Indeks Demokrasi Jakarta Turun Drastis, Mendagri: Karena Isu SARA dan Hoax

Menteri Koordinato bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui terjadi penurunan indeks demokrasi pada tahun 2017, antra lain, karena terimbas pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang memprihatinkan.

"Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016, menjadi 74,5 persen di tahun 2017," kata Menko Polhukam Wiranto dalam sebuah sesi diskusi, Kamis (19/10/2017).

Dia menambahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia menurun sejak 2015.?Pada 2015, indeks tersebut berada di angka 73,04 persen dengan target di angka 65 persen. Pada 2016, indeks kembali menurun ke angka 72,82 dengan target 68. Lalu pada 2017 ini kembali turun ke angka 70,09.?Wiranto menyatakan, penyebab penurunan itu bukan hanya berkaitan dendan kinerja pemerintahan.

"Indikator untuk menentukan indeks demokrasi banyak ada 26. Artinya tak hanya menyangkut kinerja pemerintah," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, indeks demokrasi juga sangat tergantung dengan perilaku masyarakat yang menjadi aktor demokrasi itu sendiri. Ia juga menyinggung soal adanya Pilkada Serentak 2015 dan Pilkada Serentak 2017.

"Biasanya, indikator ini muncul karena ada pilkada, ada pemilu," ucap Wiranto.

Sementara di forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di forum yang sama menambahkan, indeks demokrasi hanya menurun drastis di dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Sumatera Barat.?Ia menilai di dua provinsi itu muncul isu berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan hoaks akibat pilkada yang menyebabkan indeks demokrasi menurun.

"Ini karena isu SARA dan hoaks. Tapi kita upayakan tahun depan bisa pulih. Kita optimistis indeks demokrasi bisa meningkat," ucap Tjahjo. (Ant)