Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.
  • 19:52 WIB. AI - Teknologi AI mulai saingi daya tarik resolusi kamera smartphone.
  • 19:51 WIB. Telkomsel - Telkomsel pakai GPU Nvidia untuk Big Data.
  • 19:51 WIB. Suzuki - Suzuki Indonesia mulai ekspor Ertiga dan Nex II.
  • 19:50 WIB. Uber - Uber ajukan banding ke regulator soal akuisisi Grab.
  • 19:50 WIB. Tim Cook - Tim Cook tepis kabar Cip mata-mata China dalam internal Apple.
  • 19:50 WIB. AS - Setengah penduduk AS tak tahu WhatsApp milik Facebook.
  • 19:49 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim sudah bikin desain smartphone kamera geser sejak 2015.
  • 19:49 WIB. Google - Pungutan Google di Eropa bisa bikin harga ponsel Android melonjak.
  • 19:48 WIB. Google - Google kenakan biaya Rp600 ribu untuk vendor ponsel di Eropa.
  • 19:48 WIB. Arab Suadi - Arab Saudi disebut tanam mata-mata di Twitter.
  • 19:47 WIB. Facebook - Facebook berburu perusahaan cybersecurity.
  • 19:46 WIB. Google - Pengguna iOS bisa nikmati Live Sharing Google Maps.

Kepentingan Nasional Harus yang Utama, Kata Yasonna

Foto Berita Kepentingan Nasional Harus yang Utama, Kata Yasonna
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam membuat regulasi.

"Dalam membuat regulasi baik itu di tingkat pusat maupun daerah, kepentingan negara atau kepentingan nasional harus didahulukan, bukan kepentingan sektoral," ujar Yasonna ketika membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (11/11/2017).

Yasonna menyebutkan beberapa kementerian atau lembaga terkadang masih mendahulukan kepentingan sektoral, dan hal ini tampak jelas terlihat dalam penyusunan Prolegnas atau program legislasi nasional.

"Kadang yang dibicarakan adalah kepentingan kementerian saya, bukan kepentingan nasional dan keinginan itu kadang dikemukakan dengan pragmatisme," ujar Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna mengatakan bila kepentingan nasional yang menjadi prioritas ketika menyusun regulasi, maka bukan tidak mungkin obesitas regulasi di Indonesia dapat dihindari.

Hingga tahun 2017 tercatat lebih dari 62.000 regulasi sudah terbentuk dan tersebar di berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Yasonna menyebutkan hal ini dapat menghambat percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik akibat birokrasi yang menjadi panjang.

"Hal ini disebabkan karena regulasi satu dengan yang lain menjadi tumpang tindih, tidak sinkron, dan tidak harmonis," jelas Yasonna.

Tidak terkendali Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia memang sudah tidak terkendali sehingga menyebabkan obesitas regulasi.

Bayu mengatakan para pengamat hukum tata negara di Indonesia mencatat setidaknya terdapat 12.400 regulasi yang telah dibentuk dalam kurun waktu antara tahun 2000 hingga 2015.

Regulasi-regulasi ini dibentuk mulai dari tingkat pusat yang meliputi; undang undang, peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo perlu memikirkan opsi pembentukan tim khusus yang bersifat ad hoc yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

"Tujuannya adalah untuk melakukan penataan regulasi dengan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat pusat di bawah Undang-Undang untuk kemudian memberikan rekomendasi pencabutan kepada Presiden terhadap regulasi yang terbukti bermasalah," tutur Bayu. 

Tag: Yasonna Hamonangan Laoly, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90