Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:14 WIB. CPNS - Gubernur Kalbar pastikan penerimaan CPNS transparan.
  • 10:13 WIB. Sandiaga - Ia prihatin dengan pembunuhan jurnalis Washington Post.
  • 10:12 WIB. BMKG - Awas angin kencang dan gelombang tinggi di Pelabuhan Krui.
  • 10:09 WIB. Trump - AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia.
  • 10:09 WIB. Tri Rismaharini - Awasi anak-anak dari predator.
  • 05:19 WIB. EPL - Wolverhampton Wanderers 0 vs 2 Watford
  • 05:18 WIB. EPL - West Ham United 0 vs 1 Tottenham Hotspur
  • 05:17 WIB. EPL - Newcastle United 0 vs 1 Brighton & Hove Albion
  • 05:15 WIB. EPL - Manchester City 5 vs 0 Burnley
  • 05:10 WIB. EPL - Huddersfield Town 0 vs 1 Liverpool
  • 05:02 WIB. EPL - Cardiff City 4 vs 2 Fulham
  • 05:01 WIB. EPL - AFC Bournemouth 0 vs 0 Southampton
  • 05:00 WIB. EPL - Chelsea 2 vs 2 Manchester United

Kejar Perolehan Pajak, Legislator Minta Pemkot Buat SOP

Foto Berita Kejar Perolehan Pajak, Legislator Minta Pemkot Buat SOP
Warta Ekonomi.co.id, Mataram -

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram meminta agar pemerintah kota membuat standar operasional prosedur pelayanan rekomendasi untuk pembayaran pajak reklame.

"Jangan sampai pelayanan lambat dan tidak jelas, berdampak pada tidak terbayarnya pajak oleh para pengusaha advertising," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Dikatakan, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik dinilai penting sebagai kejelasan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima dari pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikannya menyikapi adanya keluhan dari para pengusaha advertising yang tergabung dalam Asosiasi Sevis Advertising (ASA) Kota Mataram.

Dimana para advertising mengaku kesulitaan untuk membayar pajak reklame, karena salah satu syarat membayar pajak harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang cepat.

Bahkan, wajib pajak mengaku usulan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perkim telah diajukan sejak bulan Mei 2017, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menilai, semestinya penghargaan yang telah didapatkan pemerintah kota terhadap pelayanan publik terbaik dapat diimplementasikan.

"Jangan hanya dapat penghargaan, tapi kenyataanya dalam pelayanannya seperti ini," katanya.

Tekait dengan itu, Wayan Sugiartha meminta kepada pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan.

Bila perlu, pemerintah kota harus membuat SOP, terhadap proses pelayanan rekomendasi reklame. "Dengan demikian, ada kejelasan bagi para wajib pajak berapa lama yang dibutuhkan, biaya, dan persyaratan lainnya," katanya.

Ia menilai, dengan kualitas pelayanan seperti yang dikeluhkan para pengusaha reklame yang tergabung dalam ASA Kota Mataram, maka hal itu bisa menjadi penghalang bagi investor.

"Karenanya apabila ada indikasi penyebabnya adalah sumber daya manusia (SDM) pada OPD tersebut, sebaiknya SDM itu segera diganti dengan yang lebih baik, agar pelayanan bisa cepat dan tepat," katanya meminta. (Ant)

Tag: Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46