Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:06 WIB. iTunes - Akun pengguna iTunes di Singapura dibobol Rp70 juta.
  • 18:35 WIB. Sri Lanka - China siapkan dana segar US$295 juta untuk Sri Lanka.
  • 18:34 WIB. Belanda - Mahasiswi Indonesia jadi korban pemerkosaan di Belanda.
  • 18:33 WIB. Israel - Indonesia kecam UU Negara Bangsa Yahudi.
  • 18:32 WIB. Pilot - Maskapai penerbangan Australia krisis pilot.
  • 18:31 WIB. Israel - Militer Israel serang titik militer di Suriah.
  • 18:30 WIB. G20 - Menteri Keuangan Turki: KTT G20 sangat membuahkan hasil.
  • 18:30 WIB. Serangan Bom - Nigeria: 7 tewas, 8 luka-luka akibat serangan bom di masjid.
  • 18:29 WIB. Suriah - Konvoi evakuasi kedua dari Quneitra tiba di Idlib.
  • 18:28 WIB. White Helmets - Otoritas Kanada beri izin tinggal kepada 50 keluarga White Helmets.
  • 18:27 WIB. Freeport - Perpanjangan izin IUPK Freeport tergantung proses divestasi.
  • 17:33 WIB. Telkom - Satelit Telkom 4 alias satelit Merah Putih direncanakan mengangkasa awal Agustus 2018.
  • 17:33 WIB. JD.com - Raksasa e-commerce asal China, JD.com, berencana ekspansi bisnis ke Eropa.
  • 17:33 WIB. Nasional - Menteri PPPA: Jangan ada lagi kekerasan pada anak.
  • 17:31 WIB. e-Commerce - Transaksi e-commerce naik 25% selama Piala Dunia 2018.

KPK Minta MK Perketat Aturan Remisi

Foto Berita KPK Minta MK Perketat Aturan Remisi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan terkait pemberian remisi yang diajukan lima narapidana korupsi memperjelas pengetatan remisi.

"Ketika MK menolak atau memutuskan terkait dengan undang-undangnya, saya kira harapan kami semoga ini semakin memperjelas aturan tentang pengetatan remisi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, terkait pembatasan remisi sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi, salah satunya bersedia bekerja sama menjadi "justice collaborator".

"Terkait dengan remisi itu sebenarnya sudah ada "judicial review" juga sebelumnya meskipun "judicial review" yang sebelumnya itu diajukan ke Mahkamah Agung yaitu Peraturan Pemerintah mengatur tentang kurang lebih soal pembatasan remisi dan menurut kami Peraturan Pemerintah Nomor 99 tersebut positif," ujarnya.

Febri menegaskan bahwa seharusnya ketika hukuman dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka itu sebaiknya semaksimal mungkin dijalani oleh terpidana kasus korupsi.

"Kecuali memang yang bersangkutan menjadi "justice collaborator" atau ada syarat-syarat lain yang dipenuhi secara lebih ketat dalam Peraturan Pemerintah pengetatan remisi itu," kata Febri.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU 12/1995 yang telah didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.

"Sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Lima narapidana kasus korupsi yang mengajukan permohonan uji materi tersebut adalah Otto Cornelis Kaligis, Suryadharma Ali, Waryono Karno, Barnabas Suebu, dan Irman Gusman.

Kuasa hukum para Pemohon, Muhammad Rullyandi, menyebutkan bahwa dalam ketentuan a quo tidak tertulis narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi sehingga seharusnya remisi juga menjadi hak para Pemohon meskipun para Pemohon adalah narapidana kasus korupsi.

Selain itu para Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan a quo tidak sejalan dengan pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Tag: Febri Diansyah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5915.796 43.012 597
2 Agriculture 1462.841 6.526 19
3 Mining 2021.162 3.200 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.397 -3.397 70
5 Miscellanous Industry 1171.956 0.529 45
6 Consumer Goods 2451.513 35.743 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.734 1.384 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1106.201 16.801 70
9 Finance 1037.096 10.081 91
10 Trade & Service 853.507 -1.919 143
No Code Prev Close Change %
1 TCPI 1,380 1,650 270 19.57
2 MICE 418 470 52 12.44
3 NIPS 356 396 40 11.24
4 MITI 84 93 9 10.71
5 JPFA 2,000 2,210 210 10.50
6 MAMI 66 72 6 9.09
7 DSSA 21,100 22,900 1,800 8.53
8 CMNP 1,310 1,420 110 8.40
9 ERTX 125 135 10 8.00
10 BSIM 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 800 605 -195 -24.38
2 TIRA 169 135 -34 -20.12
3 GOLD 462 410 -52 -11.26
4 NUSA 296 266 -30 -10.14
5 SAFE 160 146 -14 -8.75
6 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
7 RODA 500 460 -40 -8.00
8 TALF 316 292 -24 -7.59
9 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
10 PBSA 615 570 -45 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 BKSL 127 125 -2 -1.57
2 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
3 WAPO 95 98 3 3.16
4 BBTN 2,250 2,310 60 2.67
5 BBRI 2,980 3,040 60 2.01
6 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
7 PTBA 4,260 4,310 50 1.17
8 TLKM 3,990 4,060 70 1.75
9 TNCA 159 170 11 6.92
10 MABA 730 740 10 1.37