Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:40 WIB. PP - PT PP menunjukkan penurunan harga terbesar secara year to date sebesar 42,99%.
  • 22:38 WIB. BUMN - Data BEI menunjukkan sepanjang 2018 indeks IDX BUMN 20 menurun sebesar 10,98%.
  • 22:33 WIB. Randi Anto - Dirut Jamkrindo, Randi Anto, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Himppara.
  • 22:32 WIB. BUMN - Holding BUMN Sektor Perumahan & Pengembangan Kawasan akan membuat proyek berupa Mega Township.
  • 22:30 WIB. Barata - Barata Indonesia mendapatkan kontrak untuk mengerjakan proyek PLTM Sisira di Parlilitan, Sumut.
  • 22:27 WIB. PLN - PLN menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik proyek PLTA Merangin dengan PT Kerinci Merangin Hidro.
  • 22:25 WIB. BNI - BNI Makassar menyalurkan kredit usaha rakyat Rp650 miliar di Sulawesi Selatan per November 2018.
  • 18:55 WIB. Mandiri - Mandiri mengintegrasikan portal lelangnya dengan portal www.lelang.go.id.
  • 18:55 WIB. PGN - PGN masih menghadapi tekanan harga dan risiko dari kebijakan pemerintah.
  • 18:54 WIB. Garuda - Garuda mengambil-alih pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan NAM Air.
  • 18:54 WIB. PLN - PLN menandatangani PPA PLTA Merangin 350 MW.
  • 18:54 WIB. PLN - PLN area Timika melakukan pemadaman aliran listrik secara total menyusul stok BBM di tangki mesin PLTD sudah habis.

Novanto Kembali Gugat ke PTUN, Sikap KPK Seperti ini

Foto Berita Novanto Kembali Gugat ke PTUN, Sikap KPK Seperti ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pencegahan ke luar negeri.

"Kami tadi baca informasi bahwa ada pengajuan gugatan ke PTUN. Suratnya sendiri secara resmi belum kami terima, jadi secara substansi kami belum tahu yang digugat siapa, apa hanya imigrasi atau KPK juga tergugat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut Febri menyatakan bahwa setiap pencegahan bepergian ke luar negeri yang dilakukan Ditjen Imigrasi terhadap pihak-pihak yang sedang diproses oleh KPK itu didasarkan pada kewenangan KPK pada pasal 12 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi pada Undang Undang KPK sangat jelas sebenarnya, KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait dalm hal ini imigrasi untuk tidak bepergian ke luar negeri. Sebenarnya, imigrasi menjalankan tugas undang-undang, jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dengan pencegahan ke luar negeri," ujarnya lagi.

Menurut Febri, dalam putusan praperadilan Setya Novanto terdapat salah satu permohonan terkait pencabutan pencegahan ke luar negeri, namun ditolak oleh hakim.

"Kemarin salah satu permintaam dari pihak Setya Novanto untuk mencabut pencegahan ke luar negeri tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim mengatakan itu kewenangan administrasi pejabat yang mengeluarkannya," kata Febri pula.

Lebih lanjut ia menyatakan, jika yang digugat adalah Ditjen Imigrasi, tentu saja pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK karena permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK.

Tag: Setya Novanto, Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,955.01 3,915.25
British Pound GBP 1.00 19,289.40 19,089.66
China Yuan CNY 1.00 2,138.29 2,116.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,838.00 14,690.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,791.68 10,682.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,895.12 1,876.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,775.60 10,664.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,807.00 16,637.89
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,538.76 3,499.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,069.67 12,935.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5955.736 97.443 615
2 Agriculture 1423.963 12.836 20
3 Mining 1853.228 -3.981 47
4 Basic Industry and Chemicals 779.183 6.043 71
5 Miscellanous Industry 1415.509 50.792 45
6 Consumer Goods 2347.142 47.921 49
7 Cons., Property & Real Estate 416.915 6.341 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.072 28.920 71
9 Finance 1123.151 17.207 90
10 Trade & Service 806.748 7.155 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,885 2,350 465 24.67
2 KPAS 470 585 115 24.47
3 GIAA 200 238 38 19.00
4 HDTX 166 197 31 18.67
5 RODA 330 390 60 18.18
6 YPAS 595 690 95 15.97
7 GLOB 178 204 26 14.61
8 NUSA 222 254 32 14.41
9 LION 600 680 80 13.33
10 CTTH 98 110 12 12.24
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 300 254 -46 -15.33
2 APEX 1,730 1,520 -210 -12.14
3 LPLI 116 102 -14 -12.07
4 UNIC 3,890 3,520 -370 -9.51
5 PRIM 935 855 -80 -8.56
6 KONI 156 143 -13 -8.33
7 LCKM 326 300 -26 -7.98
8 BMSR 155 144 -11 -7.10
9 ALMI 344 320 -24 -6.98
10 MTSM 136 127 -9 -6.62
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 103 -5 -4.63
2 PTBA 4,880 4,700 -180 -3.69
3 KPAS 470 585 115 24.47
4 DEAL 352 352 0 0.00
5 TKIM 12,325 12,050 -275 -2.23
6 WSKT 1,420 1,500 80 5.63
7 TLKM 3,750 3,910 160 4.27
8 ASII 8,175 8,525 350 4.28
9 BBRI 3,350 3,410 60 1.79
10 SMGR 10,000 10,300 300 3.00