Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:58 WIB. Ekonomi - Posisi neraca perdagangan yang masih minus harus jadi perhatian pemerintah.
  • 09:57 WIB. Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK cukup stabil di kisaran 5%.
  • 09:55 WIB. Beras - Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.
  • 09:54 WIB. Beras - BPS: potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar, produksi 56,54 juta ton gabah kering giling.
  • 09:52 WIB. Beras - Perbedaan data beras dari BPS dan Kementan jadi pintu masuk BPK dan KPK menelurusi dugaan penyalahdugaan anggaran.
  • 09:50 WIB. Elektrifikasi - Menteri ESDM: hingga kuartal ke III tahun 2018 rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98%.
  • 09:48 WIB. Industri - Ekonom: 4 tahun Jokowi-Jk, masih banyak PR yang harus diperbaiki, salah satunya sektor industri.
  • 09:46 WIB. Ekspor - Negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung pada September 2018 yaitu ke India yang mencapai 55,10 juta dolar.
  • 09:45 WIB. Ekspor - Kepala BPS Lampung: dibandingkan nilai ekspor periode yang sama 2017 juga mengalami peningkatan 9,81 persen.
  • 09:44 WIB. Ekspor - Nilai total ekspor Provinsi Lampung mencapai 329,45 juta dolar AS.
  • 09:43 WIB. Pupuk - PT Petrokimia Gresik: alokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah tahun 2018 hanya 9,5 ton.
  • 09:39 WIB. Pupuk - Kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,1 juta ton pada tahun 2018.
  • 09:38 WIB. Pupuk - Alokasi komoditas dari Pemerintah tidak menjangkau seluruh kebutuhan petani, bisa mengakibatkan kekurangan pupuk.
  • 09:37 WIB. Pupuk - PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, menyatakan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak ada.
  • 09:36 WIB. Investor - Investor kapal pesiar dari Turki berniat untuk berinvestasi di Labuan Bajo.

Peraturan Daerah Dinilai Kelewat Obesitas, Kok Bisa?

Foto Berita Peraturan Daerah Dinilai Kelewat Obesitas, Kok Bisa?
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan upaya Kementerian Dalam Negeri dalam membatalkan 3.143 Perda bermasalah untuk merampingkan regulasi belum cukup untuk menyelesaikan masalah.

"Hal ini dikarenakan obesitas regulasi tidak hanya di tingkat daerah, karena justru di tingkat pusat obesitas regulasi terjadi utamanya di level Peraturan Menteri," ujar Bayu di sela-sela Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Bayu baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ambisius untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

"Salah satu caranya adalah seperti halnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, maka setiap rancangan peraturan menteri harus melalui proses harmonisasi di Kemenkumham," jelas Bayu.

Sementara penataan dari hilir dapat dilakukan dengan meminta masing-masing kementerian untuk melakukan evaluasi peraturan perundangan yang sudah dibentuk, dan kemudian dengan sadar dicabut bila memang dirasa bahwa peraturan itu sulit dilakukan.

"Ini mengingat persoalan obesitas regulasi di Indonesia sudah sangat akut dan tingginya ego sektoral masing-masing kementerian," pungkas Bayu.

Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Perda bermasalah yang dinilai memperpanjang jalur birokrasi dan menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Tag: Kementerian Perdagangan (Kemendag), Investasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72