Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:33 WIB. Australia - Badan Intelijen Australia beri peringatan soal kebijakan PM Morrison yang ingin pindahkan kedubes ke Yerusalem.
  • 13:45 WIB. PKS - Usulan kaca antipeluru di DPR, buang-buang duit.
  • 13:45 WIB. PKS - Tidak perlu memasang kaca antipeluru di gedung DPR.
  • 13:43 WIB. Prasetio Edi Marsudi - Saat ini tengan diselidiki pemasang videotron Jokowi-Ma'ruf.
  • 13:43 WIB. TKD Jokowi-Ma'ruf - Bisa saja videotron dipasang oleh relawan pendukung.
  • 13:43 WIB. TKD Jokowi-Ma'ruf - Tidak pernah memerintahkan pemasangan videotron.
  • 13:20 WIB. Bursa - XSBC tambahan 5 juta unit penyertaan untuk mulai diperdagangkan per tanggal 18/10/2018. 
  • 13:17 WIB. BEI - M. Noor Rachman direkomendasikan menjadi Komisaris (pengganti) BEI untuk masa jabatan 2017-2020. 
  • 12:52 WIB. Obligasi - KSEI terima pembayaran bunga obligasi sebesar Rp16,8 miliar dari Astra Sedaya Finance hari ini. 
  • 12:52 WIB. Telkom - 125 unit Gowes Bike Sharing dihadirkan Telkom dan STP di Telkom University. 
  • 12:51 WIB. AISA - Direksi imbau Dewan Komisaris berhenti menjatuhkan direksi AISA dengan cara yang tidak benar. 
  • 12:51 WIB. AISA - Direksi dan Komisaris AISA duel di PN Jaksel soal RUPSLB. 
  • 11:44 WIB. PKS - Jika ditotal untuk dana saksi Parpol, maka partai mengeluarkan sekitar Rp160 M.
  • 11:44 WIB. PKS - Jika negara mampu berikan dana saksi Parpol maka itu lebih baik, kalau tidak jangan dipaksa.
  • 11:44 WIB. PKS - Usulan dana saksi Parpol sepertinya dapat memberatkan negara.

Revisi Aturan Taksi Online, Menhub Minta Daerah Menerimanya

Foto Berita Revisi Aturan Taksi Online, Menhub Minta Daerah Menerimanya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan agar peraturan baru terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi melalui Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 diikuti oleh para kepala daerah.

Dalam revisi PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terdapat sejumlah aspek yang berkaitan dengan kewenangan kepala daerah, seperti penetapan tarif, wilayah operasi, dan kuota.

"Kalau melihat hierarkinya, peraturan menteri harus diikuti semua kepala daerah. Tidak ada alasan kepala daerah membolehkan menindak di luar ketentuan itu. Kalau kepala daerah berpikir lain akan ada satu komplikasi," kata Menhub Budi Karya Sumadi pada konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan revisi PM 26 Tahun 2017 yang berlaku efektif mulai 1 November 2017 ini bertujuan menjamin keselamatan masyarakat dan melindungi industri taksi. Dari sembilan aspek yang diatur dalam regulasi baru tersebut, setidaknya ada empat poin yang menyangkut keterlibatan dan kewenangan pemerintah daerah, yakni tarif taksi daring berbasis aplikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usulan dari gubernur sesuai kewenangannya.

Menhub menambahkan agar perusahaan taksi daring juga berkoordinasi dengan perusahaan taksi konvensional untuk mencegah terjadi konflik di antara pengemudi. Menurut dia, berkaitan revisi peraturan ini telah melakukan diskusi dengan semua pihak melalui FGD di Jakarta, Surabaya dan Makassar, dan uji publik yang dilakukan di Jakarta dan Batam. (ant)

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Irwan Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74