Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.
  • 10:39 WIB. Malaysia - Ke Jakarta, Menlu Malaysia akan bertemu Presiden Jokowi.
  • 10:39 WIB. Korea Utara - AS dorong PBB beri sanksi pada Korut.
  • 10:38 WIB. Iran - Netanyahu: Israel akan terus serang militer Iran di Suriah.
  • 10:37 WIB. Israel - UU Negara Yahudi, Abbas: tidak ada perdamaian akan terwujud.
  • 10:37 WIB. Singapura - Singapura kebobolan, data kesehatan 1,5 juta warganya bocor.
  • 10:36 WIB. Suriah - Rusia ajak AS atur pemulangan pengungsi Suriah.
  • 10:35 WIB. Missouri - Perahu wisata terbalik di Missouri, 17 orang tewas.
  • 10:34 WIB. Jepang - PM Abe: impor mobil Jepang bukan ancaman keamanan AS.
  • 10:33 WIB. Gaza - Palestina desak intervensi dunia untuk akhiri eskalasi di Gaza.
  • 08:44 WIB. JSMR - Jasa Marga akan menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas fase kedua senilai Rp1,55 triliun.
  • 07:12 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan marketing sales sebesar Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 07:11 WIB. MYRX - Hanson International mencatatkan marketing sales sebesar Rp920 miliar sampai akhir Mei 2018.
  • 06:52 WIB. CPO - Gapki mencatat harga rata-rata CPO sekitar US$653,6 per metrik ton sepanjang Mei 2018.
  • 06:51 WIB. Gapki - Gapki masih optimistis ekspor minyak sawit tidak akan menurun dibandingkan tahun lalu.

PDIP Surabaya: Tidak Ada yang Menjerumuskan Risma

Foto Berita PDIP Surabaya: Tidak Ada yang Menjerumuskan Risma
Warta Ekonomi.co.id, Surabaya -

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyatakan tidak ada anggota DPRD khususnya Fraksi PDIP yang menjerumuskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait polemik pemberian bantuan sosial pendidikan siswa SMA/SMK.

"Terkait polemik ini, kami minta semua angota Fraksi PDIP tidak mencari popularitas dengan melontarkan sesuatu yang tidak pantas di publik. Sama-sama tujuan utama pembahasan itu untuk kepentingan rakyat," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya Syaifudin Zuhri di Surabaya, Kamis (9/11/2017).

Kalau pun tidak ada titik temu, lanjut dia, mestinya persoalan itu bisa dilakukan dalam rapat internal. "Jangan membuat resah atau mengatakan ada jebakan buat bu Risma," katanya.

Menurut Syaifudin, persoalan bansos pendidikan siswa SMA/SMK tersebut sebetulnya sudah dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018.

Pada saat itu terjadi perdebatan antara pihak eksekutif dan legislatif terkait perlu dan tidaknya memasukkan bansos pendidikan siswa SMA/SMK senilai Rp28 miliar dalam KUA PPAS.

"Tapi kemudian, muncul pemberitaan bahwa ada upaya menjerumuskan bu wali dalam persoalan ini. Pemberitaan itu muncul dari salah satu anggota banmus dari Fraksi PDIP yang saat itu juga ikut rapat banmus," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.

Bahkan setelah rapat banmus, lanjut Syaifudin, juga ada pertemuan khusus di ruang Ketua DPRD Srabaya. Saat itu yang ikut hadir dalam pertemuan khusus adalah dari Fraksi PDIP yakni Ketua DPRD Armuji, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan Agustin Poliana, Ketua Fraksi PDIP Sukadar, Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono dan Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri.

"Semua sudah dibicarakan di ruang Pak Armuji. Kalau sekiranya memang ada celah ya selayaknya bansos itu dilaksanakan, tapi ketika tidak memungkinkan ya tidak bisa dilakukan. Semua itu bisa dirembuk bareng-bareng, jangan melempar polemik di media. Biar tidak ada kesan bahwa semua anggota dewan menjerumuskan Risma dan yang melempar polemik itu tendensius mendukung Risma. Ini semua demi kepentingan rakyat," katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sebelumnya pihaknya sudah meminta pertimbangan dari ahli hukum, kejaksaan dan kepolisian terkait permohonan untuk memberikan bantuan kepada siswa/siswi SMA/SMK kurang mampu yang terdampak pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi.

Dari hasil konsultasi tersebut, wali kota menegaskan pemkot tidak bisa mengeluarkan uang untuk membantu siswa/siswa tersebut. Walaupun, keinginan untuk membantu SMA/SMK tetap ada, tetapi pemkot ingin masalah hukum jelas sehingga kelak tidak bermasalah.

"Kenapa saya tidak berani? karena saya sudah minta pertimbangan dari ahli hukum, kejaksaan, kepolisian. Kemudian diruntut semua aturan, kita tidak bisa mengeluarkan uang itu," ujarnya.

Menurut wali kota, pemkot selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan ini, di antaranya sudah pernah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Pemkot juga telah menganalisa hal ini bahkan sebelum disidangkan di Mahkaman Konstitusi.

"Jadi kami sudah kaji jauh-jauh hari, bukan hanya sebulan atau sekarang ini. Kenapa aku berjuang setengah mati saat itu tidak ada yang peduli?," katanya. 

Tag: Syaifudin Zuhri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tri Rismaharini

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10