Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:55 WIB. Boikot AS - FPI minta Jokowi usir Dubes AS.
  • 21:54 WIB. Boikot AS - FPI setuju soal boikot produk AS.
  • 21:53 WIB. Pilgub Jabar - Golkar Jabar: Ridwan Kamil bungkam soal pendampingnya.
  • 21:52 WIB. Boikot AS  - MUI ajak masyarakat tidak gunakan produk AS.
  • 21:51 WIB. Nasional - Mensos ajak warga doakan Palestina.
  • 20:49 WIB. CFIN - Clipan Finance Indonesia mencatatkan angka pembiyaan sebesar Rp7,2 triliun per November 2017.
  • 20:48 WIB. BATA - Sepatu Bata mengatakan berencana merenovasi 55 gerai pada tahun depan.
  • 20:46 WIB. BATA - Sepatu Bata mengatakan berencana menambah 25 toko baru pada 2018.
  • 20:45 WIB. Aspal - Wika Bitumen mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya fokus dalam pengembangan aspal ekstraksi.
  • 20:44 WIB. Jasindo - Asuransi Jasa Indonesia memenuhi target 1 juta hektare lahan pertanian dalam Asuransi Usaha Tani Padi.
  • 20:35 WIB. Facebook - Fitur Snooze hadir untuk bungkam akun teman, page, atau grup yang unggah postingan menyebalkan selama 30 hari.
  • 20:31 WIB. e-commerce - Vending machine penjual mobil besutan Alibaba akan dibuka pada 2018.
  • 20:27 WIB. Digital - Beroperasi selama 20 tahun, layanan chatting AOL Instant Messaging (AIM) resmi dihentikan.
  • 20:25 WIB. Digital - WiFi Starbucks di Buenos Aires, Argentina diretas hacker untuk menambang bitcoin, Minggu (17/12/2017).
  • 20:22 WIB. Apple - Apple sedang mencari teknisi berlatar belakang psikologi atau konseling guna tingkatkan asisten digital miliknya, Siri.

Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang?

Foto Berita Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang?
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan jumlah peraturan atau regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih seringkali menjerat aparat negara itu sendiri.

"Ternyata banyak aparat pemerintah yang terjerat oleh peraturan internal sendiri, jadi regulasi itu boomerang bagi aparatur sendiri," ujar Oce di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat (KNHTN 4) di Jember, Jawa Timur, Senin (13/11/2017).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pukat UGM atas 50 putusan Pengadilan Tipikor terkait dengan pelanggaran yang berbentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan.

Dalam putusan-putusan tersebut Oce mengatakan pihaknya menemukan sebagian besar penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparatur negara yang melanggar peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, baik itu Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, hingga Surat Edaran.

"Jadi bisa dikatakan 60 persen korupsi terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, bentuknya adalah pelanggaran peraturan internal itu sendiri," ujar Oce.

Lebih lanjut Oce mengatakan perlu dipikirkan bahwa jumlah peraturan yang berlebihan dan tumpang tindih dan menimbulkan konflik, memiliki potensi untuk merugikan aparatur negara sendiri.

Sebagai contoh Oce mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) bisa jadi bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), sehingga Pemerintah Daerah pada akhirnya akan mengalami kesulitan.

"Mana yang mau diikuti, begitu dia ikut Permendagri, tentu dia tidak mengikuti Permenkeu, nah akhirnya dia akan disalahkan oleh penegak hukum padahal belum tentu intensinya dia untuk melanggar hukum," ujar Oce.

Selanjutnya berdasarkan riset atas 50 putusan tersebut Oce mengatakan bahwa pengadilan tidak akan berbelit-belit dalam menjatuhkan putusan, artinya aparatur pemerintah tersebut telah dianggap melanggar aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri meskipun aturan tersebut hanya berupa surat edaran (SE).

"Dari riset yang saya buat sekitar 15 persen perkara, kalau melanggar petunjuk umum seperti surat edaran misalnya, itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi," ujar Oce.

Pada akhirnya pejabat negara dalam membuat aturan juga harus berpikir ke depan, apakah kebijakan tersebut nantinya melahirkan risiko hukum yang tinggi kepada pejabat-pejabat di pemerintahan itu sendiri.

"Maka jangan menerbitkan peraturan tanpa memikirkan risiko hukumnya ke depan," pungkas Oce. 

Tag: Oce Madril, Regulasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17