Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 7%-10% pada 2018.
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan laba bersih sebesar Rp9 miliar pada tahun ini.
  • 21:34 WIB. MBTO - Martina Berto akan membuka dua gerai baru pada semester II-2018 dengan total nilai investasi Rp2 miliar.
  • 21:31 WIB. PET - Kemenkeu menunggu langkah lanjutan KADI sebelum menetapkan besaran bea masuk produk polietilena tereftalat.
  • 21:29 WIB. PLN - PLN mendesak tim penyidik KPK transparan dalam melakukan penggeledahan di kediaman Dirut PLN Sofyan Basir.
  • 21:29 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan menggandeng Kejati Bali untuk menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
  • 20:09 WIB. BBNI - BNI mencatat penyaluran kredit tumbuh 12,36% menjadi Rp421,38 triliun per Mei 2018.
  • 20:07 WIB. BBNI - BNI mencatat rasio kredit macet perbankan ke sektor pertambangan sebesar 0,4% per Mei 2018.
  • 20:04 WIB. BBNI - BNI mencatat penyaluran kredit ke sektor pertambangan turun 15,7% menjadi Rp11,5 triliun per Mei 2017.
  • 19:02 WIB. DFSK - Dong Feng Sokonindo mencatatkan penjualan mobil sebanyak 394 unit per Juni 2018.
  • 18:56 WIB. Central - Central Retail Indonesia mengatakan belum akan melakukan ekspansi gerai pada tahun ini.
  • 18:59 WIB. Wuling - Wuling mencatatkan penjualan mobil sebanyak 8.120 unit sampai semester I-2018.
  • 18:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengatakan pembangunan Pelabuhan Kijing tahap awal akan selesai pada akhir 2019.

"Saya Sebagai Presiden Tidak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi", Kata Jokowi

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Bekasi -

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjadi gubernur DKI Jakarta maupun sebagai presiden. 

"Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi," kata Jokowi, di sela peninjauan ke tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017).

Dalam kesempatan itu Jokowi memberikan klarifikasi tentang Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang menyangkut soal reklamasi.

Ia menyebutkan sebagai gubernur DKI Jakarta, dia juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi.

"Kalau yang itu, Pergub itu khan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," kata Jokowi.

 
Adapun pejabat negara tertinggi yang berujar lugas soal ini adalah Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang mengatakan pemerintah akan menyelesaikan pulau-pulau buatan yang telanjur dibangun, yakni Pulau C dan D. Secara total, rancangan besar reklamasi Teluk Jakarta itu akan mendirikan 14 pulau buatan, termasuk Pulau C dan Pulau D. 
 
"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10).

Salah satu alasan dari sisi pemerintah pusat adalah efisiensi biaya. "Yang kita bicarakan sebenarnya yang sudah berjalan, yang sudah ada, khan tidak mungkin dibongkar, khan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," kata Kalla, yang berlatar pengusaha besar itu.

Pada sisi lain, dia juga telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait keputusan itu.

"Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Kalla menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.

"Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang. Bagaimana bongkar ulangnya? Kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai khanada yang memelihara," kata dia. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Reklamasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.074 36.202 597
2 Agriculture 1442.299 -2.397 19
3 Mining 2025.622 17.548 46
4 Basic Industry and Chemicals 781.407 1.463 70
5 Miscellanous Industry 1190.799 16.425 45
6 Consumer Goods 2475.480 19.771 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.738 -0.448 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1084.437 -9.615 70
9 Finance 1034.503 11.557 91
10 Trade & Service 881.887 6.475 143
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 432 540 108 25.00
2 TCPI 560 700 140 25.00
3 MGRO 338 422 84 24.85
4 POLL 1,150 1,435 285 24.78
5 YPAS 600 725 125 20.83
6 MLPT 760 910 150 19.74
7 SQMI 222 260 38 17.12
8 WICO 470 550 80 17.02
9 MFMI 750 850 100 13.33
10 TIRA 145 164 19 13.10
No Code Prev Close Change %
1 CANI 216 162 -54 -25.00
2 PEGE 230 173 -57 -24.78
3 UNIT 324 248 -76 -23.46
4 AIMS 260 202 -58 -22.31
5 LPPS 136 113 -23 -16.91
6 NUSA 254 222 -32 -12.60
7 DNAR 296 260 -36 -12.16
8 MARI 2,350 2,110 -240 -10.21
9 DWGL 145 131 -14 -9.66
10 APII 216 196 -20 -9.26
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 136 113 -23 -16.91
2 IMAS 3,090 2,960 -130 -4.21
3 PGAS 1,620 1,685 65 4.01
4 BBTN 2,200 2,410 210 9.55
5 ANTM 860 910 50 5.81
6 TRUK 660 705 45 6.82
7 NFCX 2,770 3,100 330 11.91
8 KREN 725 725 0 0.00
9 SWAT 173 180 7 4.05
10 TLKM 4,100 4,020 -80 -1.95