Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:45 WIB. Energi - BPH Migas meresmikan SPBU BBM satu harga di Desa Empunak perbatasan Indonesia-Malaysia.
  • 12:35 WIB. PLN - Suplai listrik ke seluruh wilayah Sulbagsel berhasil pulih 100%.
  • 12:34 WIB. Pertamina - Pertamina telah menyalurkan 186 kiloliter solar ke PLN Timika.
  • 12:33 WIB. Pertamina - Pertamina memastikan penyaluran solar ke PLN Timika dan seluruh SPBU telah kembali normal.
  • 10:34 WIB. BUMN - Kementerian BUMN berharap pembentukan dua holding selesai di akhir tahun 2018.

Sistem Ekonomi Syariah, Solusi Penguatan Ekonomi Rakyat

Foto Berita Sistem Ekonomi Syariah, Solusi Penguatan Ekonomi Rakyat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.

Tuan Guru memaparkan fokus Pemerintahan Jokowi-Kalla pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata," katanya.

TGB menjelaskan stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antara Menteri Pertanian dan BUMN-BUMN sektor pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus stabil, menjadi kunci pengendalian harga pangan.

"Koordinasi antarkementerian dan institusi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujar Tuan Guru.

TGB menambahkan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa berjalan cepat.

Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, kata TGB, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional.

Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.

Menurut Tuan Guru, berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC dan Indikator, kinerja Pemerintahan Jokowi menjelang tahun ketiga menunjukkan mayoritas masyarakat merasakan kepuasan.

Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat terutama soal kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat yang tidak terlalu baik.

"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.

TGB juga mengatakan pola layanan keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.

Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.

"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud," jelas Tuan Guru.

Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD.

Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.

Selain itu, ia mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Sekarang ini program pengentasan kemiskinan masih sporadis. Masing-masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi program, sehingga alokasi 'resources' lebih tepat sasaran dan lebih berdampak," kata Firmanzah.

Fiz, panggilan Firmanzah, juga berharap dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK dapat memperluas keterlibatan swasta di daerah dalam program pembangunan infrastruktur.

"Sektor swasta di daerah jangan hanya jadi penonton pembangunan infrastruktur di daerahnya. Keterlibatan swasta di daerah ini juga bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya meningkatkan daya beli," ujarnya. (ANT)

Tag: TGB Muhammad Zainul Majdi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35