Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Politik - TKN nilai aksi Luhut-Sri Mulyani hanya spontanitas.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Politik - Fahri: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tidak sehat.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.
  • 21:32 WIB. TNI - TNI terima kunjungan kehormatan AFWC Bangladesh.
  • 21:32 WIB. Politik - Gerindra: Para menteri harus jaga pemilu berkualitas.
  • 21:32 WIB. Turki - Turki: Hasil penyelidikan Khashoggi akan segera diungkap.
  • 21:32 WIB. Politik- Fadli Zon: wajar Luhut-Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu.

"Saya Sebagai Presiden Tidak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi", Kata Jokowi

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Bekasi -

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjadi gubernur DKI Jakarta maupun sebagai presiden. 

"Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi," kata Jokowi, di sela peninjauan ke tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017).

Dalam kesempatan itu Jokowi memberikan klarifikasi tentang Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang menyangkut soal reklamasi.

Ia menyebutkan sebagai gubernur DKI Jakarta, dia juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi.

"Kalau yang itu, Pergub itu khan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," kata Jokowi.

 
Adapun pejabat negara tertinggi yang berujar lugas soal ini adalah Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang mengatakan pemerintah akan menyelesaikan pulau-pulau buatan yang telanjur dibangun, yakni Pulau C dan D. Secara total, rancangan besar reklamasi Teluk Jakarta itu akan mendirikan 14 pulau buatan, termasuk Pulau C dan Pulau D. 
 
"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10).

Salah satu alasan dari sisi pemerintah pusat adalah efisiensi biaya. "Yang kita bicarakan sebenarnya yang sudah berjalan, yang sudah ada, khan tidak mungkin dibongkar, khan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," kata Kalla, yang berlatar pengusaha besar itu.

Pada sisi lain, dia juga telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait keputusan itu.

"Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Kalla menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.

"Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang. Bagaimana bongkar ulangnya? Kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai khanada yang memelihara," kata dia. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Reklamasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94