Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:38 WIB. Iran - Iran tunjuk Menteri Ekonomi baru untuk hadapi sanksi AS.
  • 19:37 WIB. Siemens - Pejabat tinggi Jerman mendesak bos Siemens agar tak hadir dalam konferensi Saudi.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Menkeu AS: terlalu dini untuk mengomentari sanksi terhadap Arab Saudi.
  • 19:36 WIB. Saudi - Di tengah skeptisisme, pejabat Saudi memberikan versi lain dari kematian Khashoggi.
  • 19:35 WIB. Eropa - Uni Eropa minta transparansi penyelidikan pembunuhan Khashoggi.
  • 19:34 WIB. China - 22 pekerja terjebak dalam ledakan tambang batu bara di China.
  • 19:34 WIB. Sulawesi Tengah - Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng capai Rp13,82 triliun.
  • 19:33 WIB. Khashoggi - Khashoggi diduga tewas akibat cekikan di leher.
  • 19:33 WIB. UNESCO - Kepala UNESCO: Kasus Khashoggi tidak dapat dinegosiasikan.
  • 19:32 WIB. AJI - AJI desak dunia hentikan cara Saudi bungkam kritik.
  • 19:32 WIB. Riyadh - Parlemen AS tuntut duta besar untuk Riyadh ditarik.
  • 19:31 WIB. Turki - Turki janji beberkan detail pembunuhan Khashoggi.
  • 19:31 WIB. Khashoggi - Inggris: penjelasan Saudi tentang kematian Khashoggi tidak dapat dipercaya.
  • 19:30 WIB. Venezuela - Trump: Demokrat ingin jadikan AS seperti Venezuela.

Kasus Pembuat Akta Palsu Berlanjut Ke Pengadilan

Foto Berita Kasus Pembuat Akta Palsu Berlanjut Ke Pengadilan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengacuhkan putusan permohonan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No.117/PID.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Oktober 2017 untuk tidak melanjutkan perkara Hiendra Soenjoto, terdakwa pembuat akta palsu.

Faktanya Hiendra Soenjoto tetap disidangkan di PN Jakarta Utara dengan sangkaan melanggar Pasal 263, 264, dan 266 ayat (1) KUHP.

Sahat Harahap, kuasa hukum tersangka Hiendra Soenjoto di Jakarta, Selasa, menyatakan jaksa selaku eksekutor seharusnya mematuhi putusan praperadilan itu.

"Jaksa selaku eksekutor seharusnya melaksanakan undang-undang namun tersangka dibawa kepengadilan dan disidangkan. Apakah untuk pelaksanaan eksekusi putusan praperadilan itu perlu penafsiran?" katanya.

Ia menilai tindakan JPU telah melanggar Pasal 333 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Sebab, Putusan Praperadilan adalah mengikat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengganti Theodora Marpaung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada persidangan Selasa (24/10) di saat majelis hakim menerima putusan praperadilan tersebut, menyatakan pihaknya masih melakukan upaya perlawanan terhadap putusan praperadilan itu.

"Majelis, sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kejaksaan masih melakukan perlawanan terahadap putusan Praperadilan, untuk itu kami memohon agar persidangan dilanjutkan," katanya.

Sementara itu, dalam eksepsinya, Hiendra Soejonto meminta dibebaskan dari dakwaan Pasal 263, 264, dan 266 ayat (1) KUHP karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap mengingat sudah dimentahkan oleh putusan praperadilan.

"Sehingga kasus itu tidak mempunyai dasar hukum jika tetap dilanjutkan,"katanya.

Tag: Pengadilan, Kejaksaan Tinggi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46