Portal Berita Ekonomi Kamis, 14 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:47 WIB. Facebook - Selama 2017, Facebook Messenger terima 17 miliar video chat.
  • 22:45 WIB. Google - Maps versi ringan Google Maps Go telah hadir di toko aplikasi Play Store.
  • 22:43 WIB. Digital - Satu tahin hadir di Indonesia, 17 Live tegaskan komitmennya sebagai aplikasi live streaming yang 100% halal.
  • 22:32 WIB. APJII - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) keberatan dengan RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
  • 22:27 WIB. Telekomunikasi - Jelang libur natal dan tahun baru, Telkomsel optimalisasi jaringan di 709 titik keramaian yang akan diserbu.
  • 22:24 WIB. Grab - Sekarang GrabPay bisa top up lewat driver.
  • 22:23 WIB. Telekomunikasi - Telkomsel kebut bangun jaringan baru demi optimalkan spektrum 2,3 MHz selebar 30 MHz.
  • 22:21 WIB. Teknologi - AMD klaim produknya siap jadi penambang cryptocurrency, bitcoin.
  • 22:18 WIB. Grab - Setelah sempat dibekukan Bank Indonesia, GrabPay Credit sudah bisa kembali digunakan.
  • 22:16 WIB. Twitter - Sidang Setya Novanto, #KalauAkuJadiHakim ramai digunakan warganet.
  • 16:37 WIB. Afrika - Arab Saudi gelontorkan dana Rp1,5 triliun guna perangi teroris di Afrika.
  • 16:36 WIB. Iran - Rex Tillerson: Iran tengah persenjatai teroris di Timur Tengah.
  • 16:35 WIB. Kim Jong-un - Kim Jong-un diwartakan telah habisi pembantu utamanya sendiri.

Pengembangan EBT Perlu Payung Hukum?

Foto Berita Pengembangan EBT Perlu Payung Hukum?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) memerlukan payung hukum yang lebih kuat.

"DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan EBT serta secara paralel menyiapkan regulasi turunan dari UU seperti PP, perpres, dan permen untuk implementasi UU tersebut," katanya dalam diskusi publik menjelang Munas Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (10/11/2017).

Menurut dia, urgensi payung hukum EBT yang lebih kuat adalah saat ini Indonesia masih mengandalkan energi dari fosil yang tidak terbarukan dan kian hari akan habis.

Di sisi lain, lanjut politisi Partai Demokrat, yang akrab disapa Hero itu, kebutuhan energi akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi.

Pertimbangan lain, katanya, adalah Indonesia memiliki potensi EBT seperti panas bumi, air, surya, biofuel, dan angin yang melimpah, namun belum termanfaatkan dengan optimal.

Di samping juga, menurut dia, tuntutan pemanfaatan energi, yang ramah lingkungan, secara global makin meningkat seiring kesadaran dunia menjaga kelestarian lingkungannya, sehingga pengembangan EBT makin relevan.

Hero menambahkan saat ini payung hukum yang dimiliki baru berbentuk PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menyebutkan target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 daan 31 persen pada 2050.

Sementara itu, pembicara lain, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pengembangan EBT merupakan keharusan.

"Kekuatan EBT adalah wujud kedaulatan energi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengembangkannya dari sekarang," katanya.

Menurut dia, saat ini, dari kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 60.148 MW, hanya 8.900 MW yang bersumber dari EBT.

Dengan demikian, lanjutnya, kontribusi EBT dalam bauran pembangkit listrik hanya dua persen. "Padahal, Indonesia mempunyai potensi EBT untuk pembangkit sebesar 441,7 GW," katanya.

Sudirman menambahkan pengembangan EBT menjadi sulit dikarenakan adanya "vested interest", politik populis, dan cara pandang myopic.

"Oleh karena itu, perlu adanya integritas, konsistensi, dan kompetensi dalam mengembangkan EBT agar benar-benar bisa terwujud kedaulatan energi yang berkelanjutan," katanya.

Sedangkan, Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba sepakat perlunya menyusun kebijakan yang fokus pada pengembangan EBT.

Menurut dia, saat ini, DPR sedang dalam proses penyusunan RUU Energi Terbarukan.

Ia juga mengatakan perlunya mendorong investasi energi terbarukan dengan mewujudkan kepastian iklim usaha dan pemberian insentif pada tarif, kredit pajak, dan sertifikat hijau. 

Tag: Herman Khaeron, energi terbarukan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,635.27 3,598.91
British Pound GBP 1.00 18,302.30 18,117.02
China Yuan CNY 1.00 2,064.57 2,043.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,633.00 13,497.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,457.87 10,352.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,745.98 1,728.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.26 10,018.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,138.75 15,973.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,348.81 3,312.15
Yen Jepang JPY 100.00 12,099.94 11,977.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6113.653 59.049 567
2 Agriculture 1609.453 11.212 19
3 Mining 1563.116 5.334 43
4 Basic Industry and Chemicals 675.790 19.287 69
5 Miscellanous Industry 1384.457 33.586 43
6 Consumer Goods 2680.647 15.766 45
7 Cons., Property & Real Estate 482.574 7.638 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1147.757 11.238 60
9 Finance 1086.258 4.368 89
10 Trade & Service 902.884 9.925 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 254 316 62 24.41
2 VOKS 214 266 52 24.30
3 NIKL 3,750 4,380 630 16.80
4 FIRE 1,150 1,340 190 16.52
5 INAF 3,890 4,470 580 14.91
6 HERO 880 1,000 120 13.64
7 ADMG 224 254 30 13.39
8 AISA 426 480 54 12.68
9 JGLE 87 98 11 12.64
10 TRUS 139 155 16 11.51
No Code Prev Close Change %
1 KONI 306 244 -62 -20.26
2 GOLD 630 505 -125 -19.84
3 BMSR 224 190 -34 -15.18
4 CANI 294 250 -44 -14.97
5 ESTI 83 73 -10 -12.05
6 MFMI 720 650 -70 -9.72
7 ATIC 830 750 -80 -9.64
8 VICO 236 216 -20 -8.47
9 ALTO 426 390 -36 -8.45
10 ECII 745 685 -60 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 354 -18 -4.84
2 BUMI 252 272 20 7.94
3 AISA 426 480 54 12.68
4 PBRX 494 498 4 0.81
5 BMTR 550 575 25 4.55
6 WIKA 1,505 1,575 70 4.65
7 BBRI 3,450 3,460 10 0.29
8 SIMA 212 204 -8 -3.77
9 TLKM 4,200 4,250 50 1.19
10 UNTR 33,100 33,375 275 0.83