Ini Kata Greenpeace Soal Pembatasan Kendaraan Bermotor

Warta Ekonomi, Jakarta -

Greenpeace menilai rencana pemerintah membatasi kendaraan bermotor untuk mengatasi masalah polusi udara pada masa Asian Games 2018 sebagai langkah yang tidak cukup untuk membuat udara Jakarta kembali sehat dalam seketika.

"Permasalahan polusi udara tidak bisa diselesaikan hanya dengan membatasi kendaraan bermotor. Pemerintah harus melihat sektor mana penyumbang polusi terbesar dan membereskan sektor tersebut," kata Jurukampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 29 persen sumber pencemaran udara Karbon dioksida (C02) berasal dari sektor industri. Lemahnya standar kualitas udara Indonesia memberi ruang untuk industri ini membuang polutan berbahaya ke udara jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan standar kualitas udara yang lebih kuat.

Karena itu, yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat standar kualitas udara Indonesia dan memastikan industri mematuhi ambang batas tersebut, tegas Bondan.

Menurut dia, Sulfur dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NOx) yang saat ini diizinkan oleh pemerintah (750 mg per Nm3) adalah tujuh kali lebih tinggi daripada di sebagian besar negara-negara lain, sementara standar total partikulat atau PM (100 mg per Nm3) adalah tiga kali lebih tinggi dari negara-negara lain.

Dalam laporan Jakarta Silent Killer yang diluncurkan Greenpeace minggu lalu, ia mengatakan telah ditemukan bahwa saat ini Jakarta dikepung oleh delapan Pmebangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara serta 4 PLTU batubara yang akan direncanakan dibangun. Kondisi ini tentunya akan memperburuk dampak polusi udara di Jakarta jika pembangunannya terus dilanjutkan.

Pemerintah, lanjutnya, perlu melakukan tindakan lebih jauh untuk memastikan bahwa udara Jakarta dalam kondisi sehat. Sebagai contoh, di China, menjelang Olimpiade 2008, selain melarang kendaraan pribadi masuk Beijing, pemerintah juga menutup seluruh PLTU batubara dan pabrik di dalam dan sekitar Beijing sejak tiga bulan sebelum olimpiade untuk mendapat langit biru di Beijing kala perhelatan akbar olah raga dunia berlangsung.

Kesehatan para atlet internasional yang akan bertanding di Asian Games 2018 dan kesehatan warga Jakarta dalam jangka panjang jauh lebih penting daripada keuntungan industri yang berlindung dibalik lemahnya regulasi standar kualitas udara Indonesia, ujar Bondan.

"Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bekerja bersama memastikan langit Ibu Kota kembali biru dan udara yang kita hirup tidak mengancam kesehatan kita," lanjutnya.