Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.
  • 19:52 WIB. AI - Teknologi AI mulai saingi daya tarik resolusi kamera smartphone.
  • 19:51 WIB. Telkomsel - Telkomsel pakai GPU Nvidia untuk Big Data.
  • 19:51 WIB. Suzuki - Suzuki Indonesia mulai ekspor Ertiga dan Nex II.
  • 19:50 WIB. Uber - Uber ajukan banding ke regulator soal akuisisi Grab.
  • 19:50 WIB. Tim Cook - Tim Cook tepis kabar Cip mata-mata China dalam internal Apple.
  • 19:50 WIB. AS - Setengah penduduk AS tak tahu WhatsApp milik Facebook.
  • 19:49 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim sudah bikin desain smartphone kamera geser sejak 2015.
  • 19:49 WIB. Google - Pungutan Google di Eropa bisa bikin harga ponsel Android melonjak.
  • 19:48 WIB. Google - Google kenakan biaya Rp600 ribu untuk vendor ponsel di Eropa.
  • 19:48 WIB. Arab Suadi - Arab Saudi disebut tanam mata-mata di Twitter.
  • 19:47 WIB. Facebook - Facebook berburu perusahaan cybersecurity.
  • 19:46 WIB. Google - Pengguna iOS bisa nikmati Live Sharing Google Maps.

DPRD Minta Pemkab Fasilitasi UMKM

Foto Berita DPRD Minta Pemkab Fasilitasi UMKM
Warta Ekonomi.co.id, Kotabaru -

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengharapkan peran aktif pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya agar tetap eksis dan berkembang.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif di Kotabaru, Minggu (12/11/2017) mengatakan, keberadaan pelaku usaha kecil di "Bumi Saijaan" dinilai cukup bagus dan kreatif, baik eksistensinya dalam memproduksi barang, hingga kualitasnya.

"Namun sayangnya, ada sedikit masalah, yakni inovasi kemasan (packaging) terhadap produk yang dihasilkan masih relatif tertinggal," kata Arif.

Selain itu, terbatasnya kemampuan dan menembus pasar, karena selama ini cenderung hanya mengandalkan pemasaran yang konvensional.

Sehingga, perkembangannya relatif lambat dan tidak ada perubahan yang signifikan, baik dalam kuantitas dan pengembangan.

Oleh karenanya, sangat diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi mereka (UKM), baik dalam bentuk pembinaan dengan peningkatan kapasitas hingga koneksitas pasar.

"Hal ini harusnya menjadi skala prioritas pemerintah daerah, terlebih pengambangan ekonomi berbasis agrobisnis menjadi visi dan misi bupati saat ini," ungkap Arif.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kotabaru, Alfisah menegaskan, hendaknya pemerintah daerah menggalakkan UKM agar tetap tumbuh dan berkembang, terlebih menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menurut dia, pemberlakuan MEA saat ini, menjadi momentum positif dalam peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha bagi para UKM di Kotabaru dan Indonesia secara umum, untuk itu perlunya aksi nyata pemerintah dalam mendorong kapasitas dan kualitas para pelaku usaha tersebut.

Pasalnya, MEA merupakan sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, termasuk di dalamnya adalah Indonesia.

Artinya, jika para pelaku usaha sektor UKM di daerah tidak dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas dalam peningkatan layanan dan pengembangan, maka tidak menutup kemungkinan akan kalah dengan pelaku usaha negara lain yang dengan mudah bisa masuk ke Kotabaru menyusul pemberlakuan MEA tersebut.

Lebih lanjut ketua dewan wanita pertama di Kotabaru ini mengakui, keberadaan UMKM di Kotabaru masih terbagi dalam koordinasi masing-masing bidang, seperti sektor kehutanan atau perkebunan menjadi binaan dinas yang bersangkutan, begitu juga bidang perikanan juga masih menginduk pada departemen tersebut.

Oleh karenanya, ke depan perlu dilakukan sentralisasi agar memudahkan dalam pembinaan dan koordinasi oleh dinas terkait.

Hal ini dimaksudkan agar pembinaan kepada mereka bisa maksimal, termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sebab, dari banyak kebijakan pemerintah, banyak program yang diperuntukkan para pelaku usaha UKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bersamaan itu, koordinasi tersebut juga dimaksudkan agar pemerataan dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat sesuai atau tepat sasaran dan tidak overlap, mana yang sudah dicover oleh APBN dan mana yang harus dianggarkan dari APBD," ujarnya. (Ant)

Tag: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90