Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:03 WIB. Careem - Careem raih tambahan pendanaan US$200 juta.
  • 05:44 WIB. Honor - Awal November, smartphone kamera ganda Honor 8X dijual di Indonesia.
  • 22:23 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan pengguna baru mobile banking BNI sebanyak 1,4 juta.
  • 22:22 WIB. PGN - PGN menjamin penyaluran gas di Medan, tidak terganggu akibat pelaksanaan program Integrasi Pipa Gas Nasional.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Politik - TKN nilai aksi Luhut-Sri Mulyani hanya spontanitas.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Politik - Fahri: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tidak sehat.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.

Pemerintah Bentuk Sekber untuk Percepat Reforma Agraria

Foto Berita Pemerintah Bentuk Sekber untuk Percepat Reforma Agraria
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah ingin mempercepat realisasi reforma agraria. Oleh karena itu, sejumlah langkah dilakukan dan salah satunya dengan membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. WWF Indonesia pun ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO) untuk pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan alasan dibentuknya Sekber untuk mempercepat proses reforma agraria yang sangat penting sebagai peletak dasar bagi program Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), pengurangan kesenjangan pemilikan atau penguasaan lahan, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjuk WWF Indonesia sebagai mitra untuk membentuk Sekretariat Bersama sebagai PMO. Dengan penunjukan PMO ini diharapkan kerja sama antar-kementerian dan lembaga-lembaga yang menangani reforma agraria akan berlangsung secara lebih efektif dan dapat mempercepat pencapaian target program Reforma Agraria," ujarnya.

Dalam kebijakan reforma agraria itu sendiri, lanjut dia, ada dua fokus program yang menjadi kunci mengurangi ketimpangan yang terjadi, yaitu legalisasi aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prona, serta redistribusi aset yang terdiri dari HGU (Hak Guna Usaha) atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Kedua adalah pemberian akses pemanfaatan lahan hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia Rizal Malik mengatakan kerja sama ini penting untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan mewujudkan perhutanan sosial, juga melestarikan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati Paris Agreement dan SDG (Sustainable Development Goal)

Fokus pertama program reforma agraria adalah legalisasi dan redistribusi aset yang digolongkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektare. Dari luas tersebut, ditargetkan 4,5 juta hektare untuk legaliasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektare untuk sertifikai tanah-tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi. Kemudian, sisanya seluas 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan tanah-tanah terlantar, dan 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara.

Selanjutnya, diluar 9 juta hektare tersebut, pemerintah juga menyiapkan lahan seluas 12,7 hektare melalui program Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui skema pemberian ijin pengelolaan atas hutan negara dan pengakuan hutan adat.

PMO ini akan membantu koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian teknis (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi) mengenai progres sertifikasi tanah rakyat, sertifikasi lahan transmigrasi, redistribusi lahan terlantar, pelepasan kawasan hutan, dan perhutanan sosial.

Tag: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretariat Bersama Reforma Agraria

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94