Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:54 WIB. Palestina - Israel tahan 15 warga Palestina di Tepi Barat.
  • 17:53 WIB. Rohingya - Indonesia terus pantau proses repatriasi Muslim Rohingya.
  • 17:45 WIB. Malaysia - Indonesia minta Malaysia bebaskan dua nelayan yang diculik di Sabah.
  • 16:10 WIB. PPI - Hingga saat ini ada sekitar 30-40 mitra yang membuka Warung PPI terutama di wilayah kota Purwokerto.
  • 16:09 WIB. PPI - PPI Purwokerto mengembangkan Warung PPI untuk dukung Gerakan Stabilisasi Harga Pangan.
  • 16:02 WIB. Instagram - Nilai Instagram menjulang 100 kali lipat menjadi US$100 miliar.
  • 16:02 WIB. Bulog - Bulog Sumbar mampu menyerap beras sebesar 10.900 ton.
  • 16:02 WIB. Fujifilm - Fujifilm siap-siap rilis kamera 100 megapixel.
  • 16:01 WIB. Apple - Apple rilis versi final macOS 10.14 Mojave.
  • 16:01 WIB. Google - Google resmi kenalkan fitur Stories ala Instagram.
  • 15:59 WIB. Indosat - Belum setahun jadi Dirut dan CEO Indosat, Joy Wahjudi lepas jabatannya.
  • 15:58 WIB. Bulog - Bulog Sumbar: penyerapan beras lebihi target 2018.
  • 14:39 WIB. Sandiaga - Soal isu selingkuh itu adalah fitnah.
  • 14:38 WIB. Gerindra - Tim sudah melaporkan situs fitnah Sandiaga ke Kepolisian.
  • 14:37 WIB. Gerindra - PSI harus berhati-hati dan memerhatikan nilai kemanusiaan jika tanggapi soal situs Sandiaga.

Mahfud MD: Pemerintah Jangan Terganggu Dokumen AS

Foto Berita Mahfud MD: Pemerintah Jangan Terganggu Dokumen AS
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap Pemerintah Indonesia tidak terganggu dengan dibukanya dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat terkait peristiwa 1965.

"Saya kira tidak perlu terganggu dan terpengaruh dengan dokumen-dokumen begitu," kata Mahfud kepada Antara di Yogyakarta, Minggu.

Mahfud menilai dokumen-dokumen telegram rahasia Amerika Serikat (AS) yang dibeberkan ke publik itu tidak jauh berbeda dengan dokumen-dokumen lain yang selama ini ada. Dokumen itu, menurut dia, tetap akan menimbulkan pemahaman yang simpang siur bagi berbagai pihak.

"Menurut saya itu bukan dokumen baru, melainkan dokumen lama yang dibuka lagi, artinya informasi tetap saja simpang siur. Sebenarnya kan kita sudah tahu itu semua kan, itu hanya berita-berita waktu itu lalu ditelusuri kemudian didokumentasikan," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berpendapat pemerintah tidak perlu memaksakan melakukan pengujian terkait validitas dokumen-dokumen tersebut. Alasannya, peristiwa terkait yakni sejarah G30SPKI dinilainya sudah selesai, sehingga tidak perlu diungkit kembali.

"Menurut saya tidak perlu diungkit-ungkit lagi, kan sudah selesai, buat apa membuka luka lama lagi," kata dia.

Ia juga tidak sependapat jika pemerintah saat ini diminta untuk meminta maaf terkait peristiwa 1965. Hal itu, menurut dia, tidak relevan lantaran rezim pemerintahan yang salah telah tumbang. "Kan pemerintah yang salah sudah jatuh, sudah direformasi karena banyak kesalahan termasuk kesalahan yang itu juga, menurut saya tidak perlu," kata dia.

Sebelumnya, dokumen yang sudah bersifat "tidak rahasia" itu diunggah di laman khusus NSA dari The George Washington University yang berisi pesan-pesan telegram dari Kantor Kedutaan AS di Jakarta pada saat itu.

Di laman tersebut, terdapat unggahan sebanyak 39 dokumen telegram yang menunjukkan pesan dari para diplomat AS di Jakarta.

Pesan tersebut mencatat bahwa pemimpin kelompok PKI telah dieksekusi disertai dukungan dari pejabat Amerika Serikat terhadap upaya pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk menghancurkan gerakan buruh yang tersisa di Indonesia pada saat itu.

Sebanyak 30.000 halaman arsip yang diunggah NSA tersebut merupakan catatan harian para diplomat AS di Jakarta sejak tahun 1964 - 1968, yang telah diklasifikasikan guna menanggapi permintaan pegiat HAM di AS dan Indonesia akan peristiwa 1965. (ANT)

 

 

Tag: Mahfud MD

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.271 -1.028 602
2 Agriculture 1571.300 11.861 20
3 Mining 1937.807 -4.617 46
4 Basic Industry and Chemicals 797.141 -2.349 71
5 Miscellanous Industry 1250.629 19.474 45
6 Consumer Goods 2442.698 -10.482 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.046 -0.791 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1018.723 3.718 69
9 Finance 1062.946 1.696 91
10 Trade & Service 813.079 -4.552 145
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 190 238 48 25.26
2 NIKL 3,480 4,330 850 24.43
3 DIGI 1,030 1,230 200 19.42
4 ABMM 1,680 2,000 320 19.05
5 TOTO 312 358 46 14.74
6 AIMS 176 200 24 13.64
7 BGTG 98 108 10 10.20
8 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
9 AGRS 230 250 20 8.70
10 HDFA 129 140 11 8.53
No Code Prev Close Change %
1 INCF 168 125 -43 -25.60
2 ARTA 292 220 -72 -24.66
3 PANI 595 500 -95 -15.97
4 DSSA 14,475 12,350 -2,125 -14.68
5 INTD 284 244 -40 -14.08
6 LPLI 174 150 -24 -13.79
7 MREI 6,000 5,300 -700 -11.67
8 GDST 173 153 -20 -11.56
9 IPCM 450 402 -48 -10.67
10 PKPK 175 157 -18 -10.29
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 195 204 9 4.62
2 PNLF 236 250 14 5.93
3 UNTR 32,150 31,125 -1,025 -3.19
4 RAJA 520 540 20 3.85
5 PGAS 2,070 2,140 70 3.38
6 PNIN 1,030 1,125 95 9.22
7 DOID 720 770 50 6.94
8 KPIG 680 680 0 0.00
9 TRAM 214 222 8 3.74
10 ZINC 1,640 1,640 0 0.00