Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:29 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatat penggunaan capex sekitar Rp260 miliar untuk infrastruktur selama semester I-2018.
  • 14:08 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatatkan penjualan lahan industri seluas 22 hektare selama semester I-2018.
  • 13:00 WIB. PLN - PGN dan PLN kerja sama pengiriman LNG.
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.
  • 10:39 WIB. Malaysia - Ke Jakarta, Menlu Malaysia akan bertemu Presiden Jokowi.
  • 10:39 WIB. Korea Utara - AS dorong PBB beri sanksi pada Korut.
  • 10:38 WIB. Iran - Netanyahu: Israel akan terus serang militer Iran di Suriah.
  • 10:37 WIB. Israel - UU Negara Yahudi, Abbas: tidak ada perdamaian akan terwujud.
  • 10:37 WIB. Singapura - Singapura kebobolan, data kesehatan 1,5 juta warganya bocor.
  • 10:36 WIB. Suriah - Rusia ajak AS atur pemulangan pengungsi Suriah.
  • 10:35 WIB. Missouri - Perahu wisata terbalik di Missouri, 17 orang tewas.
  • 10:34 WIB. Jepang - PM Abe: impor mobil Jepang bukan ancaman keamanan AS.
  • 10:33 WIB. Gaza - Palestina desak intervensi dunia untuk akhiri eskalasi di Gaza.

Pajak E-Commerce, Kemenkeu: Kami Buat Tata Cara

Foto Berita Pajak E-Commerce, Kemenkeu: Kami Buat Tata Cara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) akan berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

"Intinya membuat tata cara yang memungkinkan teman-teman e-commerce memenuhi kebutuhan perpajakan yang lebih baik. Tidak ada pajak baru," ujar Suahasil di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Suahasil mengatakan metode pengenaan pajak tersebut sedang dalam proses kajian dan penyusunan, karena Wajib Pajak yang terlibat dalam transaksi elektronik ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

"Di merchant-merchant itu ibaratnya ada WP individu yang kecil sekali, sehingga pendapatannya dibawah PTKP. Tapi ada juga yang bisa menjadi WP badan. Itu yang perlu diatur," ujarnya.

Ia juga memastikan pengaturan pajak yang dikenakan tidak jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional. "Ini hanya di level tata caranya, semua sama persis dengan konvensional, namun ada teknologi digital yang menjadi backbone," kata Suahasil.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi ini, tambah Suahasil, maka seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan Wajib Pajak kepada pembayaran pajak. Untuk itu, ia mengharapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan pajak kepada transaksi elektronik ini segera terbit paling cepat pada akhir 2017.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10