Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:29 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatat penggunaan capex sekitar Rp260 miliar untuk infrastruktur selama semester I-2018.
  • 14:08 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatatkan penjualan lahan industri seluas 22 hektare selama semester I-2018.
  • 13:00 WIB. PLN - PGN dan PLN kerja sama pengiriman LNG.
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.
  • 10:39 WIB. Malaysia - Ke Jakarta, Menlu Malaysia akan bertemu Presiden Jokowi.
  • 10:39 WIB. Korea Utara - AS dorong PBB beri sanksi pada Korut.
  • 10:38 WIB. Iran - Netanyahu: Israel akan terus serang militer Iran di Suriah.
  • 10:37 WIB. Israel - UU Negara Yahudi, Abbas: tidak ada perdamaian akan terwujud.
  • 10:37 WIB. Singapura - Singapura kebobolan, data kesehatan 1,5 juta warganya bocor.
  • 10:36 WIB. Suriah - Rusia ajak AS atur pemulangan pengungsi Suriah.
  • 10:35 WIB. Missouri - Perahu wisata terbalik di Missouri, 17 orang tewas.
  • 10:34 WIB. Jepang - PM Abe: impor mobil Jepang bukan ancaman keamanan AS.
  • 10:33 WIB. Gaza - Palestina desak intervensi dunia untuk akhiri eskalasi di Gaza.

Soal Kasus Setnov, JK: Serahkan ke Proses Hukum

Foto Berita Soal Kasus Setnov, JK: Serahkan ke Proses Hukum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto ke proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi, Serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres M Jusuf Kalla usai membuka Muktamar ke-VII Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Pernyataan JK tersebut disampaikan ketika ditanyakan soal penetapan tersangka kepada Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK. Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa sebaiknya hal itu dipercayakan saja kepada proses penegakkan hukum.

Sebelumnya KPK sudah pernah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun, akhirnya batal setelah Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah.

Sementara terkait keluarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kedua pimpinan KPK dengan dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan penasehat hukum Setya Novanto, Wapres menegaskan Presiden Jokowi sudah memberikan arahan tegas kepada Polri, jika memang tidak ada bukti maka harus dihentikan.

"Presiden kan yang tertinggi. Itu nanti akan dilaksanakan Polri," kata Wapres.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga meminta agar tidak ada kegaduhan terkait persoalan ini. Namun, Presiden meminta kasus KTP elektronik agar bisa diselesaikan dengan tuntas.

Sebelumnya, KPK untuk kedua kalinya menerapkan Ketum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus proyek KTP Elektronik yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Setya sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka pada kasis yang sama, tetapi diputuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah dalam sidang praperadilan. (FNH/Ant)

Tag: Setya Novanto, Muhammad Jusuf Kalla (JK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10