Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:22 WIB. New York - The broad-based S&P 500 shed 14.93 points (0.55 per cent) to end the session at 2,701.33 on Wednesday (21/2).
  • 06:21 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average lost 166.97 points (0.67 per cent) to close at 24,797.78 on Wednesday (21/2).
  • 06:19 WIB. Jasindo - Jasindo mencatat pembayaran klaim Asuransi Usaha Tani Padi sebesar Rp145 miliar pada 2017.
  • 06:17 WIB. Kemenperin - Kemenperin mendorong transaksi daring dari para IKM dapat meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun ini.
  • 06:17 WIB. Impor - Kementerian Perdagangan memastikan impor beras akan terus berlanjut.
  • 06:15 WIB. Obligasi - Angkasa Pura I berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp6 triliun pada kuartal IV-2018.
  • 06:15 WIB. Smelter - Eramet SA masih berdiskusi dengan Pemda Maluku Utara terkait rencana pembangunan smelter nikel.
  • 06:13 WIB. Kelapa Sawit - Kementan meminta produsen benih menyelesaikan proses transplanting sebelum akhir Maret 2018.
  • 06:12 WIB. Wokee - Bank Bukopin membidik tambahan raihan fee based income mencapai Rp30 miliar melalui Wokee.
  • 20:52 WIB. AP I - Angkasa Pura I menawarkan sejumlah insentif bagi maskapai yang berminat membuka rute penerbangan baru.
  • 20:40 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial mencatatkan laba bersih unaudited mencapai Rp400 miliar pada 2017.
  • 20:38 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial menargetkan pendapatan tahun ini mencapai Rp1,3 triliun.
  • 20:37 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi mengatakan akan memperbesar pendapatan dari wholesale.
  • 20:35 WIB. MEDC - Medco Energi Internasional mengusulkan pajak bunga surat utang luar negeri diturunkan menjadi 15%.
  • 20:34 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi berhasil meningkatkan kapasitas produksi menjadi 730 kilogram per bulan.

Kebijakan di Sektor Perikanan Tidak Menggangu Arus Ekspor Kerapu

Foto Berita Kebijakan di Sektor Perikanan Tidak Menggangu Arus Ekspor Kerapu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh KKP tidak berdampak buruk terhadap ekspor sejumlah komoditas perikanan seperti ikan kerapu.

"Dilihat dari tren nilai ekspor kerapu tiap bulan dalam kurun waktu 2012-2016 justru menunjukkan kinerja perdagangan positif. Artinya Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh negatif, sebagaimana polemik yang saat ini berkembang," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis, Minggu.

Slamet menilai, awal pemberlakuan Permen KP memang ada pengaruh terhadap usaha budidaya di beberapa lokasi, namun saat ini kondisinya sudah berjalan normal kembali.

Ia juga berpendapat bahwa terkait isu anjloknya harga kerapu di tingkat pembudidaya dan menurunnya permintaan pasar, kondisi itu dinilai disebabkan oleh fluktuasi kondisi pasar di negara tujuan ekspor, bukan karena pengaruh langsung pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Isu anjloknya harga dan penurunan permintaan pasar itu disebabkan fluktuasi pasar di negara tujuan dalam hal ini di China. Kondisi ini juga sifatnya musiman dan lumrah, karena kondisi pertahun kita bisa lihat peta pasarnya memang fluktuatif, ini bagian hukum pasar," kata Dirjen Perikanan Budidaya.

Faktanya, menurut dia, saat ini serapan kerapu dan nilai jual di tingkat pembudidaya sudah kembali normal, seperti yang ada di Situbondo, Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kerapu konsumsi Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan nilai ekspor rata-rata per tahun mencapai 9,4 persen per tahun.

Pada tahun 2016 tercatat nilai ekspor kerapu Indonesia mencapai 32,18 juta dolar AS, sedangkan hingga per Juli 2017 ekspor kerapu nasional tercatat sebesar 16,42 juta dolar.

Selain itu, volume ekspor komoditas kerapu dalam kurun waktu yang sama mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,75 persen.

Terkait dengan ekspor, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta dibukanya penerbangan langsung di kawasan pulau-pulau terluar sebagai hub terdekat untuk gerbang ekspor ikan segar.

Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi mengatakan ikan segar menjadi hasil produksi yang mahal untuk di ekspor, namun tidak didukung dengan akses dan transportasi sehingga ikan segar tersebut terpaksa dijual dalam keadaan beku.

"Saya minta Pak Menko untuk meminta Menteri Perhubungan membuka jalur terluar dari utara dan selatan terutama Indonesia Timur ke hub karena ada kenaikan ekspor ikan segar dari Maluku ke luar. Ini butuh penerbangan langsung," kata Menteri Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).

Ia menjelaskan selama ini produksi ikan tuna segar yang bernilai tinggi harus di ekspor dalam keadaan beku karena lamanya pengiriman yang memakan waktu hingga 48 jam dengan kapal laut.

Selain itu, ikan-ikan dari kawasan pulau terluar, seperti Morotai dan Maluku tidak bisa langsung dijual ke Davao City, Filipina atau Palau karena harus dikirim terlebih dahulu ke Bitung dan Makassar sebagai lokasi hub.

 

Padahal, jarak dari Morotai ke Filipina dan Palau hanya berkisar satu jam jika menggunakan pesawat terbang. Dengan lamanya perjalanan pengiriman, kualitas ikan menurun begitu juga dengan harga jualnya. (ANT)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,639.71 3,603.35
British Pound GBP 1.00 19,103.18 18,908.79
China Yuan CNY 1.00 2,152.05 2,130.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,650.00 13,514.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.47 10,639.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.57 1,727.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,355.03 10,247.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,842.74 16,672.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,496.41 3,458.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,681.16 12,552.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6643.400 -19.476 572
2 Agriculture 1668.809 20.811 19
3 Mining 2008.314 22.080 44
4 Basic Industry and Chemicals 761.066 2.970 69
5 Miscellanous Industry 1368.989 -17.055 43
6 Consumer Goods 2837.898 -13.003 47
7 Cons., Property & Real Estate 538.221 -6.696 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1173.358 2.504 62
9 Finance 1218.657 -5.065 90
10 Trade & Service 944.811 -5.448 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 50 67 17 34.00
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 BMSR 188 228 40 21.28
4 BOSS 935 1,120 185 19.79
5 AKPI 720 820 100 13.89
6 TRUS 300 338 38 12.67
7 AGRS 620 695 75 12.10
8 TIRA 252 280 28 11.11
9 MBAP 3,650 3,960 310 8.49
10 INRU 900 975 75 8.33
No Code Prev Close Change %
1 TALF 430 344 -86 -20.00
2 JSPT 2,110 1,710 -400 -18.96
3 ATIC 775 665 -110 -14.19
4 MFMI 710 615 -95 -13.38
5 VICO 312 272 -40 -12.82
6 BPFI 715 625 -90 -12.59
7 IKAI 404 354 -50 -12.38
8 BRNA 1,330 1,190 -140 -10.53
9 TRST 430 396 -34 -7.91
10 WOMF 266 246 -20 -7.52
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 262 268 6 2.29
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 MEDC 1,275 1,365 90 7.06
4 BUMI 328 340 12 3.66
5 IKAI 404 354 -50 -12.38
6 BRMS 85 90 5 5.88
7 GDST 93 92 -1 -1.08
8 PGAS 2,630 2,720 90 3.42
9 BMTR 650 655 5 0.77
10 ELTY 50 50 0 0.00