Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:06 WIB. iTunes - Akun pengguna iTunes di Singapura dibobol Rp70 juta.
  • 18:35 WIB. Sri Lanka - China siapkan dana segar US$295 juta untuk Sri Lanka.
  • 18:34 WIB. Belanda - Mahasiswi Indonesia jadi korban pemerkosaan di Belanda.
  • 18:33 WIB. Israel - Indonesia kecam UU Negara Bangsa Yahudi.
  • 18:32 WIB. Pilot - Maskapai penerbangan Australia krisis pilot.
  • 18:31 WIB. Israel - Militer Israel serang titik militer di Suriah.
  • 18:30 WIB. G20 - Menteri Keuangan Turki: KTT G20 sangat membuahkan hasil.
  • 18:30 WIB. Serangan Bom - Nigeria: 7 tewas, 8 luka-luka akibat serangan bom di masjid.
  • 18:29 WIB. Suriah - Konvoi evakuasi kedua dari Quneitra tiba di Idlib.
  • 18:28 WIB. White Helmets - Otoritas Kanada beri izin tinggal kepada 50 keluarga White Helmets.
  • 18:27 WIB. Freeport - Perpanjangan izin IUPK Freeport tergantung proses divestasi.
  • 17:33 WIB. Telkom - Satelit Telkom 4 alias satelit Merah Putih direncanakan mengangkasa awal Agustus 2018.
  • 17:33 WIB. JD.com - Raksasa e-commerce asal China, JD.com, berencana ekspansi bisnis ke Eropa.
  • 17:33 WIB. Nasional - Menteri PPPA: Jangan ada lagi kekerasan pada anak.
  • 17:31 WIB. e-Commerce - Transaksi e-commerce naik 25% selama Piala Dunia 2018.

Pengembangan EBT Perlu Payung Hukum?

Foto Berita Pengembangan EBT Perlu Payung Hukum?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) memerlukan payung hukum yang lebih kuat.

"DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan EBT serta secara paralel menyiapkan regulasi turunan dari UU seperti PP, perpres, dan permen untuk implementasi UU tersebut," katanya dalam diskusi publik menjelang Munas Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (10/11/2017).

Menurut dia, urgensi payung hukum EBT yang lebih kuat adalah saat ini Indonesia masih mengandalkan energi dari fosil yang tidak terbarukan dan kian hari akan habis.

Di sisi lain, lanjut politisi Partai Demokrat, yang akrab disapa Hero itu, kebutuhan energi akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi.

Pertimbangan lain, katanya, adalah Indonesia memiliki potensi EBT seperti panas bumi, air, surya, biofuel, dan angin yang melimpah, namun belum termanfaatkan dengan optimal.

Di samping juga, menurut dia, tuntutan pemanfaatan energi, yang ramah lingkungan, secara global makin meningkat seiring kesadaran dunia menjaga kelestarian lingkungannya, sehingga pengembangan EBT makin relevan.

Hero menambahkan saat ini payung hukum yang dimiliki baru berbentuk PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menyebutkan target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 daan 31 persen pada 2050.

Sementara itu, pembicara lain, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pengembangan EBT merupakan keharusan.

"Kekuatan EBT adalah wujud kedaulatan energi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengembangkannya dari sekarang," katanya.

Menurut dia, saat ini, dari kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 60.148 MW, hanya 8.900 MW yang bersumber dari EBT.

Dengan demikian, lanjutnya, kontribusi EBT dalam bauran pembangkit listrik hanya dua persen. "Padahal, Indonesia mempunyai potensi EBT untuk pembangkit sebesar 441,7 GW," katanya.

Sudirman menambahkan pengembangan EBT menjadi sulit dikarenakan adanya "vested interest", politik populis, dan cara pandang myopic.

"Oleh karena itu, perlu adanya integritas, konsistensi, dan kompetensi dalam mengembangkan EBT agar benar-benar bisa terwujud kedaulatan energi yang berkelanjutan," katanya.

Sedangkan, Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba sepakat perlunya menyusun kebijakan yang fokus pada pengembangan EBT.

Menurut dia, saat ini, DPR sedang dalam proses penyusunan RUU Energi Terbarukan.

Ia juga mengatakan perlunya mendorong investasi energi terbarukan dengan mewujudkan kepastian iklim usaha dan pemberian insentif pada tarif, kredit pajak, dan sertifikat hijau. 

Tag: Herman Khaeron, energi terbarukan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5915.796 43.012 597
2 Agriculture 1462.841 6.526 19
3 Mining 2021.162 3.200 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.397 -3.397 70
5 Miscellanous Industry 1171.956 0.529 45
6 Consumer Goods 2451.513 35.743 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.734 1.384 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1106.201 16.801 70
9 Finance 1037.096 10.081 91
10 Trade & Service 853.507 -1.919 143
No Code Prev Close Change %
1 TCPI 1,380 1,650 270 19.57
2 MICE 418 470 52 12.44
3 NIPS 356 396 40 11.24
4 MITI 84 93 9 10.71
5 JPFA 2,000 2,210 210 10.50
6 MAMI 66 72 6 9.09
7 DSSA 21,100 22,900 1,800 8.53
8 CMNP 1,310 1,420 110 8.40
9 ERTX 125 135 10 8.00
10 BSIM 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 800 605 -195 -24.38
2 TIRA 169 135 -34 -20.12
3 GOLD 462 410 -52 -11.26
4 NUSA 296 266 -30 -10.14
5 SAFE 160 146 -14 -8.75
6 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
7 RODA 500 460 -40 -8.00
8 TALF 316 292 -24 -7.59
9 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
10 PBSA 615 570 -45 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 BKSL 127 125 -2 -1.57
2 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
3 WAPO 95 98 3 3.16
4 BBTN 2,250 2,310 60 2.67
5 BBRI 2,980 3,040 60 2.01
6 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
7 PTBA 4,260 4,310 50 1.17
8 TLKM 3,990 4,060 70 1.75
9 TNCA 159 170 11 6.92
10 MABA 730 740 10 1.37