Kejar Perolehan Pajak, Legislator Minta Pemkot Buat SOP

Warta Ekonomi, Mataram -

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram meminta agar pemerintah kota membuat standar operasional prosedur pelayanan rekomendasi untuk pembayaran pajak reklame.

"Jangan sampai pelayanan lambat dan tidak jelas, berdampak pada tidak terbayarnya pajak oleh para pengusaha advertising," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Dikatakan, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik dinilai penting sebagai kejelasan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima dari pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikannya menyikapi adanya keluhan dari para pengusaha advertising yang tergabung dalam Asosiasi Sevis Advertising (ASA) Kota Mataram.

Dimana para advertising mengaku kesulitaan untuk membayar pajak reklame, karena salah satu syarat membayar pajak harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang cepat.

Bahkan, wajib pajak mengaku usulan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perkim telah diajukan sejak bulan Mei 2017, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menilai, semestinya penghargaan yang telah didapatkan pemerintah kota terhadap pelayanan publik terbaik dapat diimplementasikan.

"Jangan hanya dapat penghargaan, tapi kenyataanya dalam pelayanannya seperti ini," katanya.

Tekait dengan itu, Wayan Sugiartha meminta kepada pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan.

Bila perlu, pemerintah kota harus membuat SOP, terhadap proses pelayanan rekomendasi reklame. "Dengan demikian, ada kejelasan bagi para wajib pajak berapa lama yang dibutuhkan, biaya, dan persyaratan lainnya," katanya.

Ia menilai, dengan kualitas pelayanan seperti yang dikeluhkan para pengusaha reklame yang tergabung dalam ASA Kota Mataram, maka hal itu bisa menjadi penghalang bagi investor.

"Karenanya apabila ada indikasi penyebabnya adalah sumber daya manusia (SDM) pada OPD tersebut, sebaiknya SDM itu segera diganti dengan yang lebih baik, agar pelayanan bisa cepat dan tepat," katanya meminta. (Ant)