Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:38 WIB. Iran - Iran tunjuk Menteri Ekonomi baru untuk hadapi sanksi AS.
  • 19:37 WIB. Siemens - Pejabat tinggi Jerman mendesak bos Siemens agar tak hadir dalam konferensi Saudi.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Menkeu AS: terlalu dini untuk mengomentari sanksi terhadap Arab Saudi.
  • 19:36 WIB. Saudi - Di tengah skeptisisme, pejabat Saudi memberikan versi lain dari kematian Khashoggi.
  • 19:35 WIB. Eropa - Uni Eropa minta transparansi penyelidikan pembunuhan Khashoggi.
  • 19:34 WIB. China - 22 pekerja terjebak dalam ledakan tambang batu bara di China.
  • 19:34 WIB. Sulawesi Tengah - Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng capai Rp13,82 triliun.
  • 19:33 WIB. Khashoggi - Khashoggi diduga tewas akibat cekikan di leher.
  • 19:33 WIB. UNESCO - Kepala UNESCO: Kasus Khashoggi tidak dapat dinegosiasikan.
  • 19:32 WIB. AJI - AJI desak dunia hentikan cara Saudi bungkam kritik.
  • 19:32 WIB. Riyadh - Parlemen AS tuntut duta besar untuk Riyadh ditarik.
  • 19:31 WIB. Turki - Turki janji beberkan detail pembunuhan Khashoggi.
  • 19:31 WIB. Khashoggi - Inggris: penjelasan Saudi tentang kematian Khashoggi tidak dapat dipercaya.
  • 19:30 WIB. Venezuela - Trump: Demokrat ingin jadikan AS seperti Venezuela.

"Presiden Harus Jaga KPK", Minta Warga

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari berbagai lembaga kajian, mengharapkan adanya aksi nyata dari Presiden Jokowi dalam upaya memperkuat dan "menjaga" lembaga antirasuah dari upaya kriminalisasi.

Hal ini menyusul langkah pelaporan, yang dilakukan pengacara Setya Novanto, terhadap pimpinan KPK, yang dinilai sebagai wujud kriminalisasi lembaga antirasuah.

"Pak Jokowi selalu bilang dan menegaskan agar KPK dikuatkan. Tapi sejak awal 2014, sepertinya hampir tidak pernah berhenti upaya-upaya menurunkan wibawa KPK. Dan sekarang kriminalisasi komisioner KPK di Bareskrim Polri," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Ari menekankan pernyataan tegas Jokowi perlu lebih dikuatkan melalui sebuah aksi nyata, bukan hanya sekadar pernyataan.

Menurut dia, upaya kriminalisasi pimpinan KPK selain melemahkan KPK, secara politik juga bisa diarahkan ke Presiden terkait bagaimana sikap dan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum.

"Sehingga sikap tegas Presiden sangat ditunggu publik," jelas dia.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi KPK dari lembaga Kemitraan Untuk Tata Pembaruan Pemerintahan Indonesia, Wahidah Suaib mengatakan suka atau tidak, Presiden memiliki tanggungjawab dalam penguatan KPK.

"Apa langkah nyata Presiden dalam menguatkan KPK. Masyarakat sudah sangat muak dengan korupsi, sehingga mereka tergerak membuat dan menyebarkan 'meme'," kata Wahidah.

Dia menekankan jika kasus besar KTP elektronik yang tidak terjerat aktor utamanya, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Nanti akan muncul pembangkangan serupa dari koruptor yang merasa nilai korupsinya lebih kecil dibandingkan korupsi KTP elektronik. Mereka akan merasa yang korupsi besar saja tidak terjamah," kata Wahidah.

Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai perhatian Presiden terhadap kasus KTP elektronik dapat menjadi daya gedor dan sinyal kuat bagi pimpinan KPK bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK "dilindungi" oleh Presiden dalam arti positif.

Ketegasan sikap dan aksi nyata Presiden juga akan memberikan rasa aman kepada pegiat antikorupsi yang kerap bersuara lantang terhadap aksi korupsi.

Tag: Ari Nurcahyo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46