Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:06 WIB. Opera - Opera Software berganti nama menjadi Otello Corporation.
  • 16:58 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil akan umumkan wakilnya¬†lusa.
  • 16:57 WIB. Energi - Pertamina ajak pelaku UMKM stop gunakan gas 3kg.
  • 16:55 WIB. Bela Palestina - MUI: Terima Kasih untuk para demonstran yang bela Palestina.
  • 16:53 WIB. Bisnis - Jokowi sedih anaknya pilih berjualan Martabak.
  • 16:53 WIB. Nasional - Menag minta masyarakat rangkul kaum LGBT dan ajak ke jalan yang benar.
  • 16:52 WIB. Nasional - Menag: Agama untuk memanusiakan manusia.
  • 16:51 WIB. Energi - DPR: Gas bumi energi yang vital.
  • 16:50 WIB. Politik - Partai Golkar benarkan telah memutuskan tidak dukung Ridwan Kamil.
  • 16:49 WIB. Go Green - JK minta laporkan perusahaan yang rusak lingkungan.
  • 16:49 WIB. Politik - Presiden Jokowi akan hadiri Munaslub partai Golkar di Jakarta.
  • 16:27 WIB. Palestina¬†- Kim Jong-un dukung Palestina, restoran di Gaza berikan diiskon bagi warga Korea Utara.
  • 16:26 WIB. Rodrigo Duterte - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, diwartakan dukung pernikahan sesama jenis.
  • 16:25 WIB. China - Eks Jenderal China: perang Korea Utara bisa pecah sekarang hingga maret 2018.
  • 16:24 WIB. UFO - AS akui jet tempurnya pernah kejar UFO di dekat wilayah California, AS.

Kepentingan Nasional Harus yang Utama, Kata Yasonna

Foto Berita Kepentingan Nasional Harus yang Utama, Kata Yasonna
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam membuat regulasi.

"Dalam membuat regulasi baik itu di tingkat pusat maupun daerah, kepentingan negara atau kepentingan nasional harus didahulukan, bukan kepentingan sektoral," ujar Yasonna ketika membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (11/11/2017).

Yasonna menyebutkan beberapa kementerian atau lembaga terkadang masih mendahulukan kepentingan sektoral, dan hal ini tampak jelas terlihat dalam penyusunan Prolegnas atau program legislasi nasional.

"Kadang yang dibicarakan adalah kepentingan kementerian saya, bukan kepentingan nasional dan keinginan itu kadang dikemukakan dengan pragmatisme," ujar Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna mengatakan bila kepentingan nasional yang menjadi prioritas ketika menyusun regulasi, maka bukan tidak mungkin obesitas regulasi di Indonesia dapat dihindari.

Hingga tahun 2017 tercatat lebih dari 62.000 regulasi sudah terbentuk dan tersebar di berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Yasonna menyebutkan hal ini dapat menghambat percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik akibat birokrasi yang menjadi panjang.

"Hal ini disebabkan karena regulasi satu dengan yang lain menjadi tumpang tindih, tidak sinkron, dan tidak harmonis," jelas Yasonna.

Tidak terkendali Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia memang sudah tidak terkendali sehingga menyebabkan obesitas regulasi.

Bayu mengatakan para pengamat hukum tata negara di Indonesia mencatat setidaknya terdapat 12.400 regulasi yang telah dibentuk dalam kurun waktu antara tahun 2000 hingga 2015.

Regulasi-regulasi ini dibentuk mulai dari tingkat pusat yang meliputi; undang undang, peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo perlu memikirkan opsi pembentukan tim khusus yang bersifat ad hoc yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

"Tujuannya adalah untuk melakukan penataan regulasi dengan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat pusat di bawah Undang-Undang untuk kemudian memberikan rekomendasi pencabutan kepada Presiden terhadap regulasi yang terbukti bermasalah," tutur Bayu. 

Tag: Yasonna Hamonangan Laoly, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6133.963 14.544 568
2 Agriculture 1618.499 2.940 19
3 Mining 1560.514 -3.887 43
4 Basic Industry and Chemicals 669.716 -2.993 69
5 Miscellanous Industry 1365.910 -16.662 43
6 Consumer Goods 2743.351 37.986 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.954 -1.060 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.958 -2.649 60
9 Finance 1084.441 3.325 90
10 Trade & Service 905.482 -0.851 133
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 140 238 98 70.00
2 DWGL 394 492 98 24.87
3 MABA 885 1,105 220 24.86
4 KPIG 1,195 1,360 165 13.81
5 INTD 400 450 50 12.50
6 ASJT 515 570 55 10.68
7 HOME 79 87 8 10.13
8 PSAB 154 167 13 8.44
9 MAYA 4,150 4,500 350 8.43
10 SKBM 540 580 40 7.41
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 195 147 -48 -24.62
2 HOTL 104 86 -18 -17.31
3 PEGE 310 260 -50 -16.13
4 MDLN 370 312 -58 -15.68
5 FORU 180 157 -23 -12.78
6 BSIM 880 770 -110 -12.50
7 AMRT 750 675 -75 -10.00
8 MYOR 2,500 2,260 -240 -9.60
9 LION 720 660 -60 -8.33
10 DNAR 296 272 -24 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 374 384 10 2.67
2 BUMI 258 268 10 3.88
3 BBRI 3,390 3,390 0 0.00
4 BMTR 580 565 -15 -2.59
5 PBRX 520 515 -5 -0.96
6 TLKM 4,230 4,240 10 0.24
7 KREN 500 500 0 0.00
8 AISA 492 480 -12 -2.44
9 ASII 8,300 8,175 -125 -1.51
10 BBCA 21,100 21,100 0 0.00