Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:45 WIB. PKS - Usulan kaca antipeluru di DPR, buang-buang duit.
  • 13:45 WIB. PKS - Tidak perlu memasang kaca antipeluru di gedung DPR.
  • 13:43 WIB. Prasetio Edi Marsudi - Saat ini tengan diselidiki pemasang videotron Jokowi-Ma'ruf.
  • 13:43 WIB. TKD Jokowi-Ma'ruf - Bisa saja videotron dipasang oleh relawan pendukung.
  • 13:43 WIB. TKD Jokowi-Ma'ruf - Tidak pernah memerintahkan pemasangan videotron.
  • 13:20 WIB. Bursa - XSBC tambahan 5 juta unit penyertaan untuk mulai diperdagangkan per tanggal 18/10/2018. 
  • 13:17 WIB. BEI - M. Noor Rachman direkomendasikan menjadi Komisaris (pengganti) BEI untuk masa jabatan 2017-2020. 
  • 12:52 WIB. Obligasi - KSEI terima pembayaran bunga obligasi sebesar Rp16,8 miliar dari Astra Sedaya Finance hari ini. 
  • 12:52 WIB. Telkom - 125 unit Gowes Bike Sharing dihadirkan Telkom dan STP di Telkom University. 
  • 12:51 WIB. AISA - Direksi imbau Dewan Komisaris berhenti menjatuhkan direksi AISA dengan cara yang tidak benar. 
  • 12:51 WIB. AISA - Direksi dan Komisaris AISA duel di PN Jaksel soal RUPSLB. 
  • 11:44 WIB. PKS - Jika ditotal untuk dana saksi Parpol, maka partai mengeluarkan sekitar Rp160 M.
  • 11:44 WIB. PKS - Jika negara mampu berikan dana saksi Parpol maka itu lebih baik, kalau tidak jangan dipaksa.
  • 11:44 WIB. PKS - Usulan dana saksi Parpol sepertinya dapat memberatkan negara.
  • 11:41 WIB. Partai Berkarya - Prabowo punya karakter kepemimpinan, berbeda dengan pemimpin yang lain.

Pengembangan EBT Perlu Payung Hukum?

Foto Berita Pengembangan EBT Perlu Payung Hukum?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menilai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) memerlukan payung hukum yang lebih kuat.

"DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan EBT serta secara paralel menyiapkan regulasi turunan dari UU seperti PP, perpres, dan permen untuk implementasi UU tersebut," katanya dalam diskusi publik menjelang Munas Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (10/11/2017).

Menurut dia, urgensi payung hukum EBT yang lebih kuat adalah saat ini Indonesia masih mengandalkan energi dari fosil yang tidak terbarukan dan kian hari akan habis.

Di sisi lain, lanjut politisi Partai Demokrat, yang akrab disapa Hero itu, kebutuhan energi akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi.

Pertimbangan lain, katanya, adalah Indonesia memiliki potensi EBT seperti panas bumi, air, surya, biofuel, dan angin yang melimpah, namun belum termanfaatkan dengan optimal.

Di samping juga, menurut dia, tuntutan pemanfaatan energi, yang ramah lingkungan, secara global makin meningkat seiring kesadaran dunia menjaga kelestarian lingkungannya, sehingga pengembangan EBT makin relevan.

Hero menambahkan saat ini payung hukum yang dimiliki baru berbentuk PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menyebutkan target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 daan 31 persen pada 2050.

Sementara itu, pembicara lain, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pengembangan EBT merupakan keharusan.

"Kekuatan EBT adalah wujud kedaulatan energi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengembangkannya dari sekarang," katanya.

Menurut dia, saat ini, dari kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 60.148 MW, hanya 8.900 MW yang bersumber dari EBT.

Dengan demikian, lanjutnya, kontribusi EBT dalam bauran pembangkit listrik hanya dua persen. "Padahal, Indonesia mempunyai potensi EBT untuk pembangkit sebesar 441,7 GW," katanya.

Sudirman menambahkan pengembangan EBT menjadi sulit dikarenakan adanya "vested interest", politik populis, dan cara pandang myopic.

"Oleh karena itu, perlu adanya integritas, konsistensi, dan kompetensi dalam mengembangkan EBT agar benar-benar bisa terwujud kedaulatan energi yang berkelanjutan," katanya.

Sedangkan, Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba sepakat perlunya menyusun kebijakan yang fokus pada pengembangan EBT.

Menurut dia, saat ini, DPR sedang dalam proses penyusunan RUU Energi Terbarukan.

Ia juga mengatakan perlunya mendorong investasi energi terbarukan dengan mewujudkan kepastian iklim usaha dan pemberian insentif pada tarif, kredit pajak, dan sertifikat hijau. 

Tag: Herman Khaeron, energi terbarukan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74