Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:44 WIB. JSMR - Jasa Marga akan menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas fase kedua senilai Rp1,55 triliun.
  • 07:12 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan marketing sales sebesar Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 07:11 WIB. MYRX - Hanson International mencatatkan marketing sales sebesar Rp920 miliar sampai akhir Mei 2018.
  • 06:52 WIB. CPO - Gapki mencatat harga rata-rata CPO sekitar US$653,6 per metrik ton sepanjang Mei 2018.
  • 06:51 WIB. Gapki - Gapki masih optimistis ekspor minyak sawit tidak akan menurun dibandingkan tahun lalu.
  • 06:49 WIB. Aprobi - Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menyarankan pemerintah fokus menggenjot penggunaan B20.
  • 06:47 WIB. SMF - SMF menargetkan penjualan EBA-SP ritel mencapai Rp40 miliar-Rp50 miliar.
  • 06:44 WIB. PNBN - Bank Panin mencatat laba bersih tumbuh tipis 1,5% menjadi Rp1,35 triliun pada semester I-2018.
  • 06:40 WIB. PNBN - Bank Panin mencatat rasio kredit bermasalah gross berada di posisi 3,01% pada Juni 2018.
  • 06:39 WIB. PNBN - Bank Panin membukukan total kredit Rp147,96 triliun pada semester I-2018.
  • 05:34 WIB. Bekraf - Bekraf meluncurkan program Orbit 2018 untuk mengembangkan industri fesyen di Tanah Air.

DPRD Minta Pemkab Fasilitasi UMKM

Foto Berita DPRD Minta Pemkab Fasilitasi UMKM
Warta Ekonomi.co.id, Kotabaru -

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengharapkan peran aktif pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya agar tetap eksis dan berkembang.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif di Kotabaru, Minggu (12/11/2017) mengatakan, keberadaan pelaku usaha kecil di "Bumi Saijaan" dinilai cukup bagus dan kreatif, baik eksistensinya dalam memproduksi barang, hingga kualitasnya.

"Namun sayangnya, ada sedikit masalah, yakni inovasi kemasan (packaging) terhadap produk yang dihasilkan masih relatif tertinggal," kata Arif.

Selain itu, terbatasnya kemampuan dan menembus pasar, karena selama ini cenderung hanya mengandalkan pemasaran yang konvensional.

Sehingga, perkembangannya relatif lambat dan tidak ada perubahan yang signifikan, baik dalam kuantitas dan pengembangan.

Oleh karenanya, sangat diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi mereka (UKM), baik dalam bentuk pembinaan dengan peningkatan kapasitas hingga koneksitas pasar.

"Hal ini harusnya menjadi skala prioritas pemerintah daerah, terlebih pengambangan ekonomi berbasis agrobisnis menjadi visi dan misi bupati saat ini," ungkap Arif.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kotabaru, Alfisah menegaskan, hendaknya pemerintah daerah menggalakkan UKM agar tetap tumbuh dan berkembang, terlebih menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menurut dia, pemberlakuan MEA saat ini, menjadi momentum positif dalam peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha bagi para UKM di Kotabaru dan Indonesia secara umum, untuk itu perlunya aksi nyata pemerintah dalam mendorong kapasitas dan kualitas para pelaku usaha tersebut.

Pasalnya, MEA merupakan sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, termasuk di dalamnya adalah Indonesia.

Artinya, jika para pelaku usaha sektor UKM di daerah tidak dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas dalam peningkatan layanan dan pengembangan, maka tidak menutup kemungkinan akan kalah dengan pelaku usaha negara lain yang dengan mudah bisa masuk ke Kotabaru menyusul pemberlakuan MEA tersebut.

Lebih lanjut ketua dewan wanita pertama di Kotabaru ini mengakui, keberadaan UMKM di Kotabaru masih terbagi dalam koordinasi masing-masing bidang, seperti sektor kehutanan atau perkebunan menjadi binaan dinas yang bersangkutan, begitu juga bidang perikanan juga masih menginduk pada departemen tersebut.

Oleh karenanya, ke depan perlu dilakukan sentralisasi agar memudahkan dalam pembinaan dan koordinasi oleh dinas terkait.

Hal ini dimaksudkan agar pembinaan kepada mereka bisa maksimal, termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sebab, dari banyak kebijakan pemerintah, banyak program yang diperuntukkan para pelaku usaha UKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bersamaan itu, koordinasi tersebut juga dimaksudkan agar pemerataan dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat sesuai atau tepat sasaran dan tidak overlap, mana yang sudah dicover oleh APBN dan mana yang harus dianggarkan dari APBD," ujarnya. (Ant)

Tag: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10