Portal Berita Ekonomi Kamis, 14 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:47 WIB. Facebook - Selama 2017, Facebook Messenger terima 17 miliar video chat.
  • 22:45 WIB. Google - Maps versi ringan Google Maps Go telah hadir di toko aplikasi Play Store.
  • 22:43 WIB. Digital - Satu tahin hadir di Indonesia, 17 Live tegaskan komitmennya sebagai aplikasi live streaming yang 100% halal.
  • 22:32 WIB. APJII - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) keberatan dengan RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
  • 22:27 WIB. Telekomunikasi - Jelang libur natal dan tahun baru, Telkomsel optimalisasi jaringan di 709 titik keramaian yang akan diserbu.
  • 22:24 WIB. Grab - Sekarang GrabPay bisa top up lewat driver.
  • 22:23 WIB. Telekomunikasi - Telkomsel kebut bangun jaringan baru demi optimalkan spektrum 2,3 MHz selebar 30 MHz.
  • 22:21 WIB. Teknologi - AMD klaim produknya siap jadi penambang cryptocurrency, bitcoin.
  • 22:18 WIB. Grab - Setelah sempat dibekukan Bank Indonesia, GrabPay Credit sudah bisa kembali digunakan.
  • 22:16 WIB. Twitter - Sidang Setya Novanto, #KalauAkuJadiHakim ramai digunakan warganet.
  • 16:37 WIB. Afrika - Arab Saudi gelontorkan dana Rp1,5 triliun guna perangi teroris di Afrika.
  • 16:36 WIB. Iran - Rex Tillerson: Iran tengah persenjatai teroris di Timur Tengah.
  • 16:35 WIB. Kim Jong-un - Kim Jong-un diwartakan telah habisi pembantu utamanya sendiri.

KPK Minta MK Perketat Aturan Remisi

Foto Berita KPK Minta MK Perketat Aturan Remisi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan terkait pemberian remisi yang diajukan lima narapidana korupsi memperjelas pengetatan remisi.

"Ketika MK menolak atau memutuskan terkait dengan undang-undangnya, saya kira harapan kami semoga ini semakin memperjelas aturan tentang pengetatan remisi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, terkait pembatasan remisi sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi, salah satunya bersedia bekerja sama menjadi "justice collaborator".

"Terkait dengan remisi itu sebenarnya sudah ada "judicial review" juga sebelumnya meskipun "judicial review" yang sebelumnya itu diajukan ke Mahkamah Agung yaitu Peraturan Pemerintah mengatur tentang kurang lebih soal pembatasan remisi dan menurut kami Peraturan Pemerintah Nomor 99 tersebut positif," ujarnya.

Febri menegaskan bahwa seharusnya ketika hukuman dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka itu sebaiknya semaksimal mungkin dijalani oleh terpidana kasus korupsi.

"Kecuali memang yang bersangkutan menjadi "justice collaborator" atau ada syarat-syarat lain yang dipenuhi secara lebih ketat dalam Peraturan Pemerintah pengetatan remisi itu," kata Febri.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU 12/1995 yang telah didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.

"Sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Lima narapidana kasus korupsi yang mengajukan permohonan uji materi tersebut adalah Otto Cornelis Kaligis, Suryadharma Ali, Waryono Karno, Barnabas Suebu, dan Irman Gusman.

Kuasa hukum para Pemohon, Muhammad Rullyandi, menyebutkan bahwa dalam ketentuan a quo tidak tertulis narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi sehingga seharusnya remisi juga menjadi hak para Pemohon meskipun para Pemohon adalah narapidana kasus korupsi.

Selain itu para Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan a quo tidak sejalan dengan pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Tag: Febri Diansyah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,635.27 3,598.91
British Pound GBP 1.00 18,302.30 18,117.02
China Yuan CNY 1.00 2,064.57 2,043.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,633.00 13,497.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,457.87 10,352.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,745.98 1,728.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.26 10,018.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,138.75 15,973.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,348.81 3,312.15
Yen Jepang JPY 100.00 12,099.94 11,977.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6113.653 59.049 567
2 Agriculture 1609.453 11.212 19
3 Mining 1563.116 5.334 43
4 Basic Industry and Chemicals 675.790 19.287 69
5 Miscellanous Industry 1384.457 33.586 43
6 Consumer Goods 2680.647 15.766 45
7 Cons., Property & Real Estate 482.574 7.638 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1147.757 11.238 60
9 Finance 1086.258 4.368 89
10 Trade & Service 902.884 9.925 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 254 316 62 24.41
2 VOKS 214 266 52 24.30
3 NIKL 3,750 4,380 630 16.80
4 FIRE 1,150 1,340 190 16.52
5 INAF 3,890 4,470 580 14.91
6 HERO 880 1,000 120 13.64
7 ADMG 224 254 30 13.39
8 AISA 426 480 54 12.68
9 JGLE 87 98 11 12.64
10 TRUS 139 155 16 11.51
No Code Prev Close Change %
1 KONI 306 244 -62 -20.26
2 GOLD 630 505 -125 -19.84
3 BMSR 224 190 -34 -15.18
4 CANI 294 250 -44 -14.97
5 ESTI 83 73 -10 -12.05
6 MFMI 720 650 -70 -9.72
7 ATIC 830 750 -80 -9.64
8 VICO 236 216 -20 -8.47
9 ALTO 426 390 -36 -8.45
10 ECII 745 685 -60 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 354 -18 -4.84
2 BUMI 252 272 20 7.94
3 AISA 426 480 54 12.68
4 PBRX 494 498 4 0.81
5 BMTR 550 575 25 4.55
6 WIKA 1,505 1,575 70 4.65
7 BBRI 3,450 3,460 10 0.29
8 SIMA 212 204 -8 -3.77
9 TLKM 4,200 4,250 50 1.19
10 UNTR 33,100 33,375 275 0.83