Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:41 WIB. Golkar - Kami tetap konsisten mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
  • 13:41 WIB. Golkar - Video viral dukung ke Prabowo-Sandiaga hanya 'angin lalu'.
  • 13:40 WIB. Jokowi - Hoax itu cara politisi mempengaruhi masyarakat.
  • 13:39 WIB. Jokowi - Masyarakat jangan mudah terhasut oleh berita bohong.
  • 13:38 WIB. KPK - Jika Johannes kooperatif dalam sidang, maka JC dapat diterima.
  • 13:37 WIB. KPK - JC Johannes Budisutrisno Kotjo masih dipertimbangkan.
  • 13:37 WIB. KPK - Johannes Budisutrisno Kotjo mengajukan JC ke KPK.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Harusnya pengamanan diberikan ke capres-cawapres dapat dikurangi.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Pengamanan 37 personel Polri diberikan kepada capres-cawapres terlalu berlebihan.
  • 11:53 WIB. BNI - BNI mensosialisasikan penurunan batas pengajuan minimum transaksi FX swap lindung nilai.
  • 11:52 WIB. PLN - Anggaran untuk program lisdes tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - IKP dapat memberikan gambaran wilayah yang potensi rawan kecurangan.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - Menjadi perhatian di Pemilu yakni politik uang dan netralitas PNS.
  • 11:51 WIB. PLN - PMN untuk PLN tahun depan hanya sebesar Rp6,5 triliun.
  • 11:48 WIB. MUF - Mandiri Utama Finance salurkan pembiayaan Rp5,01 triliun hingga Agustus 2018.

Survei: Kelas Menengah Cenderung Bersikap Konservatif

Foto Berita Survei: Kelas Menengah Cenderung Bersikap Konservatif
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ajaran intoleransi dinilai telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

"Aparatur negara dan kelompok pekerja di BUMN mulai terpapar ajaran-ajaran intoleransi. Penetrasi ajaran-ajaran intoleransi yang anti-pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja," kata CEO Alvara, Hasanuddin Ali, saat memaparkan hasil survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation, di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN. Survei dilakukan pada tanggal 10 September - 5 Oktober 2017 melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei ini juga disebutkan bahwa relasi antara agama dan negara, dari persepsi kepemimpinan, ada 29,7 persen yang tak mendukung pemimpin nonmuslim. Dari jumlah ini 31,3 persen adalah golongan PNS, kemudian 25,9 persen swasta dan 25,9 persen karyawan BUMN.

Dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas. Dari jumlah itu, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3 persen dan swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen.

"Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5 persen menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia, sedangkan 15,5 persen menyatakan ideologi Islam yang tepat. Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4 persen, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1 persen dan BUMN 18,1 persen," jelas Hasanuddin Ali.

Sekitar 29,6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun, ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16 persen, dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI.

"Soal jihad untuk tegaknya agama Islam, mayoritas profesional tak setuju berjihad. Namun, tak bisa diabaikan juga bahwa ada 19,6 persen profesional yang setuju bahkan ini lebih banyak PNS dibanding yang BUMN maupun swasta," imbuhnya. (ant)

Tag: Islam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Reuters/Beawiharta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55