Perdagangan Mutiara Indonesia Potensial, ASBUMI Minta Dukungan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI) Nelia Suhaimi mengatakan Indonesia sejauh ini mampu memasok lebih dari 50 persen mutiara laut selatan (south sea pearls/SSP) dunia.

"Bahkan, pusat perdagangan mutiara terbesar di dunia memperoleh bahan baku dari Indonesia. Jepang misalnya, mengimpor 70 persen kebutuhan mutiara dari Indonesia," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Warta Ekonomi di jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Lebih lanjut Ia memaparkan, Artinya, perdagangan mutiara di Indonesia sangat potensial.

??Kami mengusulkan agar pemerintah mencontoh Jepang dan Tahiti yang mendukung perdagangan mutiara dengan membuat program jangka panjang. Contohnya, seperti promosi serta pelatihan?processing,?grading, dan?pricing?di Jepang atau Hong Kong,?? ujarnya lagi.

Nelia menambahkan, dari data statistik impor mutiara Indonesia memenuhi 70 persen?supply?mutiara Jepang, serta peran Jepang mampu memproses mutiara sehingga menambah kualitas mutiara dan dilabeli produk Jepang. ??Inilah yang menyebabkan Indonesia tidak dikenal sebagai produsen mutiara?south sea pearls,?apalagi terbesar di dunia,?? katanya.

Karena itu, Indonesia belum pas dengan taksiran Jepang dan Hong Kong. ??Misalnya begini, kita punya grader sendiri, belum diakui oleh mereka. Jadi, tetap saja mereka menaksir dengan harga rendah,?? kata Nelia yang juga Direktur NTT Kuri Pearl.

Menurut Nelia, di Indonesia sendiri, pasar mutiara SSP yang beredar kebanyakan adalah mutiara yang belum diproses dan umumnya?low grade, dan biasanya mutiara yang kualitas baik kebanyakan toko perhiasan membeli dari Hongkong atau Jepang. "Sebab, Indonesia belum bisa menguasai teknik?processing?mutiara. Selain itu, Indonesia belum banyak menguasai teknik?grading?(seleksi kualitas) dan?pricing?(taksir harga). Kalaupun ada hanya sedikit dengan tujuan ekspor," katanya lagi.

Ia berharap pemerintah membuat aturan?export?import mutiara yang diproses di Jepang, agar tidak kena bea masuk yang membuat?high cost. Mutiara yang diproses menghasilkan kualitas lebih baik dan?longlasting.

??Jadi, ke depannya mutiara?lowgradeyang diproses dapat menggantikan impor mutiara Tiongkok yang membanjiri pasar domestik,?? ucapnya.

Nelia menjelaskan, aturan untuk mutiara butiran yang selama ini dikenakan pajak PPN untuk konsumsi domestik memberatkan para retail. Nah, ini perlu regulasi baru yang disusun pemerintah untuk mengatur kebijakan tersebut. Artinya, kata Nelia, para buyer luar negeri pun akan suka rela datang membeli langsung ke produsen asalkan pemerintah memberikan kelonggaran dalam aturan, sehingga membuat pembeli mancanegara nyaman bertransaksi di Indonesia.

??Contohnya, seperti di Hongkong atau Jepang. Pemerintah perlu membuat suatu program?free port?(zona bebas bea) dan kemudahan dokumen untuk mutiara seperti komoditi ekspor lainnya. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa membantu program investasi budidaya mutiara, mengingat investasi ini jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Jika itu dilakukan ya minimal Indonesia menjadi andalan devisa serta bisa menggerakkan ekonomi domestik,?? tandas Nelia.?