Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:08 WIB. Peringkat Kemudahan Berbisnis - Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), China (31), India (63), Vietnam (70), Indonesia (73), Filipina (95)
  • 08:55 WIB. Peringkat Anti Korupsi - Singapura (3), Malaysia (61), India (78), China (87), Indonesia (89), Filipina (99), Thailand (99), Vietnam (117)

Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang?

Regulasi Tumpang Tindih Bakal Jadi Boomerang? - Warta Ekonomi
WE Online, Jember -

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan jumlah peraturan atau regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih seringkali menjerat aparat negara itu sendiri.

"Ternyata banyak aparat pemerintah yang terjerat oleh peraturan internal sendiri, jadi regulasi itu boomerang bagi aparatur sendiri," ujar Oce di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat (KNHTN 4) di Jember, Jawa Timur, Senin (13/11/2017).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pukat UGM atas 50 putusan Pengadilan Tipikor terkait dengan pelanggaran yang berbentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan.

Dalam putusan-putusan tersebut Oce mengatakan pihaknya menemukan sebagian besar penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparatur negara yang melanggar peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, baik itu Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, hingga Surat Edaran.

"Jadi bisa dikatakan 60 persen korupsi terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, bentuknya adalah pelanggaran peraturan internal itu sendiri," ujar Oce.

Lebih lanjut Oce mengatakan perlu dipikirkan bahwa jumlah peraturan yang berlebihan dan tumpang tindih dan menimbulkan konflik, memiliki potensi untuk merugikan aparatur negara sendiri.

Sebagai contoh Oce mengatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) bisa jadi bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), sehingga Pemerintah Daerah pada akhirnya akan mengalami kesulitan.

"Mana yang mau diikuti, begitu dia ikut Permendagri, tentu dia tidak mengikuti Permenkeu, nah akhirnya dia akan disalahkan oleh penegak hukum padahal belum tentu intensinya dia untuk melanggar hukum," ujar Oce.

Selanjutnya berdasarkan riset atas 50 putusan tersebut Oce mengatakan bahwa pengadilan tidak akan berbelit-belit dalam menjatuhkan putusan, artinya aparatur pemerintah tersebut telah dianggap melanggar aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri meskipun aturan tersebut hanya berupa surat edaran (SE).

"Dari riset yang saya buat sekitar 15 persen perkara, kalau melanggar petunjuk umum seperti surat edaran misalnya, itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi," ujar Oce.

Pada akhirnya pejabat negara dalam membuat aturan juga harus berpikir ke depan, apakah kebijakan tersebut nantinya melahirkan risiko hukum yang tinggi kepada pejabat-pejabat di pemerintahan itu sendiri.

"Maka jangan menerbitkan peraturan tanpa memikirkan risiko hukumnya ke depan," pungkas Oce. 

Baca Juga

Tag: Oce Madril, Regulasi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,747.08 3,709.59
British Pound GBP 1.00 18,951.81 18,757.67
China Yuan CNY 1.00 2,014.21 1,993.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,051.91 13,912.09
Dolar Australia AUD 1.00 9,726.73 9,622.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.56 1,782.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,394.96 10,285.44
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,708.63 15,550.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.00 3,357.16
Yen Jepang JPY 100.00 12,830.45 12,701.63

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6197.318 57.921 668
2 Agriculture 1424.860 10.203 20
3 Mining 1528.809 26.762 50
4 Basic Industry and Chemicals 976.378 16.198 77
5 Miscellanous Industry 1215.025 42.951 50
6 Consumer Goods 2023.673 9.223 56
7 Cons., Property & Real Estate 506.323 -1.997 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1122.442 14.680 76
9 Finance 1313.749 10.641 90
10 Trade & Service 768.113 0.709 166
No Code Prev Close Change %
1 ZBRA 72 97 25 34.72
2 IFII 300 374 74 24.67
3 TAMU 260 324 64 24.62
4 DWGL 180 218 38 21.11
5 UNIT 153 182 29 18.95
6 TIRA 214 252 38 17.76
7 MEGA 5,750 6,750 1,000 17.39
8 BIRD 2,470 2,890 420 17.00
9 NICK 260 300 40 15.38
10 SINI 1,200 1,350 150 12.50
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 79 52 -27 -34.18
2 IBFN 318 246 -72 -22.64
3 YULE 199 154 -45 -22.61
4 AMAG 302 234 -68 -22.52
5 LMSH 398 310 -88 -22.11
6 BIKA 197 160 -37 -18.78
7 BVIC 119 98 -21 -17.65
8 BKSW 172 142 -30 -17.44
9 PEGE 230 190 -40 -17.39
10 HERO 875 725 -150 -17.14
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,485 1,590 105 7.07
2 IPTV 505 510 5 0.99
3 TLKM 3,950 3,990 40 1.01
4 BNLI 1,310 1,275 -35 -2.67
5 TCPI 6,175 6,200 25 0.40
6 REAL 266 298 32 12.03
7 ADRO 1,475 1,590 115 7.80
8 BBRI 4,250 4,280 30 0.71
9 ASII 6,550 6,850 300 4.58
10 ACES 1,590 1,550 -40 -2.52