Percepat Reformasi Agaria, Konferensi Tenurial 2017 Siap Digelar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup?dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial (Pemrakarsa) akan menyelenggarakan Konferensi Tenurial pada 25-27 Oktober 2017 mendatang di Jakarta.

Tema yang diusung dalam konferensi ini adalah "Mewujudkan Hak-Hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia". Tema tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan reforma agraria.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan mengatakan konferensi ini merupakan tindak lanjut dari konferensi yang sama di tahun 2011 lalu. Pada 2011, sebuah peta jalan tenurial dirancang dan akan dilihat perkembangannya di konferensi 2017.

Usep menambahkan, adapun tujuan dari konferensi ini adalah ingin melakukan peninjauan ulang dan revisi peta jalan tenurial yang dikembangkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Dalam konferensi ini akan ditelusuri kembali perkembangan tiga aras yang perlu dibenahi, yakni perluasan wilayah kelola rakyat, resolusi konflik, dan penetapan kawasan hutan," katanya di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Selain itu, tujuan lainnya yakni ingin meningkatkan kolaborasi dan saling berbagi data bersama untuk menuju pemenuhan target pemerintah melalui penyatuan data, studi kasus, dan informasi tentang reforma agraria dan perhutanan sosial meningkatkan pengetahuan praktisi dan pengambil keputusan dalam mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah dalam menghadapi peluang dan tantangan untuk memajukan pengelolaan hutan oleh masyarakat, dan menyelesaikan konflik dengan memperjelas tata batas hutan, tanah milik, dan tanah negara.

"Pada akhir konferensi diharapkan muncul kesepakatan dan koordinasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program reforma agraria melalui perhutanan sosial serta legalisasi dan redistribusi tanah untuk mencapai pembangunan berkeadilan," tambahnya.

Pada konferensi tersebut juga akan dibahas mengenai 11 tema kunci. Tema kunci yang dimaksud adalah percepatan pencapaian target perhutanan sosial, reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria dan kesenjangan ekonomi, pengakuan hutan adat, pengakuan hak tenurial, hak masyarakat dalam areal konservasi, perlindungan masyarakat adat, serta komunitas lokal.

Kemudian, tentang konflik tenurial dan pilihan penyelesaian konflik, ragam tenurial untuk memulihkan gambut, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peran swasta dalam menghormati hak tenurial dan ham, serta ragam persoalan tenurial di kawasan hutan.