CIPS Desak Monopoli Impor Beras oleh Bulog Distop

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengusulkan monopoli impor beras yang dilakukan Bulog dapat dihentikan guna dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok ini sehingga menunjang ketahanan pangan di Tanah Air.

"Sektor swasta perlu diberi kewenangan untuk mengimpor beras, tidak hanya sebatas untuk keperluan industri dan diet khusus saja," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Menurut Hizkia, pendeknya jalur distribusi dengan beras impor dinilai akan mampu mengatasi permasalahan rantai distribusi beras yang kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dia juga berpendapat bahwa posisi Bulog sebagai pengimpor tidak efektif mengingat lembaga tersebut sangat tergantung kepada pertimbangan politis dan juga prosedur birokrasi.

Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya fokus memainkan peranannya sebagai regulator dan pengawas serta melakukan verifikasi informasi yang diberikan pihak swasta dan menerapkan kriteria terkait beras yang akan diimpor.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihak swasta yang diberi kewenangan untuk mengimpor beras dinilai juga harus mampu membuktikan kemampuan mereka untuk membaca kebutuhan pasar dan membaca situasi di pasar beras nasional dan internasional.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, khususnya kualitas medium, dengan menugaskan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar (OP) di seluruh wilayah Indonesia dalam mengantisipasi datangnya perayaan Hari Natal dan Tahun Baru.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan langkah operasi pasar oleh Perum Bulog untuk menjaga kestabilan harga beras medium, dan bukan untuk mengisi kekosongan pasokan karena stok yang dimiliki masih sangat mencukupi.

Enggartiasto mengatakan bahwa saat ini harga beras khususnya kualitas medium dalam kondisi stabil. Namun, pemerintah tidak ingin mengambil risiko adanya spekulan yang berusaha mengambil keuntungan, khususnya menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru.

Mendag juga menyebutkan laju inflasi pada Oktober 2017 sebesar 0,01 persen yang salah satunya dipengaruhi dari komoditas beras, terkendali karena pemberlakuan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dua komoditas pangan, yakni cabai merah dan beras mengalami kenaikan harga dan menjadi penyumbang inflasi.

"Inflasi hanya nol koma sekian persen dan itu tertimbang karena beras medium tapi secara keseluruhan turun. Bayangkan kalau tidak ada HET, apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Dengan adanya HET, kita bisa kendalikan," kata Enggar.