Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:10 WIB. PPI - Hingga saat ini ada sekitar 30-40 mitra yang membuka Warung PPI terutama di wilayah kota Purwokerto.
  • 16:09 WIB. PPI - PPI Purwokerto mengembangkan Warung PPI untuk dukung Gerakan Stabilisasi Harga Pangan.
  • 16:02 WIB. Instagram - Nilai Instagram menjulang 100 kali lipat menjadi US$100 miliar.
  • 16:02 WIB. Bulog - Bulog Sumbar mampu menyerap beras sebesar 10.900 ton.
  • 16:02 WIB. Fujifilm - Fujifilm siap-siap rilis kamera 100 megapixel.
  • 16:01 WIB. Apple - Apple rilis versi final macOS 10.14 Mojave.
  • 16:01 WIB. Google - Google resmi kenalkan fitur Stories ala Instagram.
  • 15:59 WIB. Indosat - Belum setahun jadi Dirut dan CEO Indosat, Joy Wahjudi lepas jabatannya.
  • 15:58 WIB. Bulog - Bulog Sumbar: penyerapan beras lebihi target 2018.
  • 14:39 WIB. Sandiaga - Soal isu selingkuh itu adalah fitnah.
  • 14:38 WIB. Gerindra - Tim sudah melaporkan situs fitnah Sandiaga ke Kepolisian.
  • 14:37 WIB. Gerindra - PSI harus berhati-hati dan memerhatikan nilai kemanusiaan jika tanggapi soal situs Sandiaga.
  • 14:36 WIB. Gerindra - PSI jangan menuduh seenaknya soal situs Sandiaga.
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandi, menjadi solusi bagi tindak korupsi di Indonesia
  • 14:34 WIB. PAN - 8 karakter utama Prabowo-Sandiaga lebih mudah dipahami masyarakat.

Kebijakan di Sektor Perikanan Tidak Menggangu Arus Ekspor Kerapu

Foto Berita Kebijakan di Sektor Perikanan Tidak Menggangu Arus Ekspor Kerapu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh KKP tidak berdampak buruk terhadap ekspor sejumlah komoditas perikanan seperti ikan kerapu.

"Dilihat dari tren nilai ekspor kerapu tiap bulan dalam kurun waktu 2012-2016 justru menunjukkan kinerja perdagangan positif. Artinya Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh negatif, sebagaimana polemik yang saat ini berkembang," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis, Minggu.

Slamet menilai, awal pemberlakuan Permen KP memang ada pengaruh terhadap usaha budidaya di beberapa lokasi, namun saat ini kondisinya sudah berjalan normal kembali.

Ia juga berpendapat bahwa terkait isu anjloknya harga kerapu di tingkat pembudidaya dan menurunnya permintaan pasar, kondisi itu dinilai disebabkan oleh fluktuasi kondisi pasar di negara tujuan ekspor, bukan karena pengaruh langsung pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Isu anjloknya harga dan penurunan permintaan pasar itu disebabkan fluktuasi pasar di negara tujuan dalam hal ini di China. Kondisi ini juga sifatnya musiman dan lumrah, karena kondisi pertahun kita bisa lihat peta pasarnya memang fluktuatif, ini bagian hukum pasar," kata Dirjen Perikanan Budidaya.

Faktanya, menurut dia, saat ini serapan kerapu dan nilai jual di tingkat pembudidaya sudah kembali normal, seperti yang ada di Situbondo, Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kerapu konsumsi Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan nilai ekspor rata-rata per tahun mencapai 9,4 persen per tahun.

Pada tahun 2016 tercatat nilai ekspor kerapu Indonesia mencapai 32,18 juta dolar AS, sedangkan hingga per Juli 2017 ekspor kerapu nasional tercatat sebesar 16,42 juta dolar.

Selain itu, volume ekspor komoditas kerapu dalam kurun waktu yang sama mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,75 persen.

Terkait dengan ekspor, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta dibukanya penerbangan langsung di kawasan pulau-pulau terluar sebagai hub terdekat untuk gerbang ekspor ikan segar.

Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi mengatakan ikan segar menjadi hasil produksi yang mahal untuk di ekspor, namun tidak didukung dengan akses dan transportasi sehingga ikan segar tersebut terpaksa dijual dalam keadaan beku.

"Saya minta Pak Menko untuk meminta Menteri Perhubungan membuka jalur terluar dari utara dan selatan terutama Indonesia Timur ke hub karena ada kenaikan ekspor ikan segar dari Maluku ke luar. Ini butuh penerbangan langsung," kata Menteri Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).

Ia menjelaskan selama ini produksi ikan tuna segar yang bernilai tinggi harus di ekspor dalam keadaan beku karena lamanya pengiriman yang memakan waktu hingga 48 jam dengan kapal laut.

Selain itu, ikan-ikan dari kawasan pulau terluar, seperti Morotai dan Maluku tidak bisa langsung dijual ke Davao City, Filipina atau Palau karena harus dikirim terlebih dahulu ke Bitung dan Makassar sebagai lokasi hub.

 

Padahal, jarak dari Morotai ke Filipina dan Palau hanya berkisar satu jam jika menggunakan pesawat terbang. Dengan lamanya perjalanan pengiriman, kualitas ikan menurun begitu juga dengan harga jualnya. (ANT)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.271 -1.028 602
2 Agriculture 1571.300 11.861 20
3 Mining 1937.807 -4.617 46
4 Basic Industry and Chemicals 797.141 -2.349 71
5 Miscellanous Industry 1250.629 19.474 45
6 Consumer Goods 2442.698 -10.482 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.046 -0.791 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1018.723 3.718 69
9 Finance 1062.946 1.696 91
10 Trade & Service 813.079 -4.552 145
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 190 238 48 25.26
2 NIKL 3,480 4,330 850 24.43
3 DIGI 1,030 1,230 200 19.42
4 ABMM 1,680 2,000 320 19.05
5 TOTO 312 358 46 14.74
6 AIMS 176 200 24 13.64
7 BGTG 98 108 10 10.20
8 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
9 AGRS 230 250 20 8.70
10 HDFA 129 140 11 8.53
No Code Prev Close Change %
1 INCF 168 125 -43 -25.60
2 ARTA 292 220 -72 -24.66
3 PANI 595 500 -95 -15.97
4 DSSA 14,475 12,350 -2,125 -14.68
5 INTD 284 244 -40 -14.08
6 LPLI 174 150 -24 -13.79
7 MREI 6,000 5,300 -700 -11.67
8 GDST 173 153 -20 -11.56
9 IPCM 450 402 -48 -10.67
10 PKPK 175 157 -18 -10.29
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 195 204 9 4.62
2 PNLF 236 250 14 5.93
3 UNTR 32,150 31,125 -1,025 -3.19
4 RAJA 520 540 20 3.85
5 PGAS 2,070 2,140 70 3.38
6 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
7 DOID 720 770 50 6.94
8 KPIG 680 680 0 0.00
9 TRAM 214 222 8 3.74
10 ZINC 1,640 1,640 0 0.00