Portal Berita Ekonomi Rabu, 13 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:20 WIB. Indonesia - Indonesia ajak muslim dunia kikis Islamophobia.
  • 10:17 WIB. California - Politikus: kebakaran di California karena Trump tidak takut Tuhan.
  • 10:16 WIB. Palestina - 91 persen warga Palestina menolak status Yerusalem versi Trump 
  • 10:14 WIB. Korea Utara - Korea Utara kembangkan senjata biologi.
  • 10:11 WIB. Trump - Rusia: kicauan Trump di Twitter adalah pernyataan resmi.
  • 10:10 WIB. Israel - Oposisi Turki minta Ankara putuskan hubungan dengan Israel.
  • 10:08 WIB. Kamboja - Uni Eropa tangguhkan bantuan untuk pemilu Kamboja.
  • 10:07 WIB. Bangladesh - Kepolisian Bangladesh interogasi istri pelaku bom bunuh diri di New York.
  • 10:06 WIB. Turki - Otoritas Turki kritik negara Arab terkait dengan isu Yerusalem.
  • 10:04 WIB. Arab Saudi - BBM dan listrik naik, Saudi siapkan kompensasi tunai ke warganya.
  • 09:46 WIB. Politik - JK: Titiek tak bisa kalahkan Airlangga.
  • 09:45 WIB. Kesehatan - Aher imbau warga Jabar untuk vaksin cegah Difteri.
  • 09:45 WIB. Kesehatan - 18 Wilayah Jabar berstatus Difteri
  • 09:44 WIB. Nasional - JK: Laporan kekayaan cegah korupsi.
  • 08:58 WIB. Teknologi - Indonesia raih 17 medali di ajang Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE), Taiwan, 8-10 Desember 2017.

Terlalu Banyak dan Tidak Efisien, Regulasi di Indonesia Belum Tertata Baik

Foto Berita Terlalu Banyak dan Tidak Efisien, Regulasi di Indonesia Belum Tertata Baik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga menjadi terlalu banyak dan tidak efisien.

"Regulasi di Indonesia terlalu gemuk sehingga tumpang tindih dan menimbulkan benturan, ini jadi mempersulit upaya percepatan pembangunan dan ekonomi," ujar Mahfud dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

Mahfud mengatakan satu kementerian atau lembaga kadang saling melempar tanggung jawab atau bahkan berebut tanggung jawab akibat regulasi yang tumpang tindih ini. Tumpang tindih regulasi yang kini terjadi di Indonesia ini dinilai Mahfud seringkali menyulitkan pemerintah dan masyarakat. Mahfud kemudian memberikan contoh permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang kadang melampaui tujuh hari.

"Presiden Jowo Widodo meminta dwelling time paling lama empat hari, tapi sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena tiap departemen punya kebijakan masing-masing," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan satu barang di pelabuhan dapat diperiksa oleh dua hingga tiga departemen, dan tidak menutup kemungkinan tiap departemen memiliki kebijakan yang berbeda.

Para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000 regulasi yang saat ini terdapat di Indonesia sehingga Indonesia tergolong sebagai negara dengan obesitas regulasi.

Sepanjang tahun 2000 hingga 2015 terdapat sekitar 12.500 regulasi yang tercipta baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. (FNH/Ant)

Tag: mahfud md, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,631.27 3,594.91
British Pound GBP 1.00 18,167.77 17,980.94
China Yuan CNY 1.00 2,058.28 2,037.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,618.00 13,482.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,258.44 10,153.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.18 1,726.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,079.19 9,976.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,027.02 15,861.57
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,340.20 3,304.41
Yen Jepang JPY 100.00 12,001.41 11,878.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6032.371 5.738 565
2 Agriculture 1603.259 1.846 19
3 Mining 1542.252 33.258 43
4 Basic Industry and Chemicals 641.451 11.006 68
5 Miscellanous Industry 1368.555 -29.983 43
6 Consumer Goods 2667.623 -0.762 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.223 -0.913 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1131.662 11.000 60
9 Finance 1080.763 -0.979 89
10 Trade & Service 880.468 -6.122 132
No Code Prev Close Change %
1 INAF 3,280 4,030 750 22.87
2 NIKL 2,900 3,520 620 21.38
3 SDPC 100 120 20 20.00
4 INRU 252 300 48 19.05
5 CARS 930 1,085 155 16.67
6 DOID 670 770 100 14.93
7 CSIS 720 805 85 11.81
8 INDY 2,700 3,010 310 11.48
9 BUMI 218 242 24 11.01
10 BSSR 2,010 2,230 220 10.95
No Code Prev Close Change %
1 GTBO 260 195 -65 -25.00
2 BGTG 85 69 -16 -18.82
3 AISA 460 378 -82 -17.83
4 PEGE 298 252 -46 -15.44
5 KONI 288 252 -36 -12.50
6 SONA 2,580 2,340 -240 -9.30
7 ITMA 690 630 -60 -8.70
8 CNTX 500 458 -42 -8.40
9 BMSR 220 202 -18 -8.18
10 BUVA 500 462 -38 -7.60
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 218 242 24 11.01
2 PBRX 490 482 -8 -1.63
3 AISA 460 378 -82 -17.83
4 INDY 2,700 3,010 310 11.48
5 INKP 4,910 4,910 0 0.00
6 TLKM 4,140 4,170 30 0.72
7 SIMA 216 234 18 8.33
8 DOID 670 770 100 14.93
9 SRIL 374 370 -4 -1.07
10 WIKA 1,570 1,505 -65 -4.14