tujuan dan tugas utama BPDPKS," tegas Darto di Jakarta.

BPDPKS, lanjut dia, diberikan mandat untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit dan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta membangun sarana dan prasarana perkebunan.

"Jadi, BPDPKS melanggar Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014," tegasnya.

Selain itu, SPKS juga mengkritisi skema pendanaan bagi petani kelapa sawit atau masyarakat dalam program-program peremajaan kelapa sawit. BPDPKS memberikan hibah dana sebesar Rp25 juta per hektare (ha). Hal tersebut dengan catatan petani memiliki dana Rp35 juta per ha dikarenakan estimasi peremajaan sawit menghabiskan dana sebesar Rp60 juta per ha.

Hal tersebut dianggap Darto mempersulit petani. Darto bilang untuk peremajaan kebun sawit cukup dengan menggunakan dana sebesar Rp25 juta per ha. Akses yang sulit itu membuat petani enggan mengambil dana hibah tersebut. Petani sawit cenderung menggunakan dana pribadi untuk melakukan peremajaan tanaman.

"Selama ini peremajaan dilakukan oleh petani dengan dana sendiri," pungkas dia.

Tag: Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83