Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Bekraf - Bekraf mengatakan pihaknya tengah berupaya menekan pajak untuk industri kreatif.
  • 22:05 WIB. IPO - Campina Ice Cream Industry akan mencatatkan saham di BEI dengan kode saham CAMP pada Selasa (19/12/2017).
  • 22:04 WIB. Kemenaker - Kemenaker meresmikan pembangunan 300 unit rumah bagi buruh migran di Ponorogo, Jawa Timur.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors optimistis penjualan di pasar Indonesia akan mencapai target 5.000 unit sepanjang 2017.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors secara resmi mengumumkan nama produk MPV kedua untuk pasar Indonesia, yakni Cortez.
  • 22:02 WIB. Kementan - Kementerian Pertanian akan menjajaki ekspor ayam berumur satu hari ke Timor Leste.
  • 22:01 WIB. Telkom Metra - Telkom Metra mengakuisisi 60% saham Nutech Integrasi senilai Rp24 miliar.
  • 21:59 WIB. IPO - OJK akan mendorong perusahaan-perusahaan keuangan nonbank syariah untuk melantai di BEI.
  • 21:58 WIB. BCA Finance - BCA Finance menargetkan penyaluran pembiayaan Rp32,5 triliun sepanjang 2018.
  • 21:58 WIB. JMA Syariah - Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi membukukan premi Rp49 miliar sampai dengan November 2017.

Pukat UGM: Peraturan Menteri Itu Gemuk dan Banyak Bikin Masalah

Foto Berita Pukat UGM: Peraturan Menteri Itu Gemuk dan Banyak Bikin Masalah
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa masalah pengaturan atau regulasi di Indonesia terletak pada peraturan menteri.

"Peraturan menteri ini yang paling gemuk dan paling banyak menimbulkan masalah," ujar Zainal dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

Zainal mengatakan jumlah peraturan menteri di Indonesia tidak terkontrol karena sudah mencapai puluhan ribu dan jumlah ini dikatakan Zainal berbeda jauh dengan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Presiden (Perpres).

Persoalan ini, kata Zainal, akan sedikit terselesaikan bila seluruh Permen dipangkas dan dijadikan Perpres. Karena, menurut Zainal, dengan menggunakan Perpres maka presiden akan melakukan kontrol langsung sehingga tidak ada lagi ego sektoral di antara kementerian.

Zainal mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem presidensial, maka menteri tidak memiliki kewenangan atributif karena kewenangan negara diserahkan kepada presiden kemudian presiden mendelegasikan kepada menteri.

"Tetapi kondisi ini harus diiringi dengan penguatan kelembagaan," kata Zainal.

Untuk mendukung, melakukan kontrol serta menguatkan presiden dalam mengatur Perpres maka dibutuhkan unit kerja khusus bidang perundang-undangan yang berada langsung di bawah presiden.

"Isi dari unit kerja khusus ini bisa berupa orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang hukum, yang paham betul mengenai aturan, yang penting dapat memberikan kontrol dan menguatkan Presiden," ujar Zainal.

Zainal berpendapat bila seluruh peraturan yang bersifat luas berada dalam Perpres, maka Permen dapat dihilangkan.

"Peraturan menteri dihilangkan saja karena bersifat ke dalam hanya mengatur sifat internalnya, sementara kalau mau mengatur yang sifatnya lebih luas, gunakan Perpres," kata Zainal.

Tag: Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Zainal Arifin Mochtar

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6133.963 14.544 568
2 Agriculture 1618.499 2.940 19
3 Mining 1560.514 -3.887 43
4 Basic Industry and Chemicals 669.716 -2.993 69
5 Miscellanous Industry 1365.910 -16.662 43
6 Consumer Goods 2743.351 37.986 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.954 -1.060 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.958 -2.649 60
9 Finance 1084.441 3.325 90
10 Trade & Service 905.482 -0.851 133
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 140 238 98 70.00
2 DWGL 394 492 98 24.87
3 MABA 885 1,105 220 24.86
4 KPIG 1,195 1,360 165 13.81
5 INTD 400 450 50 12.50
6 ASJT 515 570 55 10.68
7 HOME 79 87 8 10.13
8 PSAB 154 167 13 8.44
9 MAYA 4,150 4,500 350 8.43
10 SKBM 540 580 40 7.41
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 195 147 -48 -24.62
2 HOTL 104 86 -18 -17.31
3 PEGE 310 260 -50 -16.13
4 MDLN 370 312 -58 -15.68
5 FORU 180 157 -23 -12.78
6 BSIM 880 770 -110 -12.50
7 AMRT 750 675 -75 -10.00
8 MYOR 2,500 2,260 -240 -9.60
9 LION 720 660 -60 -8.33
10 DNAR 296 272 -24 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 374 384 10 2.67
2 BUMI 258 268 10 3.88
3 BBRI 3,390 3,390 0 0.00
4 BMTR 580 565 -15 -2.59
5 PBRX 520 515 -5 -0.96
6 TLKM 4,230 4,240 10 0.24
7 KREN 500 500 0 0.00
8 AISA 492 480 -12 -2.44
9 ASII 8,300 8,175 -125 -1.51
10 BBCA 21,100 21,100 0 0.00