Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:45 WIB. China - Indonesia ajak China kolaborasi dalam konsep Indo-Pasifik
  • 17:42 WIB. Real Madrid - Solari resmi jadi pelatih tetap Real Madrid.
  • 17:41 WIB. Rohingya - Bertemu di ASEAN, PM Malaysia kritik Suu Kyi soal Rohingya.
  • 17:41 WIB. Palestina - Ratusan warga Palestina di Ramallah protes agresi Israel.
  • 17:41 WIB. Laut China Selatan - Indonesia: CoC Laut China Selatan selesai tahun depan.
  • 17:40 WIB. Perang Dagang - PM China: tak ada pemenang dalam perang dagang dengan AS.
  • 17:36 WIB. Rusia - Rusia tawarkan penjualan pesawat ke Malaysia.
  • 17:36 WIB. Yaman - Kepala bantuan PBB serukan gencatan senjata di Yaman.
  • 17:36 WIB. Irak - PBB akan restorasi benteng Kirkuk Irak, barak Ottoman.
  • 17:35 WIB. Israel - Hamas: Kami beri pelajaran serius ke Israel.
  • 17:35 WIB. Gaza - DPR minta Indonesia ajukan resolusi soal Gaza.

Terlalu Banyak dan Tidak Efisien, Regulasi di Indonesia Belum Tertata Baik

Foto Berita Terlalu Banyak dan Tidak Efisien, Regulasi di Indonesia Belum Tertata Baik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga menjadi terlalu banyak dan tidak efisien.

"Regulasi di Indonesia terlalu gemuk sehingga tumpang tindih dan menimbulkan benturan, ini jadi mempersulit upaya percepatan pembangunan dan ekonomi," ujar Mahfud dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

Mahfud mengatakan satu kementerian atau lembaga kadang saling melempar tanggung jawab atau bahkan berebut tanggung jawab akibat regulasi yang tumpang tindih ini. Tumpang tindih regulasi yang kini terjadi di Indonesia ini dinilai Mahfud seringkali menyulitkan pemerintah dan masyarakat. Mahfud kemudian memberikan contoh permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang kadang melampaui tujuh hari.

"Presiden Jowo Widodo meminta dwelling time paling lama empat hari, tapi sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena tiap departemen punya kebijakan masing-masing," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan satu barang di pelabuhan dapat diperiksa oleh dua hingga tiga departemen, dan tidak menutup kemungkinan tiap departemen memiliki kebijakan yang berbeda.

Para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000 regulasi yang saat ini terdapat di Indonesia sehingga Indonesia tergolong sebagai negara dengan obesitas regulasi.

Sepanjang tahun 2000 hingga 2015 terdapat sekitar 12.500 regulasi yang tercipta baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. (FNH/Ant)

Tag: Mahfud MD, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00