Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:57 WIB. AP II - AP II menambah area Airports Digital Lounge di Bandara Soekarno-Hatta.
  • 22:56 WIB. WIKA - Tak hanya konstruksi, WIKA juga akan fokus mengembangkan beberapa bisnis properti.
  • 22:55 WIB. Mandiri - Mandiri akan mempertahankan CASA.
  • 22:54 WIB. Mandiri - NIM Mandiri pada kuartal III-2018 tercatat sebesar 5,76%, yakni lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,86%.
  • 22:52 WIB. JSMR - Jasa Marga memastikan tol Semarang-Batang akan beroperasi pada Desember 2018 mendatang.
  • 22:51 WIB. BNI - BNI mengembangkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QR code melalui aplikasi yap!.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP memperoleh proyek Pertamina Warehouse senilai Rp933,1 miliar.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP mengantongi total kontrak baru sepanjang Januari-September 2018 sebesar Rp32,45 triliun.
  • 22:05 WIB. Jasa Raharja - Laba Jasa Raharja tahun ini bakal mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  • 22:01 WIB. BNI - BNI dan Traveloka akan mengadakan travel fair pada akhir Oktober 2018.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.

Tak Hadir Lagi, Begini Isi Surat Novanto

Foto Berita Tak Hadir Lagi, Begini Isi Surat Novanto
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, yang sekaligus ketua DPR dan ketua umum DPP Partai Golkar, kembali tidak hadir dalam pemeriksaan kasus itu, Rabu (15/11/2017) ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkap, kuasa hukum Novanto mengirim surat tentang ketidakhadiran kliennya itu.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka. Panggilan pertama sudah disampaikan KPK minggu lalu secara patut untuk jadwal pemeriksaan 15 November 2017," kata Diansyah, di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Pemanggilan itu merupakan yang pertama pasca Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka dugaan korupsi kasus KTP elektronik, Jumat lalu (10/11).

Menurut dia, sekitar pukul 10.00 WIB, KPK menerima surat tertanggal 14 November 2017 dengan kop surat suatu kantor pengacara.

"Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK itu berisikan tujuh poin yang pada pokoknya sama dengan surat sebelumnya," kata dia.

Berikut tujuh poin isi surat ketidakhadiran Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik itu:

1. Klien telah menerima surat panggilan KPK tanggal 10 November 2017 untuk menghadap penyidik KPK
2. Dalam surat panggilan menyebutkan memanggil Setya Novanto, pekerjaan Ketua DPR RI dan seterusnya.
3. Bahwa berdasarkan:
- Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum
- Pasal 20 A huruf (3) UUD 1945
- Pasal 80 UU No 17 Tahun 2014
- UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan
4. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (5) (Hak Imunitas Anggota DPR) dan Pasal 245 ayat (1)
5. Bahwa adanya permohonan "judicial review" tentang wewenang memanggil klien kami selaku Ketua DPR RI dan seterusnya.
6. Bahwa pernyataan Ketua KPK tentang Pansus Angket dan seterusnya.
7. Bahwa adanya tugas negara pada klien kami untuk memimpin dan membuka Sidang Paripurna DPR pada 15 November 2017

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka klien kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut sampai adanya putusan MK terhadap permohonan "judicial review" yang kami ajukan itu.

Adapun surat itu ditandatangani Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto.

Dengan tembusan kepada presiden Indonesia, ketua MK, ketua MA, ketua Komnas HAM, kepala Kepolisian Indonesia, jaksa agung, kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, kepala Polda Metro Jaya, kepala Kejaksaan Tinggi DKI, klien, dan pertinggal.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto, Kasus Megakorupsi E-KTP, Febri Diansyah, Fredrich Yunadi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74