Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:11 WIB. IPCC - Ekspansi IPCC di luar negeri diharapkan bakal tingkatkan layanan.
  • 01:09 WIB. SMF - SMF gencar menerbitkan surat berharga untuk merealisasi target pembiayaan KPR sebesar Rp10 triliun tahun ini.
  • 01:08 WIB. Mandiri - Bank Mandiri yakin migrasi 50% kartu debit berchip rampung November.
  • 01:06 WIB. MRT - MRT Fase dua segera Groundbreaking.
  • 01:05 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menaikkan suku bunga deposito dolar 0,75 Persen.
  • 01:04 WIB. Pertamina - Pertamina & Hiswana Migas berjanji menjaga harga LPG jelang Pemilu.
  • 21:43 WIB. BNI - Kemenkop menunjuk BNI menjadi bank penyalur KPR untuk seluruh pegawainya.
  • 21:40 WIB. EBT - Pertamina, RNI dan PTPN III bersinergi mengembangkan energi baru dan terbarukan.
  • 21:37 WIB. PNM - PNM akan kelola hibah dana kemitraan AP I senilai Rp2 miliar.
  • 21:14 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan kontrak Rp10,39 triliun tahun ini.
  • 21:13 WIB. WSBP - Mayoritas kontrak baru WSBP tahun ini bakal berasal dari proyek jalan tol.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis mencatatkan pertumbuhan kontrak baru setinggi 17% di 2019.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis bisa mencatat kontrak baru sebesar Rp9 triliun tahun ini.
  • 21:12 WIB. WTON - WIKA Beton menyiapkan Rp428 miliar untuk belanja modal tahun ini.

Sistem Ekonomi Syariah, Solusi Penguatan Ekonomi Rakyat

Sistem Ekonomi Syariah, Solusi Penguatan Ekonomi Rakyat - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.

Tuan Guru memaparkan fokus Pemerintahan Jokowi-Kalla pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata," katanya.

TGB menjelaskan stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antara Menteri Pertanian dan BUMN-BUMN sektor pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus stabil, menjadi kunci pengendalian harga pangan.

"Koordinasi antarkementerian dan institusi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujar Tuan Guru.

TGB menambahkan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa berjalan cepat.

Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, kata TGB, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional.

Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.

Menurut Tuan Guru, berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC dan Indikator, kinerja Pemerintahan Jokowi menjelang tahun ketiga menunjukkan mayoritas masyarakat merasakan kepuasan.

Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat terutama soal kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat yang tidak terlalu baik.

"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.

TGB juga mengatakan pola layanan keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.

Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.

"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud," jelas Tuan Guru.

Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD.

Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.

Selain itu, ia mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Sekarang ini program pengentasan kemiskinan masih sporadis. Masing-masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi program, sehingga alokasi 'resources' lebih tepat sasaran dan lebih berdampak," kata Firmanzah.

Fiz, panggilan Firmanzah, juga berharap dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK dapat memperluas keterlibatan swasta di daerah dalam program pembangunan infrastruktur.

"Sektor swasta di daerah jangan hanya jadi penonton pembangunan infrastruktur di daerahnya. Keterlibatan swasta di daerah ini juga bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya meningkatkan daya beli," ujarnya. (ANT)

Tag: TGB Muhammad Zainul Majdi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31