Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:46 WIB. Kapal - 18 kapal terbakar di Pelabuhan Muara Baru.
  • 22:44 WIB. Kapal - Arus pendek diduga picu kebakaran kapal di Muara Baru.
  • 22:42 WIB. KEJ - Harian Indopos dan indopos.co.id dinyatakan melanggar KEJ terkait berita "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?"
  • 22:34 WIB. Ikan - KKP menyatakan penguatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan nasional menjadi program prioritas tahun ini.
  • 22:32 WIB. PDB - Menkop: pertumbuhan PDB tidak lepas dari andil koperasi syariah.
  • 22:30 WIB. Tol - Masuki Industri 4.0, transaksi nontunai menjadi bentuk modernisasi jalan tol.
  • 22:28 WIB. Voli - Bola voli putri PGN Popsivo Polwan berhasil juara Proliga 2019 usai kalahkan Jakarta Pertamina Energi.
  • 22:27 WIB. Pildun - Eko Yuli, atlet angkat besi nasional sabet emas piala dunia 2019.
  • 22:26 WIB. Dosen - Kemenag berikan penjelasan soal pemberhentian dosen bercadar karena melanggar disiplin pegawai.
  • 21:14 WIB. PBS - Gapki: perkebunan besar swasta (PBS) taar terhadap semua aturan bangun plasma.
  • 21:13 WIB. Twitter - Pendiri Twitter, Evan Williams mengundurkan diri.
  • 21:12 WIB. Infrastruktur - Kementerian PUPR terus meningkatkan kualitas belanja anggaran infrastruktur.
  • 19:00 WIB. OSO - OSO angkat bicara soal kekerasan terhadap jurnalis di munajat 212.
  • 17:48 WIB. Prabowo - Prabowo tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan korupsi.
  • 17:47 WIB. Proliga - Bola Voli putri Jakarta BNI 46 juara tiga Proliga 2019.

Pemerintah Bentuk Sekber untuk Percepat Reforma Agraria

Foto Berita Pemerintah Bentuk Sekber untuk Percepat Reforma Agraria
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah ingin mempercepat realisasi reforma agraria. Oleh karena itu, sejumlah langkah dilakukan dan salah satunya dengan membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. WWF Indonesia pun ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO) untuk pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan alasan dibentuknya Sekber untuk mempercepat proses reforma agraria yang sangat penting sebagai peletak dasar bagi program Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), pengurangan kesenjangan pemilikan atau penguasaan lahan, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjuk WWF Indonesia sebagai mitra untuk membentuk Sekretariat Bersama sebagai PMO. Dengan penunjukan PMO ini diharapkan kerja sama antar-kementerian dan lembaga-lembaga yang menangani reforma agraria akan berlangsung secara lebih efektif dan dapat mempercepat pencapaian target program Reforma Agraria," ujarnya.

Dalam kebijakan reforma agraria itu sendiri, lanjut dia, ada dua fokus program yang menjadi kunci mengurangi ketimpangan yang terjadi, yaitu legalisasi aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prona, serta redistribusi aset yang terdiri dari HGU (Hak Guna Usaha) atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Kedua adalah pemberian akses pemanfaatan lahan hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia Rizal Malik mengatakan kerja sama ini penting untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan mewujudkan perhutanan sosial, juga melestarikan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati Paris Agreement dan SDG (Sustainable Development Goal)

Fokus pertama program reforma agraria adalah legalisasi dan redistribusi aset yang digolongkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektare. Dari luas tersebut, ditargetkan 4,5 juta hektare untuk legaliasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektare untuk sertifikai tanah-tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi. Kemudian, sisanya seluas 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan tanah-tanah terlantar, dan 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara.

Selanjutnya, diluar 9 juta hektare tersebut, pemerintah juga menyiapkan lahan seluas 12,7 hektare melalui program Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui skema pemberian ijin pengelolaan atas hutan negara dan pengakuan hutan adat.

PMO ini akan membantu koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian teknis (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi) mengenai progres sertifikasi tanah rakyat, sertifikasi lahan transmigrasi, redistribusi lahan terlantar, pelepasan kawasan hutan, dan perhutanan sosial.

Tag: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretariat Bersama Reforma Agraria

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93