Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:41 WIB. Jokowi -¬†Presiden Jokowi¬†menganugerahkan Tanda Kehormatana Satyalancana Kebaktian Sosial ke para donor darah Sukarela 100 kali di Istana Bogor.
  • 08:26 WIB. DKI Jakarta - Sandi: Kita gak janjikan kasih modal di OKE OCE.
  • 08:26 WIB. Politik - Ketum Golkar hadiri rakornas PDIP.
  • 08:23 WIB. Pilpres - Megawati belum beri sinyal soal dukungan Pilpres 2019.
  • 08:22 WIB. Pilgub NTT - Viktor Laiskodat maju di Pilgub NTT.
  • 08:11 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa aksi minta TNI dikirim ke Palestina.
  • 08:10 WIB. DKI Jakarta - Sandi akan rangkul Koko-koko dan Cici untuk investasi di Jakarta.
  • 08:07 WIB. Aksi Bela Palestina - Menteri Agama ikut hadiri aksi bela Palestina.
  • 08:06 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa terus berdatangan ke bundaran Monas.

Kemenhub: Transportasi Online Harus Bersatu

Foto Berita Kemenhub: Transportasi Online Harus Bersatu
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan M Popik Montanansyah mengatakan, transportasi berjaringan atau online harus tergabung dalam organisasi yang resmi seperti koperasi.

Hal ini karena kendaraan yang menggunakan aplikasi itu harus minimal memiliki lima mobil supaya bisa bergabung, kata dia saat sosialisasi Peraturan Menteri Pengganti atau Revisi Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Palembang, Sabtu (21/10/2017).

Menurut dia, selama ini mobil pribadi perorangan bisa masuk dalam angkutan berjaringan tersebut.

Oleh karena itu sekarang ini peraturan menteri itu direvisi dan harus minimal lima mobil bisa bergabung dalam taksi online tersebut.

"Jadi harus bergabung dalam sutu wadah seperti koperasi karena jumlahnya telah ditetapkan," katanya.

Selain itu pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi angkutan umum atau A umun bukan pribadi, ujar dia dalam sosialisasi itu.

Namun, yang lebih utama lagi, lanjut dia, kendaraan yang tergabung dalam angkutan menggunakan aplikasi itu harus menggunakan tanda atau pengenal seperti Uber, Grab dan lainnya.

Ini supaya masyarakat mengenal angkutan tersebut karena selama ini bersifat pribadi, ujar dia.

Selain itu kendaraan harus menggunakan nomor mobil di daerah masing - masing seperti BG untuk Sumsel, kata dia.

Yang lebih penting lagi memberikan akses digital kepada Dirjen, kepala badan, gubernur dan bupati serta wali kota tempat beroperasi kendaraan tersebut.

Dia mengatakan, itu beberapa revisi aturan yang diberlakukan dalam kendaraan berjaringan atau online tersebut.

Aturan atau revisi peraturan menteri itu akan diberlakukan pada 1 November 2017 sehingga harus ditaati, kata dia.

Sementara Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, jumlah angkutan berjaringan harus seimbang dengan taksi kovensional.

Hal ini karena untuk menghindari kemacetan yang selama ini setiap ibu kota provinsi sudah terjadi, ujar dia.

Oleh karena itu jumlahnya harus diataur sehingga angkutan menjadi nyaman, kata pengamat dari Unika Soegijapranata itu. (Ant)

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Taksi Online, Transportasi Online, M Popik Montanansyah, Grab Indonesia, PT Go-Jek Indonesia, Uber Indonesia

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Hafit Yudi Suprobo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17