Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:41 WIB. Jokowi -¬†Presiden Jokowi¬†menganugerahkan Tanda Kehormatana Satyalancana Kebaktian Sosial ke para donor darah Sukarela 100 kali di Istana Bogor.
  • 08:26 WIB. DKI Jakarta - Sandi: Kita gak janjikan kasih modal di OKE OCE.
  • 08:26 WIB. Politik - Ketum Golkar hadiri rakornas PDIP.
  • 08:23 WIB. Pilpres - Megawati belum beri sinyal soal dukungan Pilpres 2019.
  • 08:22 WIB. Pilgub NTT - Viktor Laiskodat maju di Pilgub NTT.
  • 08:11 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa aksi minta TNI dikirim ke Palestina.
  • 08:10 WIB. DKI Jakarta - Sandi akan rangkul Koko-koko dan Cici untuk investasi di Jakarta.
  • 08:07 WIB. Aksi Bela Palestina - Menteri Agama ikut hadiri aksi bela Palestina.
  • 08:06 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa terus berdatangan ke bundaran Monas.

Tiga Hal Ini Jadi Penyebab Kekacauan Hukum Indonesia

Foto Berita Tiga Hal Ini Jadi Penyebab Kekacauan Hukum Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017), mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia. 

Menurut Mahfud, hal yang pertama adalah ketika digugatnya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum kemungkinan besar disebabkan karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional. 

"Jadi, ada banyak undang-undang yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan mengacu pada pasal-pasal selanjutnya," ujar Mahfud.

Selanjutnya adalah karena adanya permainan politik seperti tukar-menukar materi dalam pembuatan regulasi Mahfud mengatakan ketika pembuat regulasi hendak membuat undang-undang ada pihak terkait yang setuju dengan persyaratan tertentu sehingga terjadi tukar-menukar materi.

"Sehingga pernah ada persoalan seperti ini tentang kesepakatan undang-undang yang kemudian kami batalkan di Mahkamah Konstitusi," ujar Mahfud.

Hal ketiga yang menjadi pemicu kekacauan hukum adalah adanya tidak pidana suap dalam pembuatan undang-undang. "Ini soal jual beli pasal dalam proses pembentukan undang-undang," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan berdasarkan pengalamannya, banyak isi dari undang-undang yang kemudian dibatalkan karena permasalahan ini. "Ada delapan orang narapidana yang terbukti melakukan jual beli pasal dan mereka tertangkap lalu dipenjara," kata Mahfud. 

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa tiga hal ini menjadi persoalan hukum yang tidak hanya menjadi urusan Kementerian Hukum dan Ham, tetapi banyak pihak terkait yang harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini. (FNH/Ant)

Tag: mahfud md, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17