Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Demo AMT Pertamina, GP Ansor: Jangan Mau Dipolitisasi

Demo AMT Pertamina, GP Ansor: Jangan Mau Dipolitisasi Kredit Foto: Antara/Irwansyah Putra
Warta Ekonomi, Jakarta -

Aksi demo mantan awak mobil tangki (AMT) bahan bakar minyak (BBM) sebaiknya disampaikan sesuai koridor Undang-Undang Ketenagakerjaan karena rawan dipolitisasi, kata Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut Yaqut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, tuntutan sebaiknya disampaikan kepada pihak pemberi kerja, bukan pihak lain yang tidak terkait langsung.?Sebagai karyawan perusahaan vendor PT Pertamina Patra Niaga (PPN), tidak seharusnya mantan AMT mengajukan tuntutan kepada PPN. Kalau pemberi kerja adalah perusahaan vendor PPN, tuntutan hendaknya disampaikan kepada perusahaan vendor tersebut.

"Mereka (vendor) kan tidak terhubung langsung dengan PPN, jadi jangan membawa-bawa nama PPN," kata dia.

Terkait UU Ketenagakerjaan, Yaqut mengingatkan bahwa aturan tersebut mengatur konsekuensi. Dalam hal ini selain menuntut haknya, karyawan juga harus memenuhi tuntutan kerja.?Yaqut sependapat bahwa demo tersebut merugikan PPN. Seolah-olah PPN menjadi pihak yang bersalah dalam pemutusan hubungan kerja. Padahal, sama sekali tidak ada kaitan antara mantan AMT dan PPN. Untuk itu, lanjut dia, semua pihak harus bijak menyikapi situasi ini dan mengetahui duduk persoalan sebenarnya.

Tentang potensi penunggangan politik dibenarkan pengamat politik senior UI Arbi Sanit. Saat kondisi politik seperti sekarang, Presiden Joko Widodo bisa menjadi sasaran semua pihak, katanya.

"Meskipun tidak khawatir mengenai dampak demo AMT. Dilihat dari jumlah peserta, demo ini sangat kecil dan tekanannya juga lemah. Namun jangan lupa, lanjut dia, sekecil apa pun tensinya, setiap aksi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik," pungkasnya.

Sementara, Paguyuban Koalisi Sopir Angkutan Mobil Tangki (AMT) Wilayah Jakarta dan Jawa Barat menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam demo dan aksi longmarch dari Bandung ke Istana Presiden, Jumat (13/10) lalu.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: