Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 November 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:52 WIB. AS - Panglima tertinggi nuklir AS mengatakan akan menolak permintaan Donald Trump jika perintah peluncuran tidak sah.
  • 21:51 WIB. Jateng - Pemprov Jateng akan memanfaatkan obligasi daerah dan pembiayaan perbankan untuk mempercepat pembangunan.
  • 21:50 WIB. Baja - Kebutuhan baja diperkirakan meningkat sebesar 800.000 ton pada tahun 2018.
  • 21:49 WIB. WIKA - Wika Pracetak Gedung mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp137,6 miliar hingga akhir Oktober lalu.
  • 21:48 WIB. Bali - Kondisi pariwisata Bali pascastatus Awas Gunung Agung diperkirakan bakal cepat berangsur normal pada akhir tahun.
  • 21:47 WIB. SCG - Menperin Airlangga mendorong SCG merealisasikan investasi US$600 juta untuk membangun pabrik di Cilegon.
  • 21:46 WIB. DKI Jakarta - DKI Jakarta menargetkan realisasi investasi bisa tembus Rp100 triliun pada 2018.
  • 21:46 WIB. ASEAN - Menperin Airlangga memproyeksikan ASEAN dalam satu dekade ke depan menjadi basis manufaktur terbesar di dunia.
  • 21:44 WIB. Pan Brothers - Pan Brothers masih menjaga pertumbuhan bisnis akhir tahun di level dua digit.
  • 21:43 WIB. Manufaktur - Utilisasi pabrikan pengolah kawat baja turun hingga 50% karena persaingan sengit dengan produk impor.
  • 21:24 WIB. Startup - UrbanIndo terus mengembangkan inovasi lewat beragam fitur untuk membantu pengguna.
  • 21:24 WIB. Waskita - Waskita Karya Realty menggelar ajang pameran Waskita Realty Expo.
  • 17:42 WIB. Politik - Akbar Tanjung minta Golkar segera tentukan pimpinan baru.

Kebijakan di Sektor Perikanan Tidak Menggangu Arus Ekspor Kerapu

Foto Berita Kebijakan di Sektor Perikanan Tidak Menggangu Arus Ekspor Kerapu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh KKP tidak berdampak buruk terhadap ekspor sejumlah komoditas perikanan seperti ikan kerapu.

"Dilihat dari tren nilai ekspor kerapu tiap bulan dalam kurun waktu 2012-2016 justru menunjukkan kinerja perdagangan positif. Artinya Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh negatif, sebagaimana polemik yang saat ini berkembang," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis, Minggu.

Slamet menilai, awal pemberlakuan Permen KP memang ada pengaruh terhadap usaha budidaya di beberapa lokasi, namun saat ini kondisinya sudah berjalan normal kembali.

Ia juga berpendapat bahwa terkait isu anjloknya harga kerapu di tingkat pembudidaya dan menurunnya permintaan pasar, kondisi itu dinilai disebabkan oleh fluktuasi kondisi pasar di negara tujuan ekspor, bukan karena pengaruh langsung pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Isu anjloknya harga dan penurunan permintaan pasar itu disebabkan fluktuasi pasar di negara tujuan dalam hal ini di China. Kondisi ini juga sifatnya musiman dan lumrah, karena kondisi pertahun kita bisa lihat peta pasarnya memang fluktuatif, ini bagian hukum pasar," kata Dirjen Perikanan Budidaya.

Faktanya, menurut dia, saat ini serapan kerapu dan nilai jual di tingkat pembudidaya sudah kembali normal, seperti yang ada di Situbondo, Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kerapu konsumsi Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan nilai ekspor rata-rata per tahun mencapai 9,4 persen per tahun.

Pada tahun 2016 tercatat nilai ekspor kerapu Indonesia mencapai 32,18 juta dolar AS, sedangkan hingga per Juli 2017 ekspor kerapu nasional tercatat sebesar 16,42 juta dolar.

Selain itu, volume ekspor komoditas kerapu dalam kurun waktu yang sama mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,75 persen.

Terkait dengan ekspor, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta dibukanya penerbangan langsung di kawasan pulau-pulau terluar sebagai hub terdekat untuk gerbang ekspor ikan segar.

Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi mengatakan ikan segar menjadi hasil produksi yang mahal untuk di ekspor, namun tidak didukung dengan akses dan transportasi sehingga ikan segar tersebut terpaksa dijual dalam keadaan beku.

"Saya minta Pak Menko untuk meminta Menteri Perhubungan membuka jalur terluar dari utara dan selatan terutama Indonesia Timur ke hub karena ada kenaikan ekspor ikan segar dari Maluku ke luar. Ini butuh penerbangan langsung," kata Menteri Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).

Ia menjelaskan selama ini produksi ikan tuna segar yang bernilai tinggi harus di ekspor dalam keadaan beku karena lamanya pengiriman yang memakan waktu hingga 48 jam dengan kapal laut.

Selain itu, ikan-ikan dari kawasan pulau terluar, seperti Morotai dan Maluku tidak bisa langsung dijual ke Davao City, Filipina atau Palau karena harus dikirim terlebih dahulu ke Bitung dan Makassar sebagai lokasi hub.

 

Padahal, jarak dari Morotai ke Filipina dan Palau hanya berkisar satu jam jika menggunakan pesawat terbang. Dengan lamanya perjalanan pengiriman, kualitas ikan menurun begitu juga dengan harga jualnya. (ANT)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,989.26 17,803.79
China Yuan CNY 1.00 2,049.73 2,029.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,330.03 10,223.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,739.79 1,722.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,036.94 9,934.26
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,263.66 3,228.66
Yen Jepang JPY 100.00 12,086.30 11,963.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6051.732 13.825 562
2 Agriculture 1744.479 -5.651 18
3 Mining 1583.409 -1.889 43
4 Basic Industry and Chemicals 661.247 4.339 68
5 Miscellanous Industry 1375.383 -5.666 43
6 Consumer Goods 2594.790 -30.613 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.839 1.989 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1157.617 -1.198 58
9 Finance 1064.875 15.680 90
10 Trade & Service 900.127 2.538 132
No Code Prev Close Change %
1 ESSA 159 180 21 13.21
2 CANI 280 312 32 11.43
3 RIMO 202 224 22 10.89
4 WINS 350 378 28 8.00
5 IIKP 252 272 20 7.94
6 MYTX 127 137 10 7.87
7 MAMI 98 105 7 7.14
8 ADMG 204 218 14 6.86
9 MARK 1,395 1,490 95 6.81
10 SCMA 2,000 2,130 130 6.50
No Code Prev Close Change %
1 INCF 210 173 -37 -17.62
2 PTSN 242 210 -32 -13.22
3 ARII 950 850 -100 -10.53
4 FORU 208 187 -21 -10.10
5 AIMS 152 137 -15 -9.87
6 RMBA 378 346 -32 -8.47
7 TIRA 262 240 -22 -8.40
8 BULL 184 169 -15 -8.15
9 HDFA 191 176 -15 -7.85
10 CMPP 376 350 -26 -6.91
No Code Prev Close Change %
1 PBRX 488 494 6 1.23
2 MNCN 1,460 1,475 15 1.03
3 SIMA 408 402 -6 -1.47
4 BMTR 590 580 -10 -1.69
5 BTEK 132 130 -2 -1.52
6 BBRI 3,210 3,290 80 2.49
7 RIMO 202 224 22 10.89
8 ESSA 159 180 21 13.21
9 BBCA 21,025 21,175 150 0.71
10 TLKM 4,200 4,200 0 0.00