Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:49 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV sedang bentuk konsorsium untuk kapal tunda.
  • 17:36 WIB. JSMR - Jasa Marga rekonstruksi rigid pavement ruas Jalan Tol Japek pada 21-26 Juli 2018.
  • 17:31 WIB. BNI - BNI kucurkan kredit investasi maksimum Rp735 miliar untuk Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.
  • 17:17 WIB. Bio Farma - PT Bio Farma (Persero) kembangkan wisata sehat Museum Bio Farma.
  • 17:16 WIB. KAI - PT KAI gelar pesta rakyat di Situbondo untuk sambut Obor Asian Games 2018.
  • 15:29 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatat penggunaan capex sekitar Rp260 miliar untuk infrastruktur selama semester I-2018.
  • 13:00 WIB. PLN - PGN dan PLN kerja sama pengiriman LNG.
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.

Kepentingan Nasional Harus yang Utama, Kata Yasonna

Foto Berita Kepentingan Nasional Harus yang Utama, Kata Yasonna
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam membuat regulasi.

"Dalam membuat regulasi baik itu di tingkat pusat maupun daerah, kepentingan negara atau kepentingan nasional harus didahulukan, bukan kepentingan sektoral," ujar Yasonna ketika membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (11/11/2017).

Yasonna menyebutkan beberapa kementerian atau lembaga terkadang masih mendahulukan kepentingan sektoral, dan hal ini tampak jelas terlihat dalam penyusunan Prolegnas atau program legislasi nasional.

"Kadang yang dibicarakan adalah kepentingan kementerian saya, bukan kepentingan nasional dan keinginan itu kadang dikemukakan dengan pragmatisme," ujar Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna mengatakan bila kepentingan nasional yang menjadi prioritas ketika menyusun regulasi, maka bukan tidak mungkin obesitas regulasi di Indonesia dapat dihindari.

Hingga tahun 2017 tercatat lebih dari 62.000 regulasi sudah terbentuk dan tersebar di berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Yasonna menyebutkan hal ini dapat menghambat percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik akibat birokrasi yang menjadi panjang.

"Hal ini disebabkan karena regulasi satu dengan yang lain menjadi tumpang tindih, tidak sinkron, dan tidak harmonis," jelas Yasonna.

Tidak terkendali Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia memang sudah tidak terkendali sehingga menyebabkan obesitas regulasi.

Bayu mengatakan para pengamat hukum tata negara di Indonesia mencatat setidaknya terdapat 12.400 regulasi yang telah dibentuk dalam kurun waktu antara tahun 2000 hingga 2015.

Regulasi-regulasi ini dibentuk mulai dari tingkat pusat yang meliputi; undang undang, peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo perlu memikirkan opsi pembentukan tim khusus yang bersifat ad hoc yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

"Tujuannya adalah untuk melakukan penataan regulasi dengan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat pusat di bawah Undang-Undang untuk kemudian memberikan rekomendasi pencabutan kepada Presiden terhadap regulasi yang terbukti bermasalah," tutur Bayu. 

Tag: Yasonna Hamonangan Laoly, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10