Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:52 WIB. BNI - BNI libatkan Rumah Kreatif BUMN dalam Torch Relay di Yogyakarta.
  • 13:00 WIB. Samsung - Samsung¬†dilaporkan akan meluncurkan ponsel lipat pada awal 2019.¬†
  • 13:00 WIB. Walmart - Walmart gandeng Microsoft siapkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
  • 12:58 WIB. Facebook - Tingkatkan keamanan, Facebook Messenger siapkan fitur cegah peretas.
  • 12:55 WIB. Google - Kena denda Rp72,8 triliun, Google ancam Android tak lagi gratis.
  • 12:53 WIB. Teknologi - AS melarang Facebook dan Google taati hukum keamanan siber Vietnam.
  • 12:41 WIB. Google - Android dianggap memonopoli pasar sistem mobile, di Eropa Google didenda Rp72,8 triliun.
  • 12:37 WIB. Line - Line akhirnya punya fitur 'Reply'.
  • 12:02 WIB. Sony - Sony dikabarkan akan rilis ponsel flagship terbaru bertajuk Xperia XZ3 pada perhelatan IFA 2018.
  • 11:59 WIB. Microsoft - Skype versi 8.0 hadirkan fitur yang mungkinkan pengguna lakukan video call dengan 24 orang sekaligus dengan resolusi 1.080 p.
  • 11:58 WIB. Siber - Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal terbitkan Peraturan Menteri (Permen) khusus yang mengatur konten ilegal.¬†
  • 11:57 WIB. Oppo - Lewat Find X, Oppo ingin naik kelas.
  • 09:42 WIB. Pilpres - Golkar sebut Gerindra berpeluang gabung koalisi Jokowi.
  • 09:42 WIB. Politik - Ngabalin: Kehadiran Riza Chalid urusan NasDem.
  • 09:41 WIB. Hukum - Eks Wapres Boediono dihadirkan jadi saksi dalam sidang BLBI.

Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang?

Foto Berita Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang?
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan jumlah peraturan atau regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih seringkali menjerat aparat negara itu sendiri.

"Ternyata banyak aparat pemerintah yang terjerat oleh peraturan internal sendiri, jadi regulasi itu boomerang bagi aparatur sendiri," ujar Oce di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat (KNHTN 4) di Jember, Jawa Timur, Senin (13/11/2017).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pukat UGM atas 50 putusan Pengadilan Tipikor terkait dengan pelanggaran yang berbentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan.

Dalam putusan-putusan tersebut Oce mengatakan pihaknya menemukan sebagian besar penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparatur negara yang melanggar peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, baik itu Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, hingga Surat Edaran.

"Jadi bisa dikatakan 60 persen korupsi terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, bentuknya adalah pelanggaran peraturan internal itu sendiri," ujar Oce.

Lebih lanjut Oce mengatakan perlu dipikirkan bahwa jumlah peraturan yang berlebihan dan tumpang tindih dan menimbulkan konflik, memiliki potensi untuk merugikan aparatur negara sendiri.

Sebagai contoh Oce mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) bisa jadi bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), sehingga Pemerintah Daerah pada akhirnya akan mengalami kesulitan.

"Mana yang mau diikuti, begitu dia ikut Permendagri, tentu dia tidak mengikuti Permenkeu, nah akhirnya dia akan disalahkan oleh penegak hukum padahal belum tentu intensinya dia untuk melanggar hukum," ujar Oce.

Selanjutnya berdasarkan riset atas 50 putusan tersebut Oce mengatakan bahwa pengadilan tidak akan berbelit-belit dalam menjatuhkan putusan, artinya aparatur pemerintah tersebut telah dianggap melanggar aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri meskipun aturan tersebut hanya berupa surat edaran (SE).

"Dari riset yang saya buat sekitar 15 persen perkara, kalau melanggar petunjuk umum seperti surat edaran misalnya, itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi," ujar Oce.

Pada akhirnya pejabat negara dalam membuat aturan juga harus berpikir ke depan, apakah kebijakan tersebut nantinya melahirkan risiko hukum yang tinggi kepada pejabat-pejabat di pemerintahan itu sendiri.

"Maka jangan menerbitkan peraturan tanpa memikirkan risiko hukumnya ke depan," pungkas Oce. 

Tag: Oce Madril, Regulasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14