Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.
  • 16:26 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah tidak boleh membawa ajudan dan staf PNS saat acara dukungan paslon capres-cawapres.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah harus cuti jika melakukan deklarasi paslon capres-cawapres.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Jika tak netral kepala daerah harus patuhi peraturan Bawaslu.

Menteri Susi: Pemerintah Gencar Dorong Ekonomi Kemaritiman

Foto Berita Menteri Susi: Pemerintah Gencar Dorong Ekonomi Kemaritiman
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia memiliki pantai nomor ke dua terbesar di dunia namun ekspor ikan dan jumlah nealayannya semakin minim dan nelayan berkurang.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong perekonomian kemaritiman Indonesia dengan menerapkan untuk kapal-kapal asing yang berukuran 30 Gpk. 

"Pemerintah mengeluarkan kebijakan memoratorium untuk kapal-kapal asing yang berukuran 30 Gpk. Tujuan kebijakan ini untuk memajukan ekonomi kemaritiman," kata Susi usai memberikan kuliah umum di Universitas Pasundan Bandung, Selasa (14/11/2017).

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan secara ilegal di perairan Indonesia. 

Susi menilai, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk melindungi kekayaaan alam Indonesia. Meskipun mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan atas kebijakan tersebut.

Kesadaran menghentikan tindakan ilegal itu diapresiasi oleh masyarakat sehingga Indonesia merupakan negara yang pantas dan patut dihormati di mata dunia. 

"Meskipun ada sebagian yang mencibir tindakan saya itu. Bukan sekedar ditenggelamkan saja tapi ini demi kedaulatan bangsa," tegas Susi

Selain itu, kebijakan tersebut lanjut Menteri KKP merupakan salah satu tata kelola pemerintahan di dunia dan bentuk tolerasi antar negara.

"Saya pikir itu keindahan tata kelola pemerintahan di dunia. Itulah toleransi dari antar negara. Mereka sudah sadar bahawa mencuri ikan itu bukan bagian dari kerja sama antar negara," pungkasnya.

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35