Portal Berita Ekonomi Rabu, 22 November 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:45 WIB. Arab Saudi - Otoritas Arab Saudi halalkan yoga.
  • 10:45 WIB. China - AS jatuhkan sanksi untuk 13 perusahaan China dan Korea Utara.
  • 10:43 WIB. Mugabe - Robert Mugabe mundur dari jabatannya sebagai Presiden Zimbabwe.
  • 10:42 WIB. Hizbullah - Presiden Lebanon bela keberadaan Hizbullah.
  • 10:41 WIB. Palestina - Amerika Serikat: kami ingin Palestina tetap buka perwakilan di Washington.
  • 10:40 WIB. Qatar - Otoritas Qatara sebut Saudi penyebab krisis di Timur Tengah.
  • 10:39 WIB. Israel - PBB: rekonsiliasi Palestina kunci perdamaian dengan Israel.
  • 10:38 WIB. Raja Salman - Vladiir Putin laporkan hasil pertemuan dengan Assad kepada Raja Salman.
  • 10:38 WIB. Korea Utara - Rex Tillerson: sanksi akan buat Korea Utara sadari pentingnya upaya diplomasi.
  • 10:37 WIB. PBB - Dewan HAM PBB kecam keras Rodrigo Duterte pasca petugas mereka diancam.
  • 10:27 WIB. Digital - Lepas Yahoo!, Google kembali jadi mesin telusur default di Firefox.
  • 10:22 WIB. Uber -  Pada 2016 lalu itu, hacker berhasil bobol sebagian data dari 57 juta pengguna Uber.
  • 08:42 WIB. Politik - Golkar yakin Jokowi tak ikut campur soal pergantian Ketum.
  • 08:41 WIB. Pilgub Jatim - Johan Budi: Khofifah harus mundur sebelum ikut Pilgub.
  • 08:40 WIB. DKI Jakarta - Mantan anak buah Ahok minta Anies tak sembarangan tuding soal gaji.

Menteri Susi: Pemerintah Gencar Dorong Ekonomi Kemaritiman

Foto Berita Menteri Susi: Pemerintah Gencar Dorong Ekonomi Kemaritiman
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia memiliki pantai nomor ke dua terbesar di dunia namun ekspor ikan dan jumlah nealayannya semakin minim dan nelayan berkurang.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong perekonomian kemaritiman Indonesia dengan menerapkan untuk kapal-kapal asing yang berukuran 30 Gpk. 

"Pemerintah mengeluarkan kebijakan memoratorium untuk kapal-kapal asing yang berukuran 30 Gpk. Tujuan kebijakan ini untuk memajukan ekonomi kemaritiman," kata Susi usai memberikan kuliah umum di Universitas Pasundan Bandung, Selasa (14/11/2017).

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan secara ilegal di perairan Indonesia. 

Susi menilai, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk melindungi kekayaaan alam Indonesia. Meskipun mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan atas kebijakan tersebut.

Kesadaran menghentikan tindakan ilegal itu diapresiasi oleh masyarakat sehingga Indonesia merupakan negara yang pantas dan patut dihormati di mata dunia. 

"Meskipun ada sebagian yang mencibir tindakan saya itu. Bukan sekedar ditenggelamkan saja tapi ini demi kedaulatan bangsa," tegas Susi

Selain itu, kebijakan tersebut lanjut Menteri KKP merupakan salah satu tata kelola pemerintahan di dunia dan bentuk tolerasi antar negara.

"Saya pikir itu keindahan tata kelola pemerintahan di dunia. Itulah toleransi dari antar negara. Mereka sudah sadar bahawa mencuri ikan itu bukan bagian dari kerja sama antar negara," pungkasnya.

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,629.87 3,593.31
British Pound GBP 1.00 18,034.54 17,850.31
China Yuan CNY 1.00 2,051.36 2,030.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,612.00 13,476.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,266.17 10,156.86
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,742.43 1,724.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,034.65 9,930.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,977.77 15,816.78
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,283.96 3,248.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,097.40 11,973.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6031.862 -21.420 562
2 Agriculture 1729.131 -7.338 18
3 Mining 1568.365 -19.075 43
4 Basic Industry and Chemicals 659.816 -6.869 68
5 Miscellanous Industry 1361.827 -14.253 43
6 Consumer Goods 2612.621 2.524 45
7 Cons., Property & Real Estate 496.415 -1.129 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1150.715 4.718 58
9 Finance 1062.602 -4.055 90
10 Trade & Service 887.488 -7.509 132
No Code Prev Close Change %
1 MGNA 67 90 23 34.33
2 AIMS 148 195 47 31.76
3 ALKA 372 464 92 24.73
4 PSDN 260 324 64 24.62
5 OMRE 380 470 90 23.68
6 GWSA 132 160 28 21.21
7 KARW 103 118 15 14.56
8 BCIP 158 177 19 12.03
9 SMDR 356 398 42 11.80
10 AGII 580 645 65 11.21
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 825 675 -150 -18.18
2 RBMS 250 216 -34 -13.60
3 SDMU 212 189 -23 -10.85
4 WINS 350 314 -36 -10.29
5 DNAR 316 286 -30 -9.49
6 MIDI 990 910 -80 -8.08
7 PANR 565 520 -45 -7.96
8 SIMA 392 362 -30 -7.65
9 ABMM 2,360 2,200 -160 -6.78
10 IMAS 995 930 -65 -6.53
No Code Prev Close Change %
1 ELSA 398 394 -4 -1.01
2 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
3 BTEK 128 127 -1 -0.78
4 RIMO 183 186 3 1.64
5 UNTR 32,200 31,575 -625 -1.94
6 PBRX 500 488 -12 -2.40
7 TAXI 56 57 1 1.79
8 TLKM 4,150 4,200 50 1.20
9 BMTR 590 585 -5 -0.85
10 SIMA 392 362 -30 -7.65