Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Konflik Lingkungan di Sumut, Masyarakat Sering Rugi

Konflik Lingkungan di Sumut, Masyarakat Sering Rugi Kredit Foto: Khairunnisak Lubis
Warta Ekonomi, Medan -
Konflik lingkungan di Sumut yang mengorbankan kepentingan masyarakat terus terjadi. Tak jarang dalam konflik tersebut timbul kriminalisasi yang mengakibatkan kerugian, luka bahkan korban nyawa.
Sayangnya, ketika dimajukan ke ranah hukum, masyarakat justru tak pernah menang meski banyak kerugian yang diderita.
"Dari kebanyakan kasus dulu, kita lebih sering kalah melawan korporasi. Jarang menang," kata Direktur Walhi, Dana Tarigan dalam Deklarasi Jaringan Pengacara Lingkungan Sumut di Medan, Kamis (26/10/2017).
Dikatakannya, hal yang seringkali membuat perjuangan hukum konflik lingkungan kandas adalah data dan SDM. "Dulu kita selalu kandas di data, dan juga di SDM. Ya artinya jika suatu kasus misalnya yang dikawal Walhi, ya lembaga lain tak mau ikut campur. Jadi main sendiri, sementara kita tahu lawan kita sangat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk itu," ujarnya.
Sehingga jika ada persatuan pengacara seperti ini menjadi lebih mudah untuk advokasi. Namun, belakangan ini justru kasus sudah dimenangkan meski belum sampai ke pengadilan. Sebab ketika data lengkap diajukan ke Kementerian, mereka akan cabut izin perusahaan yang menyalah tersebut.
Ketua Jaringan Pengacara Lingkungan, Golfrid Siregar mengatakan rakyat selalu menjadi korban karena keputusan atau tindakan yang tidak membela dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Atas banyaknya persoalan lingkungan dan konflik agraria Walhi Sumut membentuk Jaringan Pengacara Lingkungan. Jaringan yang ikut dalam terbentuknya adalah LBH Medan, Bakumsu, PBHI dan pengacara profesional," kata Golfrid.
Acara yang mengusung visi menegakkan keadilan hukum lingkungan adil dan lestari Sumut, Golfried mengatakan Jaringan Pengacara Lingkungan ini berkomitmen dalam melakukan penegakn ?hukum lingkungan untuk mewujudkan suatu cita-cita dalam penegakam hukum.
"Jaringan Pengacara Lingkungan berharap tegaknya hukum yang tidak tumpul ke bawah atau berpihak kepada korporasi," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: