Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. BNI - BNI katakan keuntungan bank pakai fasilitas hedging product call spread yakni tingkatkan efisiensi.
  • 21:48 WIB. PLN - PLN bilang 100% atau 1.520 desa di Kaltim dan Kaltara sudah berlistrik.
  • 21:41 WIB. Sucofindo - Sucofindo raih penghargaan kategori BUMN Bersih Terbaik pada ajang "Revolusi Mental Award BUMN 2018".
  • 21:34 WIB. BUMN -  OJK catat potensi transaksi bisnis hedging structured product satu bank BUMN capai US$8 miliar. 
  • 21:32 WIB. BNI - BNI, PI, dan PTPN III bersinergi untuk penuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK Chemical.
  • 21:30 WIB. Pelindo - Pelindo IV Makassar mulai benahi fasilitas untuk sambut musim mudik 2018.
  • 21:28 WIB. Pelindo - Pelindo III perkenalkan aplikasi Home Terminal di international event TOC Asia di Marina Bay Sands, Singapura.
  • 21:24 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan terapkan implementasi verifikasi digital klaim bagi FKRTL.
  • 21:15 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng PT Dompet Anak Bangsa untuk sediakan opsi pembayaran dengan Go-Pay. 
  • 21:14 WIB. Pertamina - Gandeng BPH Migas, Pertamina akan petakan lagi distribusi BBM di SPBU. 
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina akan layangkan gugatan perdata pada operator kapal MV Ever Judger atas kerusakan pipa di Teluk Balikpapan.
  • 20:40 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya kecelakaan akibat mabuk.
  • 20:28 WIB. BUMN - DPR akan revisi UU BUMN untuk perkuat perlindungan terhadap aset negara.
  • 20:26 WIB. Garuda - Garuda Indonesia targetkan pendapatan Rp180 miliar lewat GOTF.
  • 20:24 WIB. Inalum - Inalum gelar kegiatan mudik bersama masyarakat dalam program Mudik Bareng BUMN Lebaran 2018.

Green Pramuka Optimistis Pergub Pengelolaan Apartemen Segera Terbit

Foto Berita Green Pramuka Optimistis Pergub Pengelolaan Apartemen Segera Terbit
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka optimistis di bawah pemerintahan pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam waktu dekat dapat menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur pengelolaan rumah susun (rusun) atau apartemen di Jakarta.

Menurut Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki perhatian besar terhadap penyediaan hunian terjangkau maka draf pergub yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dapat segera diselesaikan.

"Saya optimistis dengan latar belakang keduanya, Pergub yang disusun untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan rusun yang ditunggu banyak stakeholder hunian vertikal akan segera diselesaikan," tuturnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Saat itu, lanjutnya, (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sudah sempat mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa peraturan pemerintah (PP), permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi  payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," ucapnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola apartemen atau rumah susun di Jakarta sebelum terbit PP turunan UU No. 20 Tahun 2011.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut ini diakui kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi piihan paling masuk akal bagi masyarakat Ibu Kota.

Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap.

"Pengembang, pengelola dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi enam tahun terakhir," pungkasnya.

Tag: Green Pramuka City, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Jeffry Yamin, Sumarsono

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52