Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.
  • 19:52 WIB. AI - Teknologi AI mulai saingi daya tarik resolusi kamera smartphone.
  • 19:51 WIB. Telkomsel - Telkomsel pakai GPU Nvidia untuk Big Data.
  • 19:51 WIB. Suzuki - Suzuki Indonesia mulai ekspor Ertiga dan Nex II.
  • 19:50 WIB. Uber - Uber ajukan banding ke regulator soal akuisisi Grab.
  • 19:50 WIB. Tim Cook - Tim Cook tepis kabar Cip mata-mata China dalam internal Apple.
  • 19:50 WIB. AS - Setengah penduduk AS tak tahu WhatsApp milik Facebook.
  • 19:49 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim sudah bikin desain smartphone kamera geser sejak 2015.
  • 19:49 WIB. Google - Pungutan Google di Eropa bisa bikin harga ponsel Android melonjak.
  • 19:48 WIB. Google - Google kenakan biaya Rp600 ribu untuk vendor ponsel di Eropa.
  • 19:48 WIB. Arab Suadi - Arab Saudi disebut tanam mata-mata di Twitter.
  • 19:47 WIB. Facebook - Facebook berburu perusahaan cybersecurity.
  • 19:46 WIB. Google - Pengguna iOS bisa nikmati Live Sharing Google Maps.

BI Perkuat Pengawasan di Bidang Makroprudensial Moneter dan Sistem Pembayaran

Foto Berita BI Perkuat Pengawasan di Bidang Makroprudensial Moneter dan Sistem Pembayaran
Warta Ekonomi.co.id, Ambon -

Bank Indonesia (BI) secara konsisten terus melakukan berbagai langkah strategis melalui penetapan bauran kebijakan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan. Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk menjalankan tugas utamanya yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mendorong terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan BI Sempa Sitepu mengatakan merupakan suatu amanat besar bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun aturan perundang-undangan lainnya.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memastikan efektifitas dari kebijakan dan pengaturan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu pilar pengawasan yang kuat dan terintegrasi di seluruh bidang tersebut, baik bidang makroprudensial, moneter, maupun sistem pembayaran," katanya dalam di Ambon (20/10).

Lebih lanjut dirinya mengatakan hal itu dilakukan melalui mekanisme off-site maupun on-site terhadap berbagai aspek yang diawasi. Prosesnya pun meliputi analis untuk memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang moneter, seperti risiko nilai tukar dan suku bunga risiko sistemik yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, dan risiko-risiko yang terkait dengan penyelenggaran jasa sistem pembayaran.

Untuk mendukung pengawasan, BI telah melakukan pengembangan kerangka kerja pengawasan yang mencakup metodologi identifikasi dan asesmen risiko yang meliputi stress testing, early warning model, network analysis, dan sistem penilaian risiko industri perbankan secara makro. Implementasi kerangka kerja pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh, baik pada tataran nasional maupun regional.

"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan pengaturan Bank Indonesia hingga pada tataran perekonomian dan sistem keuangan daerah. Pengawasan di tingkat regional antara lain meliputi pengawasan terhadap ketentuan transaksi valuta asing, kewajiban penggunaan rupiah dan kepatuhan terhadap standar instrumen sistem pembayaran," jelasnya.

Dalam bidang sistem pembayaran, BI berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, efisiensi, dan kehandalan serta melaksanakan pengelolaan uang rupiah yang sesuai tepat waktu, dan layak edar. Berbagai upaya dilakukan dalam mengembangkan dan memperkuat layanan sistem pembayaran seperti penguatan layanan, pengembangan infrastruktur, edukasi pembayaran non tunai, dan standardisasi teknologi.

"Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui berbagai upaya aktif yang difokuskan untuk mendorong perluasan akses keuangan antara lain pengembangan penyaluran bantuan sosial secara non tunai, digitalisasi layanan keuangan, dan elektronifikasi sistem pembayaran ritel," kata Sempa.

Selain itu, BI melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan melengkapi ekosistem sistem pembayaran dengan memperkuat fungsi perlindungan konsumen baik melalui penerbitan ketentuan maupun edukasi publik. Untuk merespon dan mengantisipasi laju inovasi sistem pembayaran terutama dengan semakin berkembangnya transaksi e-commerce dan financial technology (fintech), BI telah menerbitkan ketentuan terkait hal tersebut.

"Antara lain ketentuan pemrosesan transaksi pembayaran dan membentuk Fintech Office sehingga dapat mendorong terciptanya ekosistem sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan handal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tapi Bank Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut," tutupnya.

Tag: Bank Indonesia (BI)

Penulis/Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Gito Adiputro Wiratno

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90