Menjaga Pulau Terluar Agar Tetap Terang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Memiliki 16.056 pulau, bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia untuk menghadirkan peran negara di tiap satuan gugusan pulaunya. Namun tentu saja hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari para penyelanggara negara, termasuk dalam hal menghadirkan listrik.

Dari puluhan ribu pulau tersebut pernahkan mendengar nama Pulau Subi? Tidak mudah menemukan nama dan letaknya di peta Nusantara. Selain itu memang bukan pulau yang sering menjadi bahan pembicaraan, tapi bukan berarti tidak ada masyarakat di sana yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Pulau Subi merupakan pulau terluar Indonesia, yang terletak di Laut Natuna, berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan paling dekat dari wilayah Indonesia dengan batasan negara Malaysia dan wilayah Vietnam.

Pulau paling utara di Indonesia ini masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Di pulau yang memiliki ratusan kepala keluarga tersebut, kehadiran pemerintah diwakilkan melalui tiga orang pemuda, yaitu operator dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Benar, sudah tersentuh listrik wilayah yang berjarak delapan jam dengan Malaysa tersebut, sebab sudah ada kantor cabang PLN.

Satu dari tiga pemuda yang ditugaskan di pulau kawasan laut Natuna tersebut adalah Ridwan Kurniawan merupakan Kepala Sub-PLN yang bekerja di wilayah tersebut.

"Di pulau ini hanya tiga orang yang menangani operasional keseluruhan PLN, bekerja hampir 24 jam jika ada kendala," kata Ridwan.

Berjarak dua hari dari Tanjung Pinang, wilayah ini memiliki kapasitas 200 Kva untuk membagikan listrik kepada masyarakat. Namun salah satu pulau di kepulauan Riau ini listriknya tidak dapat dinikmati selama 24 jam.

Ridwan, putra asli Padang kelahiran Juni 1996, ini menjelaskan bahwa pembangkit listrik dengan tenaga diesel tersebut belum memiliki kemampuan untuk dapat hidup selama 24 jam, dan dimatikan ketika pukul 07.00 WIB sampai 17.00 WIB. Sehingga mayoritas pada malam hari masyarakat baru dapat menikmati listrik.

Masyarakat di pulau tersebut mayoritas bekerja sebagai nelayan, sehingga melaut menjadi pekerjaan utama. Namun rata-rata sudah memiliki genset dan panel surya ketika listrik siang mulai dipadamkan.

Tidak jauh berbeda, masih dalam kepulauan yang sama, Ucok Marupa Siregar merupakan Operator Junior PLN di Pulau Laut. Bertugas sama dengan Ridwan, melalui perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sebagai bentuk kehadiran negara, khususnya bidang kelistrikan.

Suka duka banyak dialami Ridwan dan Ucok ketika bertugas di pulau sudut Nusantara itu.

Ucok mengaku sering mengalami kebosanan, sebab di daerah tersebut akses internet sangat tidak memadai, padahal perangkat tersebut dibutuhkan untuk media komunikasi serta membuat inovasi di Pulau Laut tersebut.

Di sela kerja hiburannya hanya bermain bola dan memancing. Karena ini sudah tugas, kata Ucok, maka dia harus siap ditempatkan di manapun.

Pria kelahiran April 1996 di Taluk Kuantan ini sudah terbiasa menghadapi ganasnya laut lepas di Laut Natuna. "Kami di Pulau Laut juga hanya tiga orang sebagai pegawai PLN, sehingga kalau ada permasalahan berat harus meminta bantuan dari masyarakat," katanya.

Pulau Laut bagian dari Kepulauan Riau juga. Kedua pulau tersebut pertama kali mendapat pasokan aliran listrik PLN sejak tahun 2016, sebelumnya sempat mengalami kekosongan pasokan listrik hampir dua tahun setelah alat swadaya yang mereka miliki mengalami kerusakan.

Namun, menurut keterangan dari Ucok dan Ridwan, sudah datang perlengkapan mesin pendukung baru pada bulan Oktober ini, sehingga jam operasional mesin bisa lebih panjang lagi.

Untuk transportasi keluar dari kedua pulau tersebut harus turut bersama nelayan ke Kalimantan sebagai provinsi lain yang terdekat dan berada di laut lepas setidaknya lebih dari 26 jam untuk bisa menginjak darat lagi, sebab kapal penumpang hanya melalui pulau tersebut dua kali dalam satu bulan.

Dengan adanya pasokan listrik dari PLN setidaknya masyarakat tetap dapat berkegiatan pada malam hari. Pelanggan rumah tangga di sana rata-rata memasang kapasitas 1.300 kwh.

Infrastruktur Listrik Pemerintah berkewajiban untuk melistriki seluruh wilayah-wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga ke Pulau Rote. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dihimpun Kantor Berit Antara, hingga bulan September 2017, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sekitar 60 ribu MW dan rasio elektrifikasi sebesar 93 persen.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt (Program 35.000 MW) di seluruh penjuru Nusantara. Arahan Presiden Joko Widodo, proyek 35.000 MW ini wajib terus dijalankan dan telah terkontrak seluruhnya pada tahun 2019. Ditargetkan sekitar 17.000 MW harus selesai pada akhir 2019.

Status Program 35.000 MW hingga September 2017, yaitu sebesar 773 MW pembangkit listrik telah beroperasi secara komersial. Sebesar 15.266 MW tengah dalam tahap konstruksidan 10.255 MW telah melakukan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA).

Selain itu, sebesar 4.563 MW dalam proses pengadaan dan 6.970 MW dalam tahap perencanaan. Rincian progres Proyek 35.000 MW yang dibangun oleh PLN dan swasta (Independent Power Producer/IPP), sebagai berikut: A.Dibangun oleh PLN. Pertama sebanyak 168 MW telah COD, selanjutnya 5.205 MW dalam tahap konstruksi dan sebesar 5.884 MW dalam tahap perencanaan serta pengadaan.

B.Dibangun oleh IPP atau selain PLN adalah sebesar 1.605 MW telah COD. Kedua, sebanyak 10.061 MW dalam tahap konstruksi dan sebesar 10.255 MW dalam kontrak. Sedangkan sebanyak 5.649 MW masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan Di luar program 35.000 MW, terdapat tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 480 MW yang telah beroperasi. Tambahan ini berasal dari Marine Vessel Power Plant (MVPP) Sewa Amurang 120 MW, MVPP Sewa Sumut 240 MW, MVPP Sewa Kupang 60 MW dan MVPP Sewa Ambon 60 MW.

Dengan adanya listrik, maka akan membuka peradaban, meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia menurut pemerintah, harus dapat menikmati listrik, tidak ada lagi masyarakat yang mengalami krisis listrik di provinsi manapun di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini PLN terus membangun pembangkit listrik lebih banyak untuk kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2019 hasilnya akan terlihat, sehingga seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke akan teraliri listrik, karena listriknya cukup. (ANT)