Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kembangkan Pantai Selatan, Pemkab Kulon Progo Siap Komunikasi Dengan TNI

Kembangkan Pantai Selatan, Pemkab Kulon Progo Siap Komunikasi Dengan TNI Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Kulon Progo -

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan komunikasi dengan Puro Pakualaman, Angkasa Pura I dan TNI Angkatan Udara membahas rencana pengembangan kawasan pantai selatan di wilayah itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Minggu, mengatakan pengembangaan kawasan pesisir selatan, bahwa seluruh sempadan pantai bebas dari bangunan, dan harapannya, kawasan Pantai Glagah hingga Congot masih dapat dipertahankan sebagai kawasan objek wisata, serta bekas pasir yang ditambang PT JMI bisa digunakan untuk lahan pertanian.

"Hal ini yang akan kami bicarakan dengan pihak Puro Pakualaman, AP I dan TNI AU," katanya.

Ia mengatakan saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pariwisata membuat cetak biru pengembangan dan penataan kawasan selatan.

"Saat ini, kami sedang meninjau kembali penataan kawasan selatan dengan adanya bandara, pasir besi, Tanjung Adikarto, adanya tambak di sisi barat dan timur. Kemudian adanya pertanian lahan pasir, sehingga penataan kawasan selatan harus dituangkan dam cetak biru," kata Astungkara.

Garis besar cetak biru kawasan selatan yakni bagaimana mempertahankan kawasan wisata tetap dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Hal yang berkaitan dengan pehanan gelombang akan dikembangkan penanam cemara udang dan mangrove.

"Wilayah bandara harus dibicarakan antara Angkasa Pura I, Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo terhadap penataan kawasan pantai sepanjang kawasan bandara," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Sihabdudin menilai perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pawisata di wilayah ini kurang bagus dan kurang bermutu.

Ia mengatakan penataan pariwisata, khususnya perencanaan pembangunan pariwisata belum sesuai standar internasional.

"Pembangunan dan pengembangan pariwisata kurang berkelas dan kurang bermutu. Perencana tidak mampu membuat objek wisata yang berkelas internasional dalam rangka mendukung bandara," kata Sihabudin. (ANT)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Advertisement

Bagikan Artikel: