Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:16 WIB. TPID - FAD: TPID NTT perlu bekerja ekstra ketat untuk tekan inflasi.
  • 15:15 WIB. Smelter - Dalam waktu dekat, Pemprov Kalbar akan evaluasi realisasi pembangunan smelter oleh perusahaan tambang.
  • 15:14 WIB. Obligasi - Februari mendatang, Bank CIMB Niaga siap bayar bunga obligasi senilai Rp3,72 miliar. 
  • 15:14 WIB. PUPR - Kementerian PUPR terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik di NTB pascabencana.
  • 15:13 WIB. Usaha - Pelaku usaha di Palu minta bantuan modal kepada pemda setempat agar bisa kembali buka usaha.
  • 15:12 WIB. UMKM - Enesis group gandeng ribuan pelaku UMKM untuk pasarkan produk di Indonesia Timur 2019.
  • 15:11 WIB. Soka - Harga kepiting soka Aceh naik dari Rp75 ribu/kg menjadi Rp100 ribu/kg.
  • 15:10 WIB. Kepiting - Permintaan ekspor kepiting soka di Aceh meningkat hingga 50 persen.
  • 15:09 WIB. Saham - Isu divestasi Saka Energi Indonesia membuat harga saham PGN anjlok. 
  • 15:09 WIB. HET - Tim Kemendag Singkawang temukan sejumlah pedagang melanggar aturan HET beras dari Mendag.
  • 15:08 WIB. Pasar - Pemkot Singkawang gelar pasar murah bagi warga Tionghoa, khususnya yang tidak mampu.
  • 15:08 WIB. Saka Energi - PT Perusahaan Gas Negara akan alihkan kepemilikan PT Saka Energi Indonesia ke Pertamina. 
  • 15:07 WIB. Pajak - BPN: Prabowo-Sandiaga bertekad menaikkan rasio pajak (tax ratio) 16 persen.
  • 14:11 WIB. WhatsApp - Kata.ai sediakan chatbot di WhatsApp Business, layani konsumen 24 jam.
  • 13:53 WIB. Microsoft - China blokir mesin pencari Microsoft, Bing.

Green Pramuka Optimistis Pergub Pengelolaan Apartemen Segera Terbit

Foto Berita Green Pramuka Optimistis Pergub Pengelolaan Apartemen Segera Terbit
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka optimistis di bawah pemerintahan pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam waktu dekat dapat menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur pengelolaan rumah susun (rusun) atau apartemen di Jakarta.

Menurut Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki perhatian besar terhadap penyediaan hunian terjangkau maka draf pergub yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dapat segera diselesaikan.

"Saya optimistis dengan latar belakang keduanya, Pergub yang disusun untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan rusun yang ditunggu banyak stakeholder hunian vertikal akan segera diselesaikan," tuturnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Saat itu, lanjutnya, (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sudah sempat mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa peraturan pemerintah (PP), permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi  payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," ucapnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola apartemen atau rumah susun di Jakarta sebelum terbit PP turunan UU No. 20 Tahun 2011.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut ini diakui kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi piihan paling masuk akal bagi masyarakat Ibu Kota.

Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap.

"Pengembang, pengelola dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi enam tahun terakhir," pungkasnya.

Tag: Green Pramuka City, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Jeffry Yamin, Sumarsono

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78