Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:09 WIB. Papua - Bertemu Menlu PNG, Menlu RI paparkan kemajuan Papua.
  • 22:08 WIB. Korea Utara - Kim Jong-un mendadak panggil Dubes Korut sedunia ke Pyongyang.
  • 22:06 WIB. Malaysia - Pengirim ancaman pembunuhan kepada Raja Malaysia ditangkap.
  • 22:06 WIB. 1MDB - Surat perintah penangkapan 2 mantan pejabat 1MDB diterbitkan.
  • 22:05 WIB. Najib Razak - Istri Najib Razak dituntut bayar 60 juta ringgit.
  • 22:03 WIB. Palestiina - Presiden Abbas: Hubungan Palestina dengan AS tak akan membaik.
  • 22:02 WIB. WNI - Indonesia minta Malaysia beri akses terkait 3 WNI terduga teroris.
  • 22:02 WIB. Turki - Uni Eropa sambut baik pencabutan status masa darurat di Turki.
  • 22:01 WIB. Filipina - AS gelontorkan US$26,5 juta ke Filipina untuk misi antiteror.
  • 22:00 WIB. Piala Dunia - Wisatawan asing belanjakan US$1,5 miliar selama Piala Dunia di Rusia.
  • 20:53 WIB. Telekomunikasi - Indonesia rogoh Rp50 miliar untuk pengadaan internet pertemuan IMF-World Bank.
  • 20:51 WIB. Microsoft - Ogah disalahgunakan, Microsoft usulkan aturan teknologi pengenalan wajah.
  • 20:50 WIB. Samsung - Samsung akan umumkan smartwatch barunya, Galaxy Watch, pada 9 Agustus 2018, bersamaan dengan Galaxy Note 9.¬†
  • 20:47 WIB. Donald Trump - Trump dan tim suksesnya habiskan lebih dari US$274 ribu (setara Rp3,9 miliar) untuk pasang iklan di¬†Facebook sejak awal Mei.
  • 20:46 WIB. Apple - Semua iPhone 2018 tak akan punya sensor sidik jari.

Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tidak Alami Kenaikan

Foto Berita Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tidak Alami Kenaikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah menjamin rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi tidak akan menyebabkan perubahan tarif listrik.

"Seluruh golongan pelanggan rumah tangga masih akan tetap mendapatkan harga tarif listrik sesuai dengan harga saat ini," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pemerintah berharap dengan penyederhanaan golongan tersebut, tenaga listrik bisa lebih diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Tidak ada perubahan harga, kalau kebijakan ini nantinya berjalan. Kebijakan ini masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah dan PLN. Masih akan ada 'focus group discussion' (FGD), 'public hearing' yang terbuka bagi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat untuk dilaksanakan," ujarnya.

Dadan menambahkan dalam satu hingga dua minggu ke depan pemerintah bersama PLN akan melaksanakan sosialisasi ke publik untuk memastikan semua masalah-masalah teknis dapat berjalan termasuk biaya yang harus ditanggung akibat kebijakan penyederhanaan golongan tersebut.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan melakukan "polling" untuk menjaring pendapat masyarakat.

"Kami akan coba 'polling' dalam satu-dua minggu ke depan. PLN akan mengoordinasikan 'polling' melalui berbagai media. Jika hasilnya meyakinkan dan secara teknis kami juga siap, maka akan segera ditetapkan," ungkapnya.

Kebijakan penyederhanaan akan berlaku bagi golongan 900 VA nonsubsidi yang akan didorong menjadi 1.300 VA, lalu 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA akan naik menjadi 5.500 VA dengan tarifnya tetap.

"Untuk tarif di atas 5.500 VA akan menjadi 13.200 VA dan juga tarifnya sama atau tidak berubah. Kemudian, di atas 13.200 VA akan 'loss stroom'," ujarnya.

"Semua biaya penggantian MCB akan ditanggung PLN, masyarakat tidak menanggung apapun. Karena kebutuhan MCB yang sangat banyak, maka kebijakan ini akan berjalan secara bertahap," lanjutnya.

Dadan membantah kebijakan itu merupakan upaya terselubung pemerintah bersama PLN untuk menaikkan tarif listrik, sehingga kini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

"Pemerintah akan menjelaskan kepada masyarakat apa manfaatnya jika kebijakan ini diterapkan dan jika saat ini masih ada penolakan, pemerintah memahaminya bahwa kebijakan ini belum dipahami dengan baik sehingga perlu dijelaskan terus-menerus," jelasnya.

Menurut dia, kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik akan memberikan keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan kebijakan itu, tambahnya, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan diuntungkan.

"Rata-rata UMKM adalah pelanggan 1.300 VA hingga 3.300 VA. Dengan kenaikan daya tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, maka UMKM dapat berkembang karena bisa memperoleh daya listrik yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya tambahan," ujar Dadan.

 

Tag: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Didik Suhartono

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10