Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:07 WIB. Pertamina - Pertamina mengakui naiknya harga minyak bisa mempengaruhi beban perusahaan.
  • 13:41 WIB. Golkar - Kami tetap konsisten mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
  • 13:41 WIB. Golkar - Video viral dukung ke Prabowo-Sandiaga hanya 'angin lalu'.
  • 13:40 WIB. Jokowi - Hoax itu cara politisi mempengaruhi masyarakat.
  • 13:39 WIB. Jokowi - Masyarakat jangan mudah terhasut oleh berita bohong.
  • 13:38 WIB. KPK - Jika Johannes kooperatif dalam sidang, maka JC dapat diterima.
  • 13:37 WIB. KPK - JC Johannes Budisutrisno Kotjo masih dipertimbangkan.
  • 13:37 WIB. KPK - Johannes Budisutrisno Kotjo mengajukan JC ke KPK.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Harusnya pengamanan diberikan ke capres-cawapres dapat dikurangi.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Pengamanan 37 personel Polri diberikan kepada capres-cawapres terlalu berlebihan.
  • 11:53 WIB. BNI - BNI mensosialisasikan penurunan batas pengajuan minimum transaksi FX swap lindung nilai.
  • 11:52 WIB. PLN - Anggaran untuk program lisdes tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - IKP dapat memberikan gambaran wilayah yang potensi rawan kecurangan.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - Menjadi perhatian di Pemilu yakni politik uang dan netralitas PNS.
  • 11:51 WIB. PLN - PMN untuk PLN tahun depan hanya sebesar Rp6,5 triliun.

Madiun Butuh Ribuan PNS, Loh Kok Bisa?

Foto Berita Madiun Butuh Ribuan PNS, Loh Kok Bisa?
Warta Ekonomi.co.id, Madiun -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur hingga kini masih kekurangan ribuan orang pegawai negeri sipil (PNS) untuk bekerja di lingkup organisasi perangkat daerah setempat guna melayani masyarakat.

Sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun, kekurangan PNS di pemda setempat mencapai 2.700 pegawai. Hal itu dihitung dari analisis beban kerja di lingkup Pemkab Madiun.

"Kekurangan pegawai di Pemkab Madiun masih cukup banyak. Untuk itu, kami terus melaporkan ke pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar Sekretaris BKD Kabupaten Madiun Sigit Budiharto kepada wartawan di Madiun, Selasa.

Menurut dia, kekurangan pegawai terbanyak berada di bidang struktural, fungsional, tenaga pendidik dan tenaga medis.

Adapun kekurangan PNS tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya karena penerapan moratorium PNS oleh pemerintah pusat maupun banyaknya PNS setempat yang telah memasuki masa pensiun.

Pihak BKD Kabupaten Madiun tidak dapat berbuat banyak tentang hal itu sebab perekrutan PNS merupakan wewenang pemerintah pusat.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga di lingkungan Pemkab Madiun tersebut, pihaknya melakukan pengangkatan tenaga kontrak atau non-PNS. Adapun pengangkatan tenaga kontrak tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing OPD karena masing-masing OPD yang mengetahui kebutuhan dinasnya.

Selain itu, guna meminimalkan beban kerja, pihaknya juga menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau "e-government". Dengan e-government pemkab menggunakan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya sehingga menunjang kinerja masing-masing OPD.

Meski dari jumlah masih sangat kekurangan, Sigit memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar. Pihaknya berharap moratorium PNS segera dihapus sehingga segera ada penambahan jumlah pegawai negeri sipil.

Sementara rata-rata jumlah PNS Kota Madiun yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya mencapai kisaran 150-160 orang.

 

Tag: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Galih Pradipta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55