Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:43 WIB. Jiwasraya - OJK menegaskan hingga saat ini Jiwasraya belum memiliki investor baru.
  • 21:24 WIB. BUMN - Kementrian BUMN bersama dengan beberapa BUMN melakukan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa 2018.
  • 19:39 WIB. Khashoggi - Rekaman pembunuhan Khashoggi indikasikan keterlibatan putra mahkota Saudi.
  • 19:39 WIB. Taliban - 25 Tewas akibat serangan Taliban di Afghanistan.
  • 19:38 WIB. Saudi - Saudi: Hukuman mati tak pengaruhi hubungan dengan Indonesia.
  • 19:36 WIB. Afghanistan - Rusia sebut konferensi Moskow tentang Afghanistan 'unik'.
  • 19:37 WIB. Palestina - Jalur Gaza memanas, Presiden Palestina persingkat kunjungan kerja.
  • 19:37 WIB. ASEAN - Malaysia: Kerja sama perdagangan bebas ASEAN harus adil.
  • 19:37 WIB. Ebola - Korban tewas akibat ebola di Kongo meningkat.
  • 19:36 WIB. Israel - Otoritas Gaza peringatkan militer Israel untuk tak serang warga sipil.
  • 19:35 WIB. PLO - PLO desak komunitas internasional lindungi Gaza.
  • 19:34 WIB. Rohingya - Indonesia dorong peran lebih ASEAN dalam isu Rohingya.
  • 19:25 WIB. PGN - PGN mengembangkan pipa gas bumi Muara Karang-Bekasi sepanjang 42 km.
  • 19:24 WIB. KAI - Pemprov DKI meminta KAI membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk jembatan penyeberangan multiguna.
  • 19:20 WIB. BTN - BTN cabang Gorontalo menawarkan kerja sama pemberian KPR bersubsidi untuk PNS ke Pemprov Gorontalo.

Jokowi Diminta Siapkan Pengganti Panglima TNI

Foto Berita Jokowi Diminta Siapkan Pengganti Panglima TNI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo menyiapkan pengganti Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada 2018 mendatang.

"Panglima TNI baru, diharapkan bisa membawa TNI menjadi aktor pertahanan yang semakin profesional dan modern serta dapat mendorong proses reformasi TNI," kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Koalisi masyarakat sipil memandang sudah semestinya Presiden Jokowi segera melakukan proses pergantian Panglima mengingat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun.

Menurut dia, ada tiga alasan mengapa pergantian Panglima TNI penting dan perlu segera dilakukan. Pertama, mengacu pada UU TNI, pergantian Panglima TNI membutuhkan persetujuan DPR.

"Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan," kata Wahyu.

Sehingga, lanjut dia, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dapat dihindari. Kedua, memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI.

"Meski pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden, namun sangat penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," kata Wahyu.

Ketiga, semakin cepat proses pergantian Panglima TNI dilakukan akan sedikit banyak membantu memperlancar proses 'transisi' manajerial organisasi di dalam tubuh Mabes TNI.

Sementara itu, Direktur Imparsial, Al Araf, menilai bahwa pergantian Panglima TNI ke depan sudah seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan pola rotasi atau dijabat secara bergiliran oleh tiap-tiap matra atau angkatan.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 13 (4) UU TNI yang menyatakan bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

"Artinya, jika melihat Panglima TNI saat ini yang berlatar belakang Angkatan Darat, maka posisi Panglima TNI berikutnya sepatutnya dirotasi kepada Angkatan Udara (AU) atau Angkatan Laut (AL)," katanya.

Penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI tentu saja penting bukan hanya karena telah dimandatkan oleh UU TNI, tetapi juga demi membangun soliditas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI.

Pola rotasi jabatan Panglima TNI akan semakin menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI. Rasa setara ini akan menjadikan aspek kesatuan antarmatra lebih baik.

"Kebijakan merotasi jabatan Panglima TNI berikutnya kepada Matra Udara atau Laut juga selaras dengan agenda kepentingan pemerintah untuk membangun dan memperkuat kekuatan maritim Indonesia," tuturnya.

Dalam upaya mendukung itu, rotasi jabatan Panglima TNI yang sekarang dijabat oleh Matra Darat kepada Angkatan Udara atau Angkatan Laut sangat penting. Membangun "maritime security" membutuhkan pembangunan kekuatan terintegrasi antar angkatan udara dan angkatan laut dengan tidak meninggalkan kekuatan angkatan darat, kata Al Araf.

Koalisi juga mendesak Presiden untuk secara serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Dalam konteks ini, pergantian Panglima TNI harus juga dijadikan sebagai momentum untuk membangun TNI yang profesional, tidak berpolitik, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan tunduk pada perintah otoritas sipil.

"Apalagi di tengah kondisi politik penyelenggaraan agenda politik elektoral, seperti Pilkada serentak tahun 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Di tengah dinamika politik itu, tentu dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," jelasnya.

Proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan.

Dalam konteks itu, kata dia, sangat penting bagi Presiden untuk mencermati dan memilih sosok kandidat Panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan kekuatan pertahanan ke depan selaras dengan visi pemerintah.

Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, Panglima TNI baru perlu meningkatkan modernisasi Alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern sehingga di segani di kawasan.

Namun demikian, tambah Al Araf, upaya pembangunan kekuatan itu tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya dalam pengadaan Alutsista.

"Masih belum selesainya sejumlah agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak reformasi bergulir tahun 1998, tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Panglima TNI baru," tuturnya.

Beberapa agenda tersebut antara lain reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Gatot Nurmantyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33