Portal Berita Ekonomi Senin, 15 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:23 WIB. TOWR - Protelindo dan JPMorgan tanda tangani perubahan fasilitas pinjaman senilai Rp300 miliar.
  • 16:23 WIB. Perbankan - Paninvest beli 222.576.416.200 saham PNIN pada tanggal 8--12/10/2018
  • 16:22 WIB. Infrastruktur - Jasa Marga akan dapatkan dana segar dari penerbitan KIK-DINFRA oleh PT Mandiri Sekuritas sebesar US$112 juta. 
  • 16:21 WIB. JSMR - JSMR estimasikan kebutuhan belanja modal tahun depan mencapai Rp28 triliun.
  • 16:21 WIB. OJK - OJK setujui pengangkatan Paulus Endra sebagai Direktur Compliance and Risk PT Bank Mandiri Taspen.
  • 16:21 WIB. OJK - Zudan Arief disetujui OJK untuk jadi Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen. 
  • 16:20 WIB. Saham - 53,9 juta saham Hero telah dibeli oleh JMH awal Oktober lalu.
  • 16:20 WIB. Bursa -  Antam beli saham IMC senilai Rp27 miliar.
  • 16:19 WIB. CIMB - BNGA siapkan dana Rp11,4 miliar untuk bayar bunga obligasi kedelapan. 
  • 16:19 WIB. Bursa -  Rp72 miliar saham bonus akan dibagiakan kepada seluruh pemegang saham MDKI. 
  • 16:04 WIB. Instagram - Instagram siap perangi bully di caption, komentar, dan video live.
  • 16:03 WIB. Path - 3 hari lagi aplikasi Path ditutup total.
  • 16:01 WIB. Nokia - Karyawan Nokia diminta pelajari kehancuran bisnis ponselnya.
  • 16:01 WIB. IMF-WB - Tak ada keluhan internet lemot selama IMF-WB di Bali.
  • 15:15 WIB. Dahnil - Saya akan sampaikan banyak hal mengenai perkara hoax Ratna Sarumpaet.

Surat Pencegahan Setnov Sah Secara Hukum

Foto Berita Surat Pencegahan Setnov Sah Secara Hukum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa surat pemintaan perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dikirim ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sah secara hukum.

"Aturan pertama, yaitu Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 12 ayat 1 huruf b memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Hal tersebut dikemukakan sebagai respons terkait pelaporan seorang warga bernama Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang atas dugaan memalsukan surat permintaan pencegahan ke luar negeri itu.

Selanjutnya, kata dia, Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam Bab IX Pencegahan dan Penangkalan Pasal 91 sampai dengan Pasal 103.

"Pasal 91 ayat (2) Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan pencegahan dan penangkalan Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 226 ayat (2) Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Aturan selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi: PUT Nomor 64/PUU-IX/2011-Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," katanya.

Putusan MK itu, menurut dia, tidak mengurangi kewenangan KPK yang diatur di Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30 Tahun 2001 tentang KPK untuk memerintahkan instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak mengatur apakah seseorang itu harus tersangka, terdakwa atau tidak. Ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan inti dari putusan tentang jangka waktu pencegahan itu tertuang di Pasal 97, yakni pencekalan lebih dari setahun batal demi hukum.

"MK membatalkan ketentuan boleh memperpanjang cekal tanpa batas dan MK putuskan bahwa cekal hanya enam bulan dan hanya boleh diperpanjang sekali lagi maksimal enam bulan. Dengan demikian cekal hanya maksimum 12 bulan saja. Lebih dari 12 bulan dinyatakan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut dia, pada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Setya Novanto juga sudah menegaskan bahwa Hakim Tunggal Cepi Iskandar tidak mengabulkan petitum ke-4.

"Yaitu, permintaan pemohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto yang dilakukan KPK. Ditegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan," kata Febri.

"Dapat disimpulkan pelaksanaan pencegahan seseorang ke luar negeri adalah tindakan yang sah secara hukum, bukan penyalahgunaan wewenang apalagi pemalsuan surat."

"Tindakan ini bahkan penting untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri," ungkap Febri.

Ia mengingatkan agar para saksi dan tersangka yang dipanggil mematuhi aturan hukum yang berlaku, terutama dalam pemenuhan kewajiban hukum untuk datang jika dipanggil sebagai saksi.

Dalam penanganan kasus e-KTP, KPK sudah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang dengan ragam waktu sesuai kebutuhan penanganan perkara itu.

Sembilan orang itu, yakni Vidi Gunawan adik dari Andi Narogong, Dedi Prijono kakak dari Andi Narogong, Made Oka Masagung pengusaha sekaligus mantan bos PT Gunung Agung, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo keponakan Setya Novanto yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera.

Selanjutnya, Esther Riawaty Hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Setya Novanto, Inayah istri dari Andi Narogong, Raden Gede adik dari Inayah, dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Setya Novanto, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5756.490 53.668 610
2 Agriculture 1522.198 0.533 20
3 Mining 1926.200 18.195 47
4 Basic Industry and Chemicals 750.342 6.401 70
5 Miscellanous Industry 1189.086 19.083 45
6 Consumer Goods 2428.641 -9.997 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.532 1.912 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1032.789 20.882 70
9 Finance 1037.948 17.216 91
10 Trade & Service 794.620 4.319 147
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 264 330 66 25.00
2 SKRN 1,050 1,310 260 24.76
3 SURE 630 785 155 24.60
4 SAPX 535 665 130 24.30
5 BMSR 136 160 24 17.65
6 AKPI 800 930 130 16.25
7 ASJT 338 392 54 15.98
8 DUCK 940 1,090 150 15.96
9 SMCB 1,370 1,570 200 14.60
10 LMSH 525 600 75 14.29
No Code Prev Close Change %
1 DEFI 1,250 990 -260 -20.80
2 PSDN 260 220 -40 -15.38
3 TFCO 785 680 -105 -13.38
4 OASA 212 184 -28 -13.21
5 MPRO 276 240 -36 -13.04
6 BPFI 785 685 -100 -12.74
7 CNTX 575 505 -70 -12.17
8 LPIN 1,135 1,005 -130 -11.45
9 GOLD 575 515 -60 -10.43
10 SKBM 640 585 -55 -8.59
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,050 1,310 260 24.76
2 TLKM 3,570 3,680 110 3.08
3 INPC 69 69 0 0.00
4 DUCK 940 1,090 150 15.96
5 SMCB 1,370 1,570 200 14.60
6 PGAS 2,140 2,120 -20 -0.93
7 TKIM 11,650 11,600 -50 -0.43
8 FINN 60 67 7 11.67
9 BBRI 2,910 2,950 40 1.37
10 PNLF 274 266 -8 -2.92